Pemerintah dan DPR sudah menyepakati sejumlah asumsi dan postur dalam RAPBN 2017

JAKARTA. Postur Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2017 mulai terlihat jelas. Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sudah mnyepakati sejumlah target dan asumsi yang akan dimasukkan dalam RAPBN 2017 untuk kemudian disahkan DPR menjadi undang-undang (UU).

Selain asumsi pertumbuhan ekonomi yang ditetapkan sebesar 5,1% DPR dan pemerintah juga menetapkan target inflasi 2017 sebesar 4%, surat perbendaharaan negara (SPN) tiga bulan 5,3% nilai tukar rupiah Rp 13.300 per dollar AS, dan deficit RAPBN 2017. Selain itu, Badan Anggaran (Banggar) DPR juga telah menyepakati nilai subsidi, target penerimaan non-migas, target migas , hingga target tingkat pengangguran, kemiskinan, rasio gini, dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Kepala Badan Kebijakan Fiskal Suahasil Nazara mengklaim, RAPBN 2017 disusun cukup reasonable karena postur-posturnya disesuaikan realisasi penerimaan bukan mengacu APBNP 2016. Target penerimaan negara, terutama penerimaan pajak, bea cukai, maupun Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), telah disesuaikan dengan realisasi tahun ini. “Sangat reasonable sehingga target bisa tercapai, “katanya, akhir pekan lalu.

Ekonom Samuel Aset Management Lana Soelistianingsih melihat angka-angka dalam asumsi makro yang telah ditetapkan DPR dan pemerintah cukup realistis. “Pertumbuhan ekonomi 5,1% masih realistis, namun dengan beberapa catatan, “katanya.

Pertama, pemerintah harus memaksimalkan belanja pemerintah. “Pemerintah jangan lagi memangkas anggaran seperti tahun ini. Kedua, pemerintah harus menjaga konsumsi rumah tangga. Sebab, selama ini, konsumsi rumah tangga masih menjadi tumpukan pertumbuhan ekonomi. Ketiga, menjaga harga komoditas ekspor.

Menurut Ekonom Bank BCA David Sumual, untuk mencapai target pertumbuhan yang ditetapkan tahun depan, pemerintah harus memiliki kebijakan untuk mendorong pertumbuhan investasi di kisaran 7%. “Saat ini, investasi tumbuh stagnan di angka 5%, “katanya, belum lama ini. Investasi akan menjadi penolong di tengah perlambatan ekspor dan ekonomi global. Pemerintah juga harus focus mendorong ke sektor potensial yang mampu menyerap lebih banyak tenaga kerja, seperti industry manufaktur dan perkebunan.

Selain kebijakan-kebijakan itu, Ketua Umum Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) Ade Sudrajad berharap, 13 paket kebijakan yang sudah dikeluarkan pemerintah bisa segera dibereskan dan berjalan efektif tahun depan. Jika seluruh paket kebijakan berjalan, ia berharap investasi sekaligus ekonomi dalam negeri ikut terdorong. “Di tengah melemahnya, ekonomi global, pemerintah juga perlu memperkuat negosiasi perjanjian dagang untuk menunjang ekspor, “ujarnya.

Sumber : http://www.pemeriksaanpajak.com

http://www.pengampunanpajak.com

info@pengampunanpajak.com

Kategori:pemeriksaan pajak

Tag:artikel pajak, berita pajak, berita pengampunan pajak, berita tax amnesty, cara ikut pengampunan pajak, cara ikut tax amnesty, dampak tax amnesty, DPR, efek tax amnesty, ikut pengampunan pajak, ikut tax amnesty, kebijakan negara, kebijakan pajak, kebijakan pemerintah, pajak, pajak indonesia, pelaksanaan pengampunan, pelaksanaan pengampunan pajak, pelaksanaan tax amnesty, pemeriksaan, pemeriksaan pajak, pemutihan pajak, penerimaan negara, penerimaan pajak, pengampunan pajak, repatriasi dana, repatriasi dana dari luar negeri, tarif pengampunan pajak, tarif tax amnesty, tax amnesty, update tax amnesty