Kota Medan menjadi salah satu tempat diadakannya sosialisasi tax amnesty atau pengampunan pajak oleh Presiden Joko Widodo hari Kamis (21/7) kemarin, mengingat Medan berpotensi menambah pendapatan pajak dari aset wajib pajak.

Kebijakan tax amnesty di lingkup Kota Medan tidak hanya menyeser kalangan pengusaha dan UMKM semata.

Meski masih terbilang dini dicanangkan, Kepala Bidang Pelayanan Penyuluhan dan Hubungan Masyarakat (P2 Humas) Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Utara 1, Marslinus Simbolon menyebut, hingga Rabu (27/7), sudah ada 50 Wajib Pajak (WP) yang mendaftarkan diri dengan membayar uang tebusannya.

“Hingga hari ini, sudah ada 50 wajib pajak yang melaporkan asetnya dan membayar uang tebusan. Kisarannya sekitar Rp 5 miliar untuk uang tebusan di Kota Medan,” ujar Marslinus di Kantor Wilayah DPJ Sumut 1, Jalan Sukamulya Medan, Rabu (27/7).

Marslinus juga membantah bahwa kebijakan ini terbentuk setelah data dari panama papers terkuak hingga mengungkap aset pengusaha serta orang-orang penting di luar negeri yang sengaja ditimbun demi mengalihkan dana kewajiban pajak dalam negeri.

“Hal ini sebenarnya sudah mulai diwacanakan semenjak 2014. Namun undang-undang ini kan tidak gampang. Anggota DPR pun harus menyamakan persepsi, hal ini yang membuat persetujuannya lama,” ungkapnya.

Dalam kesempatan tersebut, Marslinus berharap kepada masyarakat agar memanfaatkan kebijakan pengampunan pajak ini demi membangun infrastruktur daerah khususnya Medan dan Sumatera Utara.

“Untuk TA (Tax Amnesty) ini, kita mengharapkan sebanyak-banyaknya orang mau melaporkan pajaknya. Semakin banyak uang yang ditarik dari luar negeri, berarti bisa membangun kan,” imbau Marslinus.

Sumber : ANALISADAILY

http://www.pengampunanpajak.com

info@pengampunanpajak.com

Kategori:Pengampunan Pajak

Tag:artikel pajak, berita pajak, berita pengampunan pajak, berita tax amnesty, cara ikut pengampunan pajak, cara ikut tax amnesty, dampak tax amnesty, DPR, efek tax amnesty, ikut pengampunan pajak, ikut tax amnesty, kebijakan negara, kebijakan pajak, kebijakan pemerintah, pajak, pajak indonesia, pelaksanaan pengampunan, pelaksanaan pengampunan pajak, pelaksanaan tax amnesty, pemutihan pajak, penerimaan negara, penerimaan pajak, pengampunan pajak, repatriasi dana, repatriasi dana dari luar negeri, tarif pengampunan pajak, tarif tax amnesty, tax amnesty, update tax amnesty