JAKARTA – Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis, Yustinus Prastowo menyoroti tiga hal yang harus segera dikerjakan Menteri Keuangan baru, Sri Mulyani dalam pelaksanan tax amnesty (pengampunan pajak). Dari segi kebijakan tax amnesty yang minggu lalu baru saja berjalan, saat ini sudah masuk fase implementasi.

Di sini, kata dia, peran Sri Mulyani harus besar karena membutuhkan pengawasan yang ketat terhadap implementasinya. “Ini yang penting adalah pengawasan supaya tidak ada penyimpangan, moral hazard, dan harus sesuai. Menurut saya beliau memiliki kompetensi lebih dibanding Pak Bambang soal bagaimana mengontrol birokrasi,” ujarnya, kepada Sindonews, Jakarta, (28/7/2017).

Kedua, secara simbolik Sri Mulyani merupakan simbol dari reformasi ekonomi dan perpajakan. Dalam konteks itu dia bisa menurunkan ketidakpastian.

“Ini yang penting. Karena orang yang mau repatrisasi butuh sinyal, setelah ini mau apa. Masyarakat juga mau lihat Jokowi ini mau apa dengan keberadaan Sri Mulyani,” katanya.

Ketiga, Sri Mulyani memiliki sejumlah agenda reformasi yang banyak. Menurut Prastowo, ini merupakan PR yang besar. Karena dia harus menuntaskan, melakukan reformasi pajak dan bagaimana penerimaan bisa meningkat.

“Di situ saya kira Sri Mulyani tahu apa agenda reformasi pajak dan secara genuine dia bisa tegas melakukan penegakan hukum. Karena setelah amnesty ini, harusnya ada penegakan hukum yang lebih kuat,” pungkasnya.

Sumber : sindonews.com

Penulis : Disfiyant Glienmourinsie

http://www.pengampunanpajak.com

info@pengampunanpajak.com

Kategori:Pengampunan Pajak

Tag:amnesty Indonesia, amnesty pajak, artikel pajak, artikel pengampunan, berita pajak, berita pengampunan, pajak indonesia, pengampunan, pengampunan pajak, pengampunan pajak indonesia, peraturan pengampunan, perpajakan indonesia, tax amnesty, UU pengampunan pajak, uu tax amnesty