Konglomerat Belum Ikut Pengampunan Pajak

Hasil gambar untuk orang kayaJAKARTA- Masih seretnya realisasi pengampunan pajak atau tax amnesty disebabkan belum banyak konglomerat yang ikut serta program ini. Selama lebih dari satu bulan berjalan, baru Warga Negara Indonesia (WNI) biasa yang memanfaatkan program ini.

Menurut Kepala Kantor Pajak Jakarta Khusus Muhammad Haniv, para konglomerat masih ogah ikut tax amnesty karena belum puas dengan fasilitas yang disediakan pemerintah, terutama jika harus membawa masuk atau repatriasi hartanya dari perusahaan cangkang atau offshore.

Kondisi ini tentu tidak diharapkan. Sebab, tujuan utama pengampunan pajak adalah mengamankan penerimaan negara dan menarik cuan para taipan ke dalam negeri, sehingga bisa membiayai ekonomi Indonesia ke depan.

Menurut Haniv, berbagai instrumen investasi yang ditawarkan, akan membuat si pemilik harta tercatat sebagai investor di tanah air. Inilah salah satu alasan yang dianggap mengancam eksistensi para taipan. “mereka bersedia ikut tax amnesty dan merepatriasikan harta, dengan syarat namanya tidak tercantum dalam instumen investasi apapun di sini,” katanya.

Dengan syarat ini, pemerintah harus menyediakan daerah suaka khusus pajak di dalam negeri seperti di Cayman Island, British Virgin Island atau Singapura. Selama ini wilayah itulah yang menjadi tempat penyimpanan harta para konglomerat. Dengan menyimpan hartanya di sana, otoritas pajak sulit melacaknya, karena semua aset itu tercatat dengan nama perusahaan cangkang atau special purpose vehicle (SPV).

Jika pemerintah menyediakan daerah suaka pajak didalam negeri, para taipan itu bersedia menempatkan hartanya. “Mereka menginginkan harta masuk, tanpa tercantum siapa pemiliknya,” kata Hanif. Namun ini akan merugikan, sebab meskipun dana masuk ke dalam negeri namun tidak menambah basis pajak atau tax based di otoritas pajak.

Tax amnesty selesai

Usulan pembentukan wilayah khusus yang menawarkan fasilitas seperti surga pajak atau tax haven pernah mengemuka saat Bambang Brodjonegoro menjadi Menteri Keuangan. Menurut Bambang kala itu, pembentukan suaka pajak akan dilakukan setelah tax amnesty selesai. “Begitu tax amnesty selesai, pengusaha kalau ingin punya bisnis di luar negeri, bisa membuat SPV di sini, katanya.

Tanpa mengatakan alokasi tepatnya, nantinya kewajiban pajak di wilayah tersebut lebih ringan. Langkah ini untuk menarik perusahaan cangkang di luar negeri kembali ke dalam negeri. Data Ditjen Pajak ada 2.251 SPV yang dimiliki sekitar 6.500 warga Indonesia di luar negeri.

Terkait perusahaan cangkang ini, Kemkeu sudah mengeluarkan aturan khusus, sehingga WNI yang memeiliki perusahaan cangkang (offshore) diluar negeri bisa mengikuti amnesti pajak. “Saya sudah meneken aturannya,” kata Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. PMK ini diketahui hanya akan mengaturk SPV yang tak memiliki kegiatan operasional.

Penulis: Asep Munazat Zatnika

Sumber: Harian Kontan 24 Agustus 2016

http://www.pengampunanpajak.com

info@pengampunanpajak.com

 



Kategori:Pengampunan Pajak

Tag:, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: