Masih Banyak yang Bingung dan Tak Tahu

fd506-tax2bamnestyKetidaktahuan tentang program pengampunan pajak atau amnesti pajak secara utuh ternyata masih membelit masyarakat kelas menengah. Bahkan, kini muncul kebingungan saat mereka dihadapkan pada program pemerintah ini.

Arif (28), pegawai swasta yang berkantor di kawasan Jalan Sudirman, Jakarta Selatan, mengira program amnesti pajak hanya menyasar pengusaha bermodal besar yang menyimpan harta di luar negeri.

“Bagi karyawan biasa seperti saya, lapor SPT tahunan cukup, kan,” ujarnya saat ditemui di kedai kopi waralaba di dekat kantornya, Senin (22/8).

Lembar pertanyaan yang sering ditanyakan (frequently asked question/FAQ) amnesti pajak yang dirilis Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan menyatakan, setiap wajib pajak, baik orang pribadi maupun badan, yang memiliki kewajiban penyampaian surat pemberitahuan (SPT) tahunan Pajak Penghasilan (PPh) bisa mengikuti amnesti pajak. Hal ini dikecualikan bagi pihak yang sedang dalam penyidikan proses peradilan dan sedang menjalani hukuman atas pidana di bidang perpajakan.

Rara (25), karyawan swasta di Jakarta, malah mengaku tak mengetahui secara jelas soal program amnesti pajak. Ia berdalih, perpajakan bukan bidang yang digelutinya.

Sebaliknya, Budi, karyawan swasta di Jakarta, mengatakan masih mencari informasi soal pengampunan pajak. “Ada teman yang bilang, kalau saya belum melaporkan tabungan saya sampai masa program pengampunan pajak selesai, saya dikenai sanksi,” ujarnya.

Padahal, bagi Budi, tabungan bersifat likuid. Nilainya bisa setiap saat berkurang atau bertambah, tergantung dari pemasukan dan pengeluarannya pada bulan itu.

Arif, Rara, dan Budi bisa jadi mewakili masyarakat yang selama ini belum memahami program pengampunan pajak sepenuhnya. Mereka adalah karyawan perusahaan yang selama ini belum pernah mendapatkan sosialisasi tentang program pengampunan pajak.

Padahal, mereka adalah bagian dari kelompok masyarakat yang tercatat sebagai wajib pajak. Umumnya, kelompok ini berstatus karyawan dengan penghasilan rutin bulanan yang dipotong pajak.

Pada 2015, PPh yang dibayarkan karyawan melalui PPh Pasal 21 mencapai Rp 114,5 triliun. Pajak yang dibayarkan orang yang memiliki bisnis atau perusahaan, diukur dari PPh Pasal 25 dan 29 orang pribadi, hanya Rp 8,3 triliun.

Berdasarkan perkiraan perusahaan konsultan McKinsey, Indonesia akan memiliki 135 juta orang dalam kelompok konsumsi pada 2030. Sementara, jumlah pekerja berketerampilan 113 juta orang.

Nantinya, kelompok ini yang akan menjadi wajib pajak, baik sebagai karyawan maupun pemilik usaha.

Konsultasi

Program pengampunan pajak berlangsung pada Juli 2016 hingga 31 Maret 2017. Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Yustinus Prastowo menyatakan, sosialisasi yang dilakukan pemerintah saat ini masih bersifat umum. Masih ada kelompok yang luput dari sasaran sosialisasi, yakni pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) serta profesional.

“Sudah saatnya sosialisasi dilakukan secara tersegmentasi. Oleh sebab persoalan setiap segmen berbeda, kebutuhannya juga berbeda,” katanya.

Direktur Pelayanan Penyuluhan dan Humas Direktorat Jenderal Pajak Hestu Yoga Saksama mengemukakan, DJP terus memperbaiki kualitas pelayanan program pengampunan pajak. DJP mengakui, masih banyak keluhan dari wajib pajak yang merasa bingung. Oleh karena itu, sosialisasi bersama kelompok masyarakat terus dilakukan.

 

Sumber : Kompas , 23 Agustus 2016

http://www.pengampunanpajak.com

info@pengampunanpajak.com



Kategori:Pengampunan Pajak

Tag:, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google

You are commenting using your Google account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: