Merdeka.com – Implementasi UU Tax Amnesty atau Pengampunan Pajak dibanjiri kritikan dari beberapa pihak, termasuk beberapa anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Program Tax Amnesty dinilai kurang efektif dan tidak tepat sasaran.

Ketua Komisi XI DPR RI, Melchias Marcus Mekeng, meminta Menteri Keuangan Sri Mulyani untuk memperbaiki implementasi beleid ini. Salah satunya, sosialisasi yang dilakukan harus dengan narasumber yang kompeten, lebih detail, dan dilakukan per kelompok masyarakat (segmentasi).

“Upaya yang dilakukan pemerintah harus lebih persuasif dan dengan keteladanan dari para pejabat, termasuk pejabat negara,” kata Ketua Komisi XI DPR RI Melchias Marcus Mekeng di gedung DPR RI, Jakarta, Rabu (31/8).

Secara khusus, dia meminta Sri Mulyani agar lebih fokus pada tujuan utama pengampunan pajak. Yakni mengembalikan aset warga negara Indonesia (WNI) yang berada di luar negeri agar bisa menjadi sumber pertumbuhan ekonomi yang baru.

“Termasuk membuat strategi yang komprehensif, konkret dan efektif, serta instrumen investasi yang menarik dan kompetitif,” imbuhnya.

Penulis :  Siti Nur Azzura

Sumber : merdeka.com

http://www.pengampunanpajak.com

info@pengampunanpajak.com

Kategori:Pengampunan Pajak

Tag:artikel pajak, berita pajak, berita pengampunan pajak, berita tax amnesty, cara ikut pengampunan pajak, cara ikut tax amnesty, dampak tax amnesty, DPR, efek tax amnesty, ikut pengampunan pajak, ikut tax amnesty, kebijakan negara, kebijakan pajak, kebijakan pemerintah, pajak, pajak indonesia, pelaksanaan pengampunan, pelaksanaan pengampunan pajak, pelaksanaan tax amnesty, pemutihan pajak, penerimaan negara, penerimaan pajak, pengampunan pajak, repatriasi dana, repatriasi dana dari luar negeri, tarif pengampunan pajak, tarif tax amnesty, tax amnesty, update tax amnesty