Ditjen Pajak Salah Hitung Soal Tebusan Tax Amnesty di Bekasi

dpr-diminta-tak-sandera-ruu-pengampunan-pajak-6ekVIVA.co.id – Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mengakui adanya kesalahan penghitungan terkait laporan dari seorang pensiunan tentara, yang mengikuti program kebijakan pengampuan pajak atau tax amnesty. Dia diwajibkan membayar uang tebusan sebesar Rp94 juta karena memiliki aset yang tidak dideklarasikan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Pajak Penghasilan (PPh) sebesar Rp4,7 miliar. Setelah dihitung lagi, jumlah tebusan yang harus dibayar tidak sebesar demikian.

Direktur Jenderal Pajak, Ken Dwijugiasteadi, saat berbincang dengan VIVA.co.id beberapa waktu yang lalu menegaskan bahwa permasalahan tersebut sudah bisa terselesaikan secara baik-baik. Sementara pihak yang bersangkutan, diakui Ken, sudah bisa menerima hal tersebut.

“Masalah di Bekasi sudah beres. Akhirnya (bayar tebusan) menjadi Rp60 juta. Kami salah hitung. Sudah, tidak usah dibesar-besarkan,” jelas Ken, Jumat 26 Agustus 2016.

Dalam kesempatan yang berbeda, Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP, Hestu Yoga Saksama, menduga harta yang dimiliki oleh Wajib Pajak terkait memang berasal dari penghasilan yang selama ini tidak dicantumkan dalam SPT WP tersebut. Sehingga, pada akhirnya nilainya menjadi membengkak.

“Itu mungkin WP yang tidak tertib, bukan berarti pengemplang pajak. Selain sebagai karyawan, dia punya penghasilan lain,” katanya.

Laporan Pensiunan

Sebelumnya, seorang pensiunan tentara berumur 74 tahun menyambangi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bekasi untuk mengikuti program tax amnesty. Selama masa tugasnya, pensiunan tersebut membeli tanah, kebun, sawah, sampai dengan rumah.

Berdasarkan penuturannya, penghasilan yang ia terima dari pensiunan, sebesar Rp1,58 juta per bulan, ditambah dengan hasil panen mencapai Rp2,6 juta selama periode tiga sampai empat bulan. Usai mengungkap seluruh harta yang ia miliki, petugas help desk otoritas pajak pun mengungkap bahwa ada harta yang tidak dilaporkan dalam lampiran PT PPh.

Harta yang tidak dimasukkan pensiunan itu dalam SPT sejak tahun 2015 di antaranya adalah tanah, rumah, ditambah dengan satu mobil dan dua sepeda motor yang dibeli pada rentang tahun 2013 dan 2014. Sehingga, totalnya harta yang dimiliki oleh pensiunan tersebut mencapai Rp4,7 miliar.

“Memang kalau untuk ketentuan membayar (tarif tebusan tax amnesty), bebannya akan ditanggung sendiri oleh WP tersebut,” ungkap Hestu.

 

Penulis : Raden Jihad Akbar, Chandra G. Asmara

Sumber : viva.co.id

http://www.pengampunanpajak.com

info@pengampunanpajak.com



Kategori:Pengampunan Pajak

Tag:, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: