PPATK Akan Lacak Data Wajib Pajak

Hasil gambar untuk PPATKJAKARTA. Salah satu cara terbaru pemerintah untuk mengejar target penerimaan pajak adalah melibatkan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). PPATK dianggap bisa membantu pemerintah dalam memberikan informasi tentang harta wajib pajak (WP).

Dengan data PPATK, pemerintah memiliki data pembanding untuk mengetahui kepatuhan wajib pajak. Tahun ini, pemerintah sudah meminta informasi tentang 3.100 wajib pajak kepada PPATK.

Menurut laporan semester pertama tahun 2016, PPATK telah menindaklanjutinya dan telah menyatakan ada 2.960 wajib pajak yang diperkirakan memiliki tunggakan pajak. “Total perkiraan utang pajak mencapai Rp 25,9 triliun,” ujar Wakil Kepala PPATK Agus Santoso, Rabu (14/9).

Sementara itu, sepanjang tahun 2006-2016, PPATK juga telah membantu otoritas pajak dalam memberikan informasi lainnya, dengan nilai total pajak yang berhasil dipungut sebesar Rp 3,5 triliun. Dalam periode itu, ada 190 hasil analisis yang dihasilkan dan 121 informasi PPATK lain dikirim ke Ditjen Pajak.

Dan dari laporan tersebut, Ditjen Pajak telah menindaklanjutinya. Tindak lanjut itu terbagi atas 85 laporan hasil analisis pro aktif senilai Rp 2,1 triliun dan semuanya sudah masuk ke kas pajak. Selain itu ada empat laporan hasil analisis reaktif senilai Rp 134,5 miliar. Dari data itu, baru Rp 131,9 miliar yang ditindaklanjuti Ditjen Pajak.

Tahun ini memang menjadi momen yang sulit bagi Ditjen Pajak karena dibebani target penerimaan pajak cukup tinggi, yakni Rp 1.355 triliun. Program amnesti pajak yang dianggap bisa mendorong penerimaan pajak, realisasinya masih jauh dari harapan.

Selain memiliki data pembanding dari PPATK, cara lain otoritas pajak adalah dengan menekan jumlah restitusi. Sejak pertengahan Agustus lalu Direktur Jenderal pajak Ken Dwijugiasetiadi telah mengeluarkan surat edaran agar memperketat proses persetujuan permohonan restitusi.

Sehingga, jumlah refund discrepancy atau penolakan atas permohonan restitusi bisa meningkat. Bahkan, Ditjen Pajak mendorong permohonan restitusi berubah menjadi tagihan kurang bayar.

Surat edaran tersebut ditujukan kepada sejumlah kepala kantor wilayah (kakanwil) pajak di sejumlah daerah. “Saya tidak bisa berkomentar lebih lanjut mengenai itu, karena sifatnya internal,” kata Humas DJP Hestu Yoga Saksama.

Penerimaan pajak

Data terbaru, realisasi penerimaan pajak hingga akhir Agustus 2016 lalu masih jauh dari target. Direktur Potensi, Kepatuhan dan Penerimaan Pajak Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan (Kemkeu) Yon Arsal mengatakan, hingga akhir Agustus lalu, realisasi penerimaan pajak mencapai Rp 622 triliun.

Jumlah itu, baru sekitar 45,89% dari target dalam APBN-P sebesar Rp 1.355,2 triliun. Atau, sekitar 54,5% dibandingkan target realistis penerimaan pajak pemerintah, yaitu Rp 1.141,2 triliun.

Menurut Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Yustinus Prastowo, untuk menggenjot penerimaan pajak pada tahun ini, pemerintah harus fokus pada penerimaan rutin perpajakan, khususnya pada penerimaan pajak pertambahan nilai (PPN).

Langkah lainnya cukup terbatas karena kebijakan amnesti pajak memaksa pemerintah menghentikan penyelidikan pidana pajak. Dengan demikian, shortfall penerimaan pajak pada tahun ini berpotensi lebih besar dari yang diperkirakan pemerintah, Rp 219 triliun, karena target amnesti pajak sulit tercapai.

Garibaldi dan Erick Thohir Ikut Amnesti

SETELAH bos Grup Lippo James Riady dan Ketua Dewan Penasihat Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Sofjan Wanandi terang-terangan ikut pengampunan pajak, kini menyusul dua pengusaha kakak beradik Garibaldi Thohir  dan Erick Thohir. Garibaldi Thohir atau akrab disapa Boy Thohir merupakan pemilik perusahaan tambang Adaro Energi, sedangkan Erick Thohir pendiri Mahaka Group yang bergerak di bidang media dan hiburan. Erick juga tercatat menjadi salah satu pemilik klub sepak bola asal Italia yaitu Inter Milan. Keduanya, bersama-sama mengikuti pengampunan pajak dan mengklaim telah melaporkan seluruh hartanya di Kantor Wilayah KPP Pratama di Jalan Jenderal Sudirman pada Rabu (14/9).

Boy Thohir mendeklarasikan hartanya di luar negeri maupun yang di dalam negeri. “Dalam negeri 70%, luar negeri 30%. Selain itu, ada juga repatriasi,” ujar Boy. Namun dia tidak mengatakan nilai harta yang dilaporkan dan nilai tebusan yang dibayar ke negara.

Menurut Boy, dia mendeklarasikan harta-harta yang “lupa” dicantumkan dalam surat pemberitahuan (SPT) pajak. Dia beralalasan hal itu disebabkan adanya kerumitan-kerumitan dalam berinvestasi di luar negeri. “Kalau di luar negeri, itu special purpose vehicle (SPV)-nya ada di luar negeri, strukturnya banyak dan rumit,” katanya. Dirinya memutuskan untuk melaporkan harta dalam program pengampunan pajak, Rabu (14/9), setelah selesai melakukan penghitungan aset. Menurutnya penghitungan aset memerlukan waktu cukup lama.

Sementara Erick mengaku aset di luar negeri tidak serta merta dipulangkan ke dalam negeri, sebab biasanya mengikuti perusahaan yang ada di luar negeri. “Tidak bisa aset di jual dan dipindahin ke sini,” katanya.

Penulis : Asep M Zatnika, Adinda Ade M, Hasyim Ashari

Sumber : Harian Kontan

http://www.pengampunanpajak.com

info@pengampunanpajak.com



Kategori:Pengampunan Pajak

Tag:, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google

You are commenting using your Google account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: