Demi Ampunan, Gendut Pundi Konsultan

Image result for tax amnesty ikpi

Bisnis jasa konsultan pajak laku keras karena pemberlakuan amnesty pajak.

Saat ini, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan sedang gencar-gencarnya menyosialisasikan kebijakan pengampunan pajak atau tax amnesty. Maklum, Ditjen Pajak menargetkan uang tebusan dalam program pengampunan pajak senilai Rp 165 triliun.

Sampai-sampai dalam beberapa kesempatan sosialisasi tax amnesty, Dirjen Pajak Ken Dwijugiasteadi menyebar nomor WhatsApp (WA). Tujuannya, Kapan pun masyarakat membutuhkan informasi mengenai masalah perpajakan bisa secepatnya dilayani via nomor tersebut.

Namun hingga September ini, atau sekitar dua bulan sejak dilaksanakan program pengampunan pajak, belum banyak pihak yang memanfaatkan fasilitas tersebut. Alhasil, hingga Kamis (8/9), pemerintah baru menerima uang tebusan sekitar Rp 6,6 triliun. Uang yang masuk kocek negara itu baru sekitar 4% dari target awal uang tebusan. Perinciannya, wajib pajak (WP) usah mikro, kecil menengah (UMKM) sebesar Rp 12,8 miliar, WP badan non-UMKM Rp 637 miliar, WP orang pribadi UMKM Rp 348 miliar, dan terbesar adalah WP orang pribadi non-UMKM Rp 5,6 triliun.

Memang, untuk mengejar setoran pajak bukan perkara mudah. Meski begitu, pemerintah menargetkan pemasukan pajak lumayan tinggi tahun ini. Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2016, pendapatan pajak ditetapkan sebesar Rp 1.355,2 triliun. Cuma, realisasi penerimaan pajak ini masih mengkhawatirkan.  Hingga akhir Agustus lalu, penerimaan pajak baru Rp 542,1 triliun atau 40% dari target APBNP 2016. Padahal pada periode 31 Agustus 2015 lalu, realisasi penerimaan pajak tercatat Rp 598 triliun.

Untuk mendongkrak penerimaan pajak plus menyukseskan tax amnesty yang berlaku hingga 31 Maret 2017, pemerintah menggandeng Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI). Selain  terlibat aktif dalam sosialisasi, kosultan pajak bisa menjdai jembatan antara pemerintah dengan WP dalam menjalankan kewajiban perpajakan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Terlebih dalam Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) IKPI ditegaskan kalau konsultan pajak merupakan pendukung penegakkan Undang-Undang Perpajakan. Mereka juga berkewajiban memberikan pembelajaran kepada masyarakat terkait aturan pajak. Artinya, konsultan pajak harus mendukung WP menjalankan kewajibannya secara baik dan benar. Bukan sebaliknya, konsultan pajak membantu WP menghindar atau mengakali setoran pajak ke negara.

Konsultan pajak umunya memberikan jasa layanan perpajakan pertama, perencanaan pajak (tax planning), yakni menyusun perencanaan di bidang perpajakan dan mengefisiensikan beban pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kedua, pemenuhan perpajakan (tax compliance services) seperti emnghitung atau menyiapkan dokumen laporan pajak baik SPT Masa maupun SPT Tahunan, pengurusan NPWP, e-billing, e-filling, e-faktur dan aplikasi pajak lainnya yang dikeluarkan oleh DJP.

Ketiga, penelahaan pajak (tax review). Konsultan pajak akan mereview dan menganalisa laporan keuangan wajib pajak ditinjau dari aspek perpajakan, serta menghitung pajak yang terutang dari hasil temuan (tax exposure). Keempat, audit restitusi pajak (tax refund/restitution). Kelima, pembuatan laporan keuangan (financial statement), misalnya laporan laba-rugi, neraca, laporan perubahan modal, audit laporan keuangan internal dan eksternal.

Untuk membuka praktik sebagai konsultan pajak tentu ada syaratnya. Sebab, tidak sembarangan orang bisa memberikan layan tersebut. Seorang konsultan pajak harus mengantongi sertifikat pajak, izin praktik konsultan pajak dari dirjen pajak, dan menjadi anggota IKPI. Konsultan pajak sendiri dibedakan menjadi klasifikasi sertifikat A, B, dan C. Konsultan pajak golongan A berhak member konsultasi pada WP perorangan. Konsultan pajak golongan B, selain member konsultasi pada perorangan, boleh juga menjadi konsultan pajak perusahaan. Sementara itu, golongan C berhak member konsultasi pada perusahaan multinasional.

Didik Budi Waluyo, Managing Partner DBW Tax Consulting, menyebutkan, konsultan pajak masih sangat dibutuhkan karena perbandingan dengan jumlah WP yang tidak ideal.”Peran konsultan pajak sangat diperlukan untuk membantu wajib pajak dalam menyelesaikan urusan perpajakna,”jelasnya.

Didik bilang, konsultan pajak diperlukan aturan pajak sangat banyak dan sering kali mengalami perubahan. Sedangkan sosialisasi regulasi perpajakan yang dilakukan pemerintah lebih bersifat umum. Masalahnya, mash banyak masyarakat yang tidak memahami aturan pajak secara terperinci. “Tidak semua memahami dan bisa mengis sendiri formulir perpajakan, sehingga tenaga professional yang ahli di bidangnya, “jelasnya.

Untuk sebagian kalangan tertentu, memakai jasa konsultan pajak dianggap lebih efektif dan efisien. “Karena tidak ada waktu dan tidak mau bolak-balik e kantor pajak, konsultan pajak jadi pilihan, “timpal Wahyu Aji Mahamboro, CEO PT Berka Adira Freda (BAF Consulting).

Jumlah klien melonjak

Sejatinya target pemasukan pajak yang tinggi, sedangkan kesadaran WP dalam perpajakan masih rendah menjadi celah bagi konsultan pajak untuk ambil bagian lebih besar. Dalam hal ini, efek positif kebijakan pengampunan pajak bisa mendorong WP memakai jasa konsultan pajak. Maraknya pengguna jasa konsultan pajak juga disebabkan banyaknya aturan baru yang terbit. Tak pelak, prospek bisnis kantor konsultan pajak sangat menarik. Sebab, pasar yang bisa mereka garap semakin luas.

Jenda Damanik, pemilik Kantor Konsultan Damanique and Partners, mengatakan, peluang bisnis konsultan pajak masih sangat terbuka lebar. Apalagi jumlah konsultan pajak terdaftar atau yang berizin masih sangat sedikit. “Perbandingan antara konsultan pajak dengan WP itu masih sangat jauh, “katanya.

Dari data IKPI, saat ini, terdapat sekitar 4.168 konsultan pajak berizin yang tersebar diseluruh wilayah Indonesia. Bandingkan dengan jumlah WP yang rutin membayar pajak sebanyak 26 juta. Sebetulnya, potensi penduduk yang masuk kategori WP ini sekitar 60 juta dari total populasi penduduk Indonesia 240 juta jiwa. Wajar saja jika selama ini penerimaan pajak tidak maksimal. DJP dengan hanya 32.000 petugas pajak tidak akan mampu mengejar WP yang tersebar hingga pelosok daerah.

Atas dasar itu, keberadaan konsultan pajak akan semakin diperhitungkan ketika pemerintah memperketat aturan perpajakan plus memberikan sanksi berat kepada WP bandel. Juga tidak bisa dipungkiri, isu pengampunan pajak akan membawa berkah bagi jasa konsultan pajak. Masa panen pun diyakini tidak akan lama lagi. Maklum, jumlah klien yang berkonsultasi dalam pengurusan pajak bakal meningkat tajam.

Hal ini seperti dialami Kantor Konsultan Damanique and Partners. “Lonjakannya bisa dibilang di atas 60% dari klien normal. Satu orang bisa ajak tiga sampai empat orang. Dan satu orangnya bisa memiliki lima sampai enam NPWP, “beber Jenda.

Otomatis lonjakan permintaan tersebut berdampak pada naiknya pendapatan perusahaan jasa konsultan pajak. Peningkatan tersebut selain karena menangani klien tetap juga masuknya klien baru. Yang pasti hampir semua klien tetap dan baru mengikuti program pengampunan pajak ini.

Jenda menuturkan, sudah menekuni jasa konsultasi pajak hampir 12 tahun. Pada awal beroperasi, jumlah klien terbilang sedikit. Itu pun berasal dari sekitar kantor tempatnya bekerja. Namun seiring waktu dan kepercayaan dari klien, jasa layanannya semakin luas. Suatu ketika Damanique and Partners menangani satu grup perusahaan besar dengan 125 anak perusahaan. “Ada banyaklah, lumayan, “kilahnya tanpa menyebut jumlah klien saat ini.

Didik optimistis pengguna jasa konsultan pajak di tanah air semakin berkembang. Pemahaman WP akan semakin baik terhadap keberadaan konsultan pajak sebagai mitra yang membantu dalam pengurusan pajak. Berbekal izin praktik konsultan pajak dari Direktur Jenderal Pajak pada 7 Juli 2009, dengan kualifikasi sertifikat C, DBW Tax Consulting bisa melayani semua WP.

Selanjutnya di bawah manajemen PT Wara Mitra Mandiri, DBW Tax Consulting menyelenggarakan seminar dan training pajak, baik public training secara berkala maupun in house training. Didik bilang, sebagai konsultan pajak, pihaknya akan melayani klien secara professional. “Komitmen kami dalam layanan konsultasi pajak adalah memberikan saran objektif dan menyeluruh atas masalah perpajakan yang dihadapi dengan tetap mengacu pada peraturan, “klaim Didik.

Selama ini, Klien DBW Tax Consulting terdiri atas perusahaan swasta baik nasional maupun asing, yang bergerak dalam beberapa bidang jasa maupun industry, termasuk BUMN. Beberapa perusahaan yang telah menggunaan jasa DBW Tax Consulting antara lain PT Telekomunikasi Selular, PT Feng Tay Indonesia Enterprises, PT Allestari Mining Indonesia, PT Pupuk Sriwidjaja, PT Chandra Asri Petrochemical, PT Santa Fe Indonesia, PT Bhumi Rantau Energi, PT Budaya Mutiara, dan PT Kyokke Shinju Indonesia.

Seakan mengantisipasi masa pengampunan pajak yang membuat banyak orang kebingungan, Wahyu mendirikan kantor BAF Consulting di Jalan Marga Satwa Raya, Pondok Labu, Cilandak, Jakarta Selatan, tahun lalu. Saat ini, tim BAF Consulting memiliki 18 orang tenaga professional. “Saya sendiri lulusan perpajakan dan baru mendapat izin praktik tahun 2014 lalu, “ujar Wahyu.

Di samping memiliki dasar keilmuan tentang perpajakan, Wahyu memilih profesi konsultan pajak karena pemainnya masih terbatas. Nyatanya, pilihan bisnisnya itu tepat. Pasalnya, dari waktu ke waktu, jumlah klien BAF Consulting terus bertambah. Bahkan kini, BAF Consulting mendapatkan limpahan berkah dari perkembangan kebijakan tax amnesty. “Belakangan ini banyak sekali telepon yang masuk dari klien baru minta bantuan kami, “akunya tanpa sedia memerinci.

Meski baru setahun lebih merintis biro jasa konsultan pajak indenpenden, S. Anang juga optimistis, profesi konsultan pajak semakin memasyarakat sejalan meningkatnya kesadaran masyarakat membayar pajak. “Ya, belum banyak, sih. Sebulan baru delapan sampai 10 klien. Kalau menjelang laporan pajak, pasti lebih banyak, “sebut dia yang membuka kantor di Jalan Surya Kencana, Pamulang, Kota Tangerang Selatan.

Sama seperti Wahyu, Anang menekuni bisnis konsultan pajak karena menagkap prospeknya semakin bagus ke depan. Selain itu, modal untuk membuka biro jasa perpajakan tidak begitu besar. Investasi baru akan besar kalau menyewa kantor di lokasi strategis. Sebab, modal utama usaha ini adalah keilmuan, pengusahaan terhadap isu dan aturan-aturan perpajakan. “Kalau kerja kita memuaskan, klien akan datang dengan sendirinya. Satu klien bisa mengajak rekan lainnya karena mereka puas dengan hasil kerja kita, “papar Anang.

Tarif bervariasi

Seperti halnya kantor pengacara, tak ada tariff yang sama untuk setiap kasus perpajakan. Begitu pun antarkonsultan pajak, tarifnya bervariasi. Mulai hanya sekadar konsultasi, membuat SPT, asistensi dalam pengajuan keberatan, hingga mendampingi di sidang pengadilan pajak. Biasanya, makin terkenal dan punya reputasi tinggi, maka tariff konsultan pajak juga semakin mahal.

Wahyu pun mengakui, tidak ada patokan baku mengenai harga pengurusan pajak karena masing-masing keperluan dan kondisinya berbeda. Biaya bisa berdasarkan paket, dihitung per jam atau bulanan. “Untuk fee ini sangat relative, ya, tergantung kesepakatan dengan klien. Ada kondisi-kondisi tertentu yang bisa mempengaruhi, “terang dia.

Maksudnya, kondisi yang berpengaruh ini dari hal kecil saja seperti jarak ke kantor pajak, jenis pengurusan pajak, hingga bobot masalah yang harus diatasi. Soal harga jasa konsultasi ini, Jenda pun enggan menyebutkan. “Kami enggak mau obral dan buka-bukaan, karena ini memang harus diskusi lebih lanjut dengan klien. Jadi kalau soal harga enggak ada patokan, “ucapnya.

Terkait fee jasa, Jenda menambahkan, terkadang pihaknya keliru karena sering kali berdasarkan feeling. Misalnya, tariff yang ditetapkan per NPWP badan usaha sebesar Rp 25 juta-Rp 50 juta. Ternyata, klien memiliki aset ratusan miliar bahkan triliunan rupiah. “Tapi kami tidak melihat itu lagi. Harus konsisten supaya layanan kepada wajib pajak puas, “tandasnya.

Dalam beberapa kasus, Jenda mengungkapkan, penentuan tarif berdasarkan persentase dari pertambahan harta. Tinggi rendahnya tarif jasa ini bisa menjadi parameter kualitas sebuah perusahaan konsultan pajak. “Klien bisa menganggap konsultan pajak tidak bermutu kalau memberikan harga yang terlalu murah, “ujar Jenda.

Hal senada diutarakan Anang yang menyebut tarif jasa konsultasi pajak sangat beragam. Gambaran saja, biaya pengurusan laporan pajak perusahaan kecil, tarifnya minimal Rp 3 juta. “Untuk perusahaan skala besar, harganya bisa lebih dari itu. Dalam menentukan tarif, juga melihat dulu kondisi likuiditas perusahaan, “paparnya.

Dari penelusuran KONTAN, besarnya fee jasa konsultan pajak di Jakarta dan sekitarnya untuk pengurusan SPT Orang Pribadi berkisar Rp 150.000-Rp 250.000. Jasa pekerjaan SPT Tahunan badan usaha untuk omzet Rp 200 juta- Rp 1 miliar, sebesar Rp 700.000-Rp 2 juta. Perusahaan dengan omzet p 1 miliar-Rp 4,8 miliar, biaya jasanya dibanderol Rp 2 juta-Rp 3 juta. Sedangkan perusahaan dengan omzet diatas Rp 4,8 miliar umumnya berdasarkan hasil negosiasi.

Jelaslah, amnesty pajak justru menggendutkan pundi-pundi para konsultan pajak.

Sumber : Tabloid Kontan

Penulis : Dadan M. Ramdan, Dian Sari Pertiwi

http://www.pengampunanpajak.com

info@pengampunanpajak.com



Kategori:Pengampunan Pajak

Tag:, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google

You are commenting using your Google account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: