Mendesak, Upgrade Sistem TI Ditjen Pajak

13

Jakarta – Komisi XI DPR mendesak pembenahan (upgrade) secara menyeluruh sistem teknologi informasi (TI) Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Pembenahan sistem TI DJP sangat penting guna memperbaiki basis data pajak dan mengidentifikasi semua wajib pajak (WP) agar kepatuhan WP pun semakin meningkat. DPR akan memfasilitasi apa pun yang dibutuhkan pemerintah untuk membenahi sistem TI perpajakan, termasuk pengalokasian anggaran.

Demikian disampaikan anggota Komisi XI DPR dari Fraksi PDIP Andreas Eddy Susetyo dan anggota Komisi XI DPR dari Fraksi Golkar Misbakhun. Mereka dihubungi Investor Daily, Senin (26/9), menanggapi informasi dari sejumlah pengusaha peserta amnesti pajak tentang macetnya (hang) sistem TI DJP pekan lalu, sehingga ribuan aplikasi amnesti pajak tertolak sistem.

Menurut Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Ditjen Pajak Hestu Yoga Saksama, pekan lalu, sistem TI DJP memang sempat terganggu. Namun hanya berlangsung setengah jam dan langsung bisa diatasi. Dalam kondisi super-sibuk melayani peserta amnesti pajak, pihak TI DJP men-deploy aplikasi yang terkait dengan kemudahan administrasi pajak.

“Hari ini (Senin) antrean lebih banyak dari hari sebelumnya, tetapi sistem TI tidak ada masalah. DJP juga belum berencana meng-upgrade sistem TI karena diangap masih memadai,” kata Yoga kepada Investor Daily, Senin malam.

DJP sudah memperkirakan adanya lonjakan pengajuan amnesti pajak dalam sepekan terakhir. Untuk itu, kata Yoga, pihaknya menambahkan help desk menjadi 48 konter yang tersebar di berbagai Kanwil dan KKP, serta memperpanjang jam kerja menjadi pukul 22.00 WIB.

Anggaran Rp 2 Triliun
Andreas maupun Misbakhun menyayangkan terganggunya sistem TI DJP. Ibarat sistem di perbankan saat hendak Lebaran, seharusnya DJP telah menyiapkan langkah antisipasi ketika jumlah antrean (aplikasi amnesti pajak) membeludak.

Andreas menuturkan, sebetulnya sejak pertama kali program amnesti pajak digaungkan, Komisi XI DPR sudah mengingatkan agar sistem TI DJP dibenahi. DPR sangat mendukung program amnesti pajak, sehingga dalam APBNP 2015 dialokasikan dana Rp 2 triliun hanya untuk menata ulang seluruh sistem TI DJP. Namun, DJP hanya menyerap anggaran tersebut Rp 800 miliar karena hanya sistem hardware saja yang dibenahi.

“Kami waktu itu mendukung sekali penataan ulang sistem TI DJP karena tujuannya untuk menggenjot penerimaan, makanya saat DJP cuma minta Rp 500 miliar, kita kasih Rp 2 triliun, tetapi realisasinya hanya Rp 800 miliar,” katanya.

Menurut Andreas, Komisi XI DPR berharap pembenahan sistem TI DJP bersifat menyeluruh yang mencakup sistem audit TI, pembuatan strategic planning sistem TI, dan peta income modelling. Sistem TI tersebut harus terintegrasi dengan direktorat lain, terutama Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

“Jadi, seharusnya DJP membangun sistem TI dari awal, bukan hanya tambal sulam dengan memperbaiki software dan hardware. Contohnya, perlu ada profil income WP, kalau aset besar, tetapi income-nya tidak ada datanya. Karena itu, untuk tahun ini, penguatan sistem TI DJP hanya mendapat alokasi Rp 500 miliar,” ungkapnya.

Andreas menuturkan untuk membangun sistem TI yang baik memang dibutuhkan programme director dari luar negeri atau dalam negeri yang ahli di bidangnya. “Beli hardware dan menyiapkan back up data saat antrean panjang itu penting, tetapi itu jangka pendek. Namun ke depan perlu semacam bangunan TI yang di dalamnya mencakup TI strategic planning, aplication architecture, data warehouse, dan hardware network asset. Ini butuh pihak-pihak yang expert,” katanya.

Andreas menuturkan terjadinya gangguan pada sistem TI DJP sebetulnya sudah dikhawatirkan sejak lama. “Karenanya nanti akan kami tanya. Harusnya hal ini sudah ada antisipasinya, hari-hari terakhir program tax amnesty pasti ada lonjakan aplikasi. Jadi up grade sistem TI DJP ini, akan kami ingatkan lagi sebagai hal yang sangat penting. TI dalam dunia pajak itu seperti information game. Sistem TI inilah yang akan mengidentifikasi WP, sehingga WP tidak bisa ngumpet,” ujar Andreas.

Senada dengannya, Misbakhun menuturkan Komisi XI DPR sejak awal sudah mengingatkan sistem TI dan pelayanan di DJP. Jangan sampai di detik-detik terakhir pelaksanaan tax amnesty pada akhir September terjadi gangguan teknis. “Akan kita tanyakan nanti ke Kementerian Keuangan, kita akan undang DJP sebelum ada proses evaluasi perkembangan tax amnesty,” katanya.

Misbakhun menyatakan Komisi XI DPR sudah mengalokasikan anggaran pembenahan sistem TI DJP sesuai permintaan. DPR sangat mendukung pembenahan sistem TI DJP guna menggenjot penerimaan pajak. “Kami sudah berkali-kali sampaikan, DPR siap fasilitasi, pemerintah butuh apa untuk menggenjot penerimaan pajak. Harus ada software dan hardware baru yang terintegrasi, bukan yang sifatnya parsial. Bandwith juga harus diperbesar,” ungkap Misbakhun.

Relaksasi
Sementara itu, dalam acara “Klinik Ammesti Pajak” kerja sama PT Bursa Efek Indonesia dan Investor Daily, Senin, Kepala Seksi Hubungan Kelembagaan dan Kerja Sama Internasional, Direktorat Jenderal Pembiayaan dan Pengelolaan Risiko (DJPPR), Kementerian Keuangan, Dewi Anggraeni menyatakan sebagai langkah relaksasi terhadap ketentuan investasi terkait program amnesti pajak, pihaknya segera melakukan revisi terhadap dua peraturan menteri keuangan (PMK). Keduanya adalah PMK 122/PMK.08/2016 yang mengatur investasi di luar pasar keuangan dan PMK 123/PMK.08/2016 yang mengatur investasi di pasar keuangan.

Relaksasi itu, menurut Dewi, setidaknya dilakukan terhadap enam hal. Pertama, terkait bentuk harta yang direpatriasi. Peraturan sebelumnya, repatriasi yang diatur hanya terkait dengan dana tunai. Namun, dalam peraturan yang direvisi nanti, repatriasi juga bisa dilakukan terhadap harta nontunai, seperti obligasi global.

“Obligasi yang sebelumnya menggunakan kustodian luar negeri, bisa direpatriasi dengan memindahkan ke kustodian dalam negeri,” ujarnya.

Kedua, perlakuan atas harta yang telah berada di dalam negeri. Dalam aturan sebelumnya, dana WP yang masuk ke Indonesia setelah 31 Desember 2015 dan sebelum diberlakukannya UU Pengampuan Pajak, dikategorikan sebagai dana repatriasi. Konsekuensinya, harta itu terkena ketentuan harus dikunci selama tiga tahun tidak boleh ke luar negeri sejak WP mengikuti progran amnesti pajak.

“Namun, dalam PMK setelah direvisi nanti, dana tersebut akan dikategorikan sebagai deklarasi dalam negeri sehingga bisa digunakan untuk apa saja dan tidak terkena ketentuan lock-up selama tiga tahun. Sedangkan yang masuk setelah setelah UU Pengampunan Pajak diundangkan terkategori sebagai dana repatriasi,” jelas Dewi.

Ketiga, wajib pajak dapat merepatriasi dananya secara bertahap. Namun, awal penghitungan periode lock tiga tahun itu baru dimulai setelah semua dana yang hendak direpatriasi masuk ke Indonesia.

Keempat, terkait dana repatriasi yang diinvestasikan di luar pasar keuangan, yaitu penyertaan modal perusahaan. PMK hasil revisi tidak akan membatasi pemanfaatan dana repatriasi yang disertakan, termasuk diperbolehkan untuk membayar utang luar negeri perusahaan.

Kelima, terkait pemanfaatan dana repatriasi sebagai jaminan kredit di bank yang belum diatur dalam PMK terdahulu. “Dan bila terjadi default bank bisa mencairkannya,” ujarnya.

Keenam, terkait penarikan keuntungan investasi. Dalam PMK sebelumnya diatur bahwa hasil investasi dana repatriasi harus kembali disetorkan ke bank gateway, dan baru bisa diambil kuartal pertama tahun berikutnya.

“Di PMK revisi nanti kami tidak membatasi. Hasil investasi bisa ditarik kapan saja setelah memperhitungkan biaya-biaya yang terjadi karena investasi itu,” kata Dewi.

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Hariyadi Sukamdani mengungkapkan Citi Group dan JP Morgan mengakui bahwa program amnesti pajak di Indonesia termasuk yang terbaik karena jumlah pesertanya tertinggi. Perolehan dana tebusan yang mencapai Rp 62 triliun telah melampaui ekspektasi Apindo yang memperkirakan realisasasi hingga akhir periode pertama (September) sebesar Rp 50 triliun.

“Prestasi itu menunjukkan, tuduhan selama ini bahwa masyarakat kita dicurigai cenderung mau mengemplang pajak tidak mau bayar pajak, tidak benar. Persepsi itu berubah begitu tax amnesty dilaksanakan,” katanya.

Hariyadi menceritakan pihaknya pernah berdialog dengan Forum UMKM yang menggugat UU Pengampunan Pajak ke Mahkamah Konstitusi. Setelah diajak dialog, kata Hariyadi, Forum UMKM akhirnya mendukung penuh dan menyatakan bahwa, “Hanya orang bodoh yang tidak ikut tax amnesty.”

Menurut Hariyadi, perbankan Singapura sempat melaporkan ke lembaga semacam PPATK bagi nasabah WNI yang ingin ikut repatriasi. Hal itu menimbulkan kehebohan dan muncul anggapan bahwa Singapura berusaha menjegal program amnesti pajak Indonesia. “Kejadian itu menunjukkan bahwa Singapura pun bukan merupakan tempat aman untuk menaruh uang,” katanya.

Lebih dari itu semua, menurut Hariyadi, keberhasilan program amnesti pajak ini menunjukkan bahwa bangsa Indonesia sudah berada di jalur yang tepat (on the right track) untuk membangun negara dengan kekuatan sendiri.

Sedangkan Direktur Ekstensifikasi dan Penilaian DJP, Dasto Ledianto menghimbau pelaku UMKM agar tidak melewatkan fasilitas amnesti pajak dengan tarif tebusan 0,5 persen dan 2 persen berlaku flat hingga akhir periode 31 Maret 2017. Sejauh ini tebusan amnesti pajak dari UMKM memang belum signifikan.

“Sampai 26 September, sudah ada 2,6 juta wajib pajak baru yang terdaftar,” katanya.

Tebusan Rp 62 Triliun
Berdasarkan data DJP, hingga Senin (26/9) pukul 23.00 WIB, dana tebusan murni berdasarkan surat pernyataan harta (SPH) mencapai Rp 46,3 triliun. Sedangkan dana tebusan berdasarkan surat setor pajak (SSP) mencapai Rp 62 triliun, meliputi pembayaran surat setor pajak (SSP) senilai Rp 58,6 triliun, pembayaran bukti pemeriksanaan (bukper) Rp 302 miliar, dan pembayaran tunggakan berjumlah Rp 3,06 triliun.

Negara asal deklarasi aset paling banyak adalah dari Singapura Rp 336,4 triliun, disusul Cayman Island Rp 47,9 triliun, VBI Rp 26,8 triliun, Australia Rp 17,8 triliun, serta Hong Kong Rp 15,6 triliun. Adapun yang direpatriasi paling banyak juga dari Singapura Rp 39,5 triliun, Caymand Island Rp 16,4 triliun, Hong Kong Rp 12,4 triliun, Tiongkok Rp 3,5 triliun, serta BVI Rp 1,8 triliun.

Berdasarkan jenisnya, harta yang diungkap paling banyak berbentuk investasi dan surat berharga Rp 587,8 triliun, kemudian kas dan setara kas Rp 586 triliun, tanah, bangunan dan harta tidak bergerak Rp 251 triliun, piutang dan persediaan Rp 217 triliun, serta logam mulia dan barang berharga lainnya Rp 64 triliun.

Dirjen Pajak Ken Dwijugiasteadi mengakui meski tebusan amnesti pajak sudah melampaui Rp 60 triliun dan deklarasi mendekati Rp 2.000 triliun, dirinya belum puas. Padahal level itu melampaui eskpektasi pasar dan lembaga keuangan global termasuk JP Morgan yang mengekspektasikan deklarasi aset amnesti pajak pada akhir Maret 2017 akan mencapai Rp 2.000 triliun (US$ 150 miliar) dan tebusan sekitar Rp 35-65 triliun.

Ken berharap pada akhir periode amnesti pajak 31 Maret 2017, rasio perpajakan bisa naik 1 persen ke level 12 persen.

Sumber: BERITASATU

http://www.pengampunanpajak.com

info@pengampunanpajak.com

Iklan


Kategori:Pengampunan Pajak

Tag:, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

w

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: