Mengawal Amnesti Pajak

Amnesti Pajak sudah resmi berlaku sejak 1 Juli 2016 melalui Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak. Dalam proses legislasinya, program ini sempat berjalan terseok-seok, bahkan nyaris menemui jalan buntu. Namun kita mahfum, pemerintah dan DPR akhirnya menemui kata sepakat.

Khawatir kehilangan momentum, pemerintah langsung tancap gas menggulirkan amnesty pajak. Karena masih terkepung banyak kendala, pelaksanaan pengampunan pajak saat ini memang baru sampai pada tahap sosialisasi. Keterbatasan itu seperti peraturan pelaksanaan penganpunan pajak saat ini memang baru saja diterbitkan.

Di sisi lain, antusiasme public merespon amnesty pajak cukup besar. Itu tercermin dari membaiknya berbagai indicator ekonomi. Minat yang tinggi ini perlu ditanggapi pemerintah dengan langkah nyata. Tujuannya apalagi kalau bukan untuk menjaga harapan public yang sudah terlanjur besar terhadap program pengampunan pajak.

Nah, yang menjadi pertanyaan kini, apa saja hal-hal yang perlu mendapat perhatian serius agar progam ini menuai sukses? Berikut beberapa ttik kritis yang menurut penulis perlu mendapat perhatian.

Pertama, pemerintah harus memiliki strategi, sasaran, dan target dari pengampunan pajak yang jelas dan terukur. Strategi, sasaran dan target itu yang seharusnya menjadi pandu pelaksanaan program amnesty pajak.

Mengacu ke skema tariff yang ditawarkan, kita bisa menduka wajib pajak akan berebut mengajukan permohonan di periode pertama yang menawarkan tariff tebusan yang paling rendah.

Konsekuensinya, pelaksanaan pengampunan pajak selama tiga bulan pertama akan menjadi masa yang paling kritis dan menentukan. Dengan kata lain, berhasil atau tidaknya amnesty dapat dilihat dari pencapaian di triwulan pertama. Sinyal bahwa pemerintah siap, sekaligus memiliki konsep dan arah yang jelas dalam melaksanakan pengampunan pajak merupakan prasyarat terbangunnya kepecayaan sebagai prasyarat keberhasilan amnesty.

Kedua, peraturan pelaksanaan pengampunan pajak yang perlu segera diterjemahkan ke dalam teknis-administrasi yang baik. Prinsip amnesty pajak ini adalah mudah, murah,  dan pasti. Segala kerumitan yang ada dan aneka simpangsiur tafsir yang masih terjadi perlu segera diatasi pemerintah.

Tak dimungkiri adanya kesenjangan pemahaman karena sejak awal amnesty ini adalah isu yang ekslusif dan elitis. Konsekuensinya, kita membutuhkan waktu yang lebih lama untuk mencapai pemahaman bersama, baik di internal pemerintah maupun di kalangan wajib pajak.

Hal ini perlu segera di atasi dengan penyusunan standard operating procedures (SOP) yang jelas dan modul pelaksanaan yang mudah dimengerti. Petugas di lapangan amat membutuhkan dukungan teknis yang memadai, agar sebagai etalase, mereka berhasil meraih kepercayaan wajib pajak.

Ketiga, ketidajelasana maksud rumusan UU memaksa public mencari tahu lebih dalam agar tidak salah dalam melangkah. Bahkan, masih saja tersisa kecurigaan di benak sebagian wajib pajak bahwa program amnesty pajak merupakan jebakan.

Hal ini tentu saja tidak benar meski memang ada kekaburan dan inkonsistensi dalam UU serta Peraturan Menteri Keuangan yang perlu segera diatasi. Wajib pajak membutuhkan jaminan bahwa tujuan program ini adalah merawat ayam agar bertelur, bukan memotongnya.

Konsep subyek, harta, nilai wajar, daluwarsa, skema repatriasi, instrument investasi, kewajiban pelaporan, sanksi, jaminan kerahasiaan, dan kepastian hukum, merupakan deretan tanda tanya yang perlu segera diperjelas pemerintah.

Visi presiden

Keempat, sebagai implikasi dari ketidakjelasan yang ada, muncul kesan belum adanya kesamaan tindak. Bagaimana Direktur Jenderal (Ditjen) Pajak menyelaraskan kebijakan internalnya dengn spirit yang diemban amnesty pajak merupakan hal yang sangat penting. Kegiatan pemeriksaan pajak dan penegak hukum lain sebaiknya ditunda. Sebaliknya imbauan maupun upaya persuasi haru didahulukan.

Data yang sudah ada di tangan Ditjen Pajak perlu dioptimalkan pemanfaatannya agar mendorong kesadaran wajib pajak dan partisipasi yang luas di dalam pengampunan pajak. Moratorium ini penting, tidak hanya untuk member kesempatan ke wajib pajak, tetapi juga untuk mengurangi potensi moral hazard.

Kelima, visi Presiden adalah amnesty yang berfokus pada repatriasi dana milik warga negara Indonesia yang disimpan di luar negeri. Namun tujuan ini terancam gagal jika tidak segera diantisipasi dengan baik. Meski Indonesia adalah tujuan terbaik untuk investasi, insentif negara tetangga yang menggoda wajib pajak untuk sekedar mendeklarasi harta dalam pengampunan pajak perlu disikapi dengn taktis.

Pemerintah  perlu segera menawarkan langkah-langkah perbaikan yang konkret agar menarik minat wajib pajak. Reformasi hukum, fiskal dan moneter perlu segera dilakukan agar tercipta kepastian hukum dan bisnis.

Keenam, wajib pajak masih menunggi beberapa pengaturan lanutan yang belum tuntas. Bagaimana, misalnya, kewajiban menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelanggara Negara (LHKPN) ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bagi pejabat yang penyelenggara negara yang ingin mengikuti amnesty pajak?

Lalu, terkait kewajiban akuntan public untuk melakukan pengungkapan dan pernyataan kembali dalam hal wajib pajak mengungkap harta tambahan. Apakah justru tidak menjadi persoalan baru? Dan, kewajiban perbankan melakukan know your customer (KYC) yang merupakan standard an wajib dilaporkan ke otoritas, apakah sudah dikecualikan sehingga tidak menabrak jaminan kerahasiaan data? Jika hal-hal ini tak segera diatasi, selera untuk mengikuti amnesty dikhawatirkan lenyap.

Akhirnya, tidak ada ungkapan yang lebih pas selain amnesty pajak harus sukses. Amnesti seyoginya menjadi gerakan seluruh rakyat Indonesia, bukan hanya program pemerintah. Meski statusnya adalah the second best policy, amnesty pajak setidaknya cukup menjanjikan sebagai jalan keluar dari kemandegan dan kebuntuan ekonomi dan perpajakan yang tengah kita hadapi.

Ada gairah baru, semangat untuk terbuka, percaya, dan jujur. Kita tidak boleh menyia-yiakan momentum ini. Meski belum terlambat, kegagalan menyadari dan menyelesaikan beberapa catatan di atas dapat menggerus potensi maha besar di depan mata

 

Sumber : Tabloid Kontan

Penulis : Yustinus P

http://www.pengampunanpajak.com

info@pengampunanpajak.com

 



Kategori:Pengampunan Pajak

Tag:, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google

You are commenting using your Google account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: