Mengapa Indonesia Bikin Program Tax Amnesty?

Jakarta, GATRAnews – Baru disahkan, program tax amnesty sudah menghadapi banyak rintangan. Dari gugatan ke Mahkamah Konstitusi hingga kontra-kebijakan Singapura. Mengapa Indonesia bikin program tax amnesty? Karena di negeri ini memang banyak milyarder.

Bila tak percaya, baca saja laporan Capegemini, firma riset keuangan asal Prancis. Pada 2015 lalu, firma itu merilis laporan mengenai kekayaan milik “kelompok HNWI” asal Indonesia. HNWI adalah singkatan dari High Net Worth Individual (individu beraset tinggi). Seseorang bisa disebut HNWI hanya bila ia memiliki aset cair melebihi US$ 1 juta, yang setara dengan Rp 13 milyar.

Berapa jumlah kelompok HNWI asal Indonesia? Menurut Capgemini, terdapat 47.000 warga negara Indonesia (WNI) yang masuk kategori HNWI. Total kekayaan 47.000 WNI itu diperkirakan mencapai US$ 157 milyar, atau setara dengan Rp 2.000 trilyun. Itu adalah kekayaan pribadi, bukan kekayaan badan usaha. Karena itu, yang berlaku adalah PPh Pasal 25/29, tentang pajak dari kegiatan usaha individu.

Berdasarkan UU Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, penghasilan di atas Rp 500 juta dikenai tarif pajak 30%. Karena itu, dengan total kekayaan kelompok HNWI yang mencapai Rp 2.000 trilyun, setidaknya bisa dipungut PPh 25/29 mendekati Rp 600 trilyun. Tapi, itu perhitungan di atas kertas.

Realitas di lapangan jauh berbeda. Bawono Kristiaji, peneliti pajak dari firma DDTC (Danny Darussalam Tax Center), sambil terkekeh, menjelaskan bahwa di Indonesia, kue pendapatan negara dari PPh 25/29 sangat tidak signifikan. Berdasarkan data yang ia miliki, pada 2015 lalu, misalnya, kontribusi PPh 25/29 cuma mencapai Rp 9 trilyun, dari total penerimaan pajak 2015, yang mencapai sekitar Rp 1.000 trilyun. “Artinya tidak sampai 1%,” katanya.

Kontribusi serendah itu bukan karena tidak ada orang kaya di Indonesia. Negeri ini punya cukup banyak milyarder. Sayang, pengemplang pajak juga banyak.

***

Selasa, 28 Juni lalu, DPR mengesahkan UU Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak. UU itu memberikan diskon habis-habisan pada kelompok HNWI. Tidak perlu takut dengan tarif pajak progresif PPh 25/29 yang mencapai 30% (batas tertinggi). Berdasakan UU Pengampunan Pajak, individu yang mendeklarasikan kekayaan yang selama ini ia sembunyikan di luar negeri, dan bersedia menarik dana itu dan menginvestasikannya di dalam negeri (repatriasi), cuma akan dikenai tarif pajak 2%.

Kalau toh milyarder bersangkutan tidak mau melakukan repatriasi, tapi bersedia melaporkan aset itu ke Dijen Pajak, ia tetap dikenai diskon tarif pajak, meski lebih kecil, yakni 4%. Tapi lazimnya diskon, ketentuan ini tidak berlaku selamanya. Ada tenggat waktu spesifik, yakni sembilan bulan setelah UU tersebut disahkan (Maret 2017). Lewat itu, ketentuan lama kembali berlaku.

 

Selain memberikan diskon, pemerintah juga bersikap proaktif dengan melobi para pengusaha.  Seorang sumber GATRA, misalnya, menceritakan bahwa Presiden Joko Widodo secara bertahap memanggil para pengusaha dan meminta mereka menyukseskan program pengampunan pajak. Para pengusaha yang dipanggil itu adalah kelas kakap yang diketahui memiliki aset di luar negeri.

Pisau Bermata Dua Tax Amnesty

Beberapa pengusaha bahkan terindikasi sempat terlibat perkara BLBI. “Intinya, presiden mau langsung menawarkan investasi, payung hukumnya kan UU Tax Amnesty,” kata sumber tersebut.

Di luar pertemuan yang bersifat tertutup itu, Presiden juga melakukan sosialiasi ke berbagai daerah. Pekan lalu, misalnya, Presiden menggelar sosialisasi tax amnesty di Surabaya, yang dihadiri 2.700 pengusaha se-Jawa Timur. Menurut Sekretaris Kabinet Pramono Anung, sosialisasi yang dipimpin langsung oleh Presiden itu bertujuan untuk membangun kepercayaan di kalangan pengusaha, agar mereka yakin bahwa pemerintah bersungguh-sungguh dengan program ini.

Sebab, sempat beredar kabar bahwa program pengampunan pajak ini bisa jadi jebakan. Artinya, pengusaha yang mengajukan aplikasi tax amnesty, belum tentu diterima. Padahal aset-aset yang sudah disembunyikan itu sudah telanjur diberitahukan. “Pemerintah sama sekali tidak ingin seperti yang dikhawatirkan beberapa kelompok bahwa ini bisa menjadi trap atau jebakan. Sama sekali ini tidak ada,” kata Pramono.

Sejauh ini respons pengusaha sangat positif. Haryadi Sukamdani, Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), kepada GATRA menjelaskan bahwa ia sangat mendukung program ini. Apindo juga melakukan sosialisasi terhadap para anggotanya agar berpartisipasi dalam program tax amnesty. “Kami full support untuk sosialisasi,” katanya.

Informasi menarik lain datang dari seorang petinggi sebuah perusahaan yang menolak menyebutkan namanya. Sumber GATRA yang mengikuti salah satu forum sosialisasi yang dipimpin langsung oleh Presiden bercerita, Presiden sangat menekankan untuk mengikuti program pengampunan pajak ini. “Presiden bilang untuk menggunakan kesempatan ini, karena cuma sekali saja,” katanya.

Penekanan itu, masih menurut si sumber, ternyata juga bermata dua. Karena pada saat bersamaan, Presiden juga memperingatkan bahwa akan ada sanksi berat bagi mereka yang diam-diam memiliki aset di luar negeri, tapi menolak mengikuti program pengampunan pajak. “Presiden bilang, dia sudah tahu identitas pengusahanya, alamatnya, nomor paspornya,” katanya.

Baru setelah ia berdiskusi dengan konsultan pajak di grup perusahaannya, ia tahu ancaman itu tidak main-main. Sebab dari konsultan pajak, diperoleh info bahwa pengusaha yang ketahuan menyembunyikan aset di luar negeri setelah program tax amnesty berakhir, akan dihajar dengan pemeriksaan khusus terhadap kekayaan sampai 30 tahun ke belakang, yang akan berujung dengan tagihan sekaligus bermacam denda.

Padahal tagihan pajak memiliki masa kadaluwarsa sampai lima tahun. Tapi khusus bagi mereka yang menghindari program tax amnesty, ada “diskon” sampai 30 tahun. “Jadi, program ini reward-nya besar, tapi ancamannya juga serius,” katanya.

Dalam catatan GATRA, ancaman itu tercantum dalam Pasal 18 UU Pengampunan Pajak. Di pasal itu disebutkan, selain pemeriksaan sampai 30 tahun ke belakang, tarif pajak penghasilan atas kekayaan yang disembunyikan mengalami pemberatan sampai 200%.

Rintangan dari Singapura

Tapi baru dua pekan UU Pengampunan Pajak disahkan, rintangan mulai muncul. UU ini langsung didaftarkan untuk diuji materi di Mahkamah Konstitusi. Penggugat adalah Yayasan Satu Keadilan (YSK), Serikat Perjuangan Rakyat Indonesia (SPRI), dan empat individu.

Kepada GATRA, Sugeng Teguh Santoso, Ketua YSK, mengatakan bahwa UU Pengampunan Pajak ini sangat tidak adil. Sebab berdasarkan UUD 1945, semua warga negara sama kedudukannya di mata hukum. Artinya, tiap warga negara juga harus dikenai beban pajak yang sama. Tapi dengan UU ini, para pemilik aset di luar negeri justru dikenai tarif pajak lebih murah, dibandingkan dengan mereka yang taat pajak. “UU ini menganakemaskan pengemplang pajak,” katanya.

Rintangan lain datang dari negeri Singapura. Selama ini, negeri tetangga itu memang sering jadi tempat parkir dana para milyarder Indonesia. Data yang dimiliki pemerintah menyebutkan bahwa ada sekitar 903 rekening milik pengusaha Indonesia di Singapura, dengan total dana mencapai Rp 3.000 trilyun.

Khawatir program pengampunan pajak itu akan membuat likuiditas mereka kering, berbagai bank di Singapura pun berusaha menjegal. Hal itu disampaikan oleh Haryadi Sukamdani. Ia mendapat info bahwa banyak bank di Singapura merayu para klien asal Indonesia untuk tidak melakukan repatriasi, tapi cukup deklarasi saja.

Dengan begitu dana itu tetap berada di Singapura. Sedang untuk tebusan deklarasi sebesar 4% itu, para bank itulah yang akan menanggungnya. “Saya dapat kabar dari teman, dan informasi soal itu sudah cukup santer juga,” katanya.

Menurut pengamat pasar modal, Yanuar Rizki, ulah bank-bank Singapura itu memang tidak mengejutkan. Di mana pun, bank pasti akan kelimpungan bila nasabah berdana besar menarik uang mereka. Jadi bank pun tidak segan mengeluarkan uang agar aset nabasah tidak dipindah. “Bagi mereka, itu marketing cost,” katanya kepada Jennar Kiansantang dari GATRA.

Bagaimana pemerintah seharusnya menyikapi manuver Singapura? Darusaalam, pengamat perpajakan dari Universitas Indonesia, punya pendapat berbeda. Menurutnya kita tidak perlu terlalu reaktif dengan manuver Singapura itu. “Kita nggak perlu marah-marah,” katanya.

Menurut Darussalam, pajak adalah soal kedaulatan.

 

Tidak elok ketika pemerintah mengomentari kebijakan pajak negeri tetangga. Ia tetap optimistis bahwa pengusaha Indonesia akan tetap bisa melihat manfaat program pengampunan pajak. “Baru kali ini saya lihat para pengusaha sangat antusias dan menunggu-nunggu program ini,” katanya.

Konsultan Pajak Super-Sibuk

Soal antusiasme pengusaha ini juga dibenarkan oleh seorang karyawan di sebuah kantor konsultan pajak. Sumber itu bercerita bahwa akibat program tax amnesty ini mereka jadi super-sibuk. Banyak klien datang mencari informasi. “UU Tax Amnesty ini bikin kami mengalami peak season,” katanya.

Alih-alih manuver Singapura, rintangan yang lebih besar adalah soal ketidakadilan dalam UU Pengampunan Pajak, yang berujung pada gugatan uji materi ke Mahkamah Konstitusi. Mengenai hal itu, Darussalam menjelaskan bahwa di mana-mana, program tax amnesty memang mengundang kontroversi. Aspek keadilan dalam tax amnesty bukan cuma jadi wacana di Indonesia, negara lain seperti Jerman yang juga pernah menerapkan kebijakan serupa.

Menurutnya, dalam teori pajak, tax amnesty itu hanya boleh berlangsung sekali. Sebab, bila tax amnesty dilakukan berulang kali, maka yang terjadi adalah pemerintah justru menyerah pada pengemplang pajak. Sejauh ini, menurut Darussalam, Presiden Jokowi sudah dua kali menegaskan bahwa program pengampunan pajak ini hanya akan terjadi sekali, yakni dalam forum sosialisasi di Jakarta dan di Surabaya. “Karena memang cuma sekali, makanya saya dukung,” katanya.

Dalam catatan GATRA, kebijakan pengampunan pajak seperti yang dirumuskan dalam UU Nomor 11 Tahun 2016 memang baru kali ini terjadi. Sebelumnya pemerintah memang sudah pernah menerapkan kebijakan tax amnesty pada 2008 dan 2015. Tapi, kebijakan pada 2008 dan 2015 itu sebenarnya merupakan sunset policy atau versi mini dari tax amnesty.

Ketika itu, pemerintah hanya menghapus denda administrasi sebesar 2% per bulan, bagi wajib pajak yang kurang bayar maupun melakukan kesalahan administrasi dalam mengisi surat pemberitahuan tahunan (SPT) PPh. Berbeda jauh dibandingkan dengan UU Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak yang menyasar dana parkir di luar negeri dengan pemanis diskon sekaligus ancaman pemeriksaan 30 tahun ke belakang.

Menurut Darussalam, program pengampunan pajak 2016 ini sebaiknya dipahami sebagai “masa transisi”. Sebab setelah ini, yang terjadi berikutnya adalah penegakan hukum. Saat ini, untuk mengatasi pengemplang pajak, banyak negara sudah menandatangani perjanjian Standard for Automatic Exchange of Financial Account Information alias pertukaran data wajib pajak.

Indonesia akan mulai menerapkan aturan itu pada 2018, bersama 41 negara lainnya. Pada tahun itu, menurut Darussalam, akan sulit bagi wajib pajak untuk terus menyembunyikan kekayaannya. Karena itu, pemberlakukan tax amnesty dua tahun menjelang era keterbukaan itu ibarat memberikan “kesempatan terakhir” bagi para pengemplang pajak untuk bertobat.

 

Bagi Indonesia, menurut Darussalam, tax amnesty 2016 ini sangat tepat, karena pada saat bersamaan, pencatatan data wajib pajak (WP) di Indonesia sangat rendah. Saat ini jumlah WNI yang memiliki nomor pendaftaran wajib pajak (NPWP) cuma 22 juta jiwa, dari 250 juta populasi.

Dari 22 juta WP yang terdaftar itu, yang melaporkan SPT cuma sekitar 9 juta. Dengan kondisi ketidakpatuhan yang sangat massif seperti itu, menurut Darussalam, program tax amnesty jadi relevan untuk menambah jumlah database WP. “Jadi tax amnesty dulu, baru setelah itu penegakan hukum secara tegas,” katanya.

Bila logika dibalik, tax amensty itu terus dibenturkan dengan isu ketidakadilan bahwa seseorang harus membayar besaran tarif pajak yang sama, menurut Darussalam memang tidak akan ketemu. “Namanya juga pengampunan,” katanya.

***

Indenesia memang bukan negara pertama yang pernah menerapkan tax amnesty. Setidaknya sudah ada 31 negara di dunia yang pernah menerapkan kebijakan serupa. Ada yang berhasil, ada yang gagal. Cile, misalnya, pada 2015 memberlakukan kebijakan tax amnesty dan meraup sampai US$ 1,5 milyar atau setara dengan Rp 19,6 trilyun, 10 kali lipat lebih besar dari target awal. Sedangkan Pemerintah Italia, pada 2014, berhasil meraup US$ 4,4 milyar atau sekitar Rp 57,5 trilyun.

Target pemerintah atas penerapan UU Pengampunan Pajak ini sebenarnya tidak terlalu muluk, hanya Rp 165 trilyun. Apakah target itu bisa tercapai, memang akan berpulang pada perilaku para pengusaha di Indonesia.

Sumber: Gatra.com

http://www.pengampunanpajak.com

info@pengampunanpajak.com

Iklan


Kategori:Pengampunan Pajak

Tag:, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: