Realisasi Amnesti Pajak Masih Rendah

15JAKARTA- Program amnesti atau pengampunan pajak sudah berjalan sekitar satu bulan, tetapi realisasinya masih sangat rendah. Demikian Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.

’’Jumlah partisipan, dari sisi kenaikan, masih jauh dari apa yang ditargetkan,’’ ungkap dia di Istana Negara, Jakarta, kemarin. Berdasarkan situs resmi Ditjen Pajak, surat pernyataan harta yang masuk sampai kemarin 4.203.

Jumlah harta yang dilaporkan Rp 26,7 triliun; meliputi deklarasi harta dalam negeri Rp 22,7 triliun, deklarasi luar negeri Rp 2,97 triliun, dan repatriasi Rp 1,03 triliun.

Uang tebusan baru Rp 544,8 miliar; meliputi badan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM)Rp 1,81 miliar; badan non-UMKM Rp 98,4 miliar; orang pribadi non-UMKM Rp 411 miliar, serta orang pribadi UMKM Rp 33,7 miliar. ’’Jadi, terus terang sebagai Menkeu, masih akan terus meneliti; sebagian mereka memang mengatakan membutuhkan waktu.

Pengusaha besar butuh waktu untuk melakukan penilaian dan menyiapkan dokumen,’’ papar Sri Mulyani. Ia akan mengeluarkan regulasi berikutnya untuk merespons beberapa kebutuhan masyarakat agar dimudahkan mengikuti amnesti pajak.

Konsultasi

’’Institusi jenis SPV (special purpose vehicle-Red) yang sering digunakan untuk individual menjadi tempat penyimpanan harta di luar (negeri), bagaimana konversi ke dalam negeri. Kami sedang menyiapkan PMK (Peraturan Menteri Keuangan-Red) yang bisa menjawab kebutuhan semacam itu, sehingga diharapkan tidak menjadi alasan yang menghalangi berpartisipasi,’’ tegas dia.

Siang kemarin, pimpinan MPR RI bersama fraksi-fraksi menggelar rapat konsultasi dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani beserta jajarannya.

Ketua MPR RI Zulkifli Hasan meminta agar Sri menjelaskan situasi terkini perekonomian dunia, Indonesia, dan perkembangan pengampunan pajak. Sri Mulyani menjelaskan pertemuan membahas APBN sekaligus perkembangan terkini dan pengaruhnya terhadap keuangan negara.

Kondisi ekonomi tiga tahun terakhir mengalami penyesuaian, terutama dari sisi perdagangan internasional yang memengaruhi kemampuan negara untuk mengoreksi pajak. Dia menambahkan meski terus melakukan upaya melalui amnesti pajak, pihaknya merasa perlu mengoreksi penerimaan negara tahun ini yang diperhitungkan sekitar Rp 218 triliun di bawah APBNP 2016.

’’Perlu beberapa penyesuaian pengeluaran, baik bidang ke bidang maupun di daerah,’’jelas dia. Ia telah berkoordinasi dengan Menko Perekonomian dan Bappenas untuk melakukan seleksi dengan kriteria. Seluruh gaji tunjangan tidak akan dikenai potongan.

Kegiatan-kegiatan yang sudah dikontrakkan juga tidak akan dipotong. Seluruh kegiatan prioritas pemerintah baik infrastruktur, pengentasan kemiskinan, maupun mengurangi kesenjangan kesehatan dan pendidikan tidak dipotong.

 

Sumber : suaramerdeka.com

http://www.pengampunanpajak.com

info@pengampunanpajak.com

Iklan


Kategori:Pengampunan Pajak

Tag:, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google

You are commenting using your Google account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: