Anggaran Kementerian Dipangkas Rp 20,7 Triliun.

5d1fe-pegawai2bpajak2bkpp2bpratama252cpegawai2bpajak2blulusan2bstan252cpegawai2bpajak2bgolongan2b3a252cpegawai2bpajak2bgolongan2b2c252cgaji2bpegawai2bpajak2bd3252cgaji2bpegawai2b

Kemkeu usulkan pemangkasan belanja RAPBN 2017 di awal tahun agar tak ganggu kinerja

JAKARTA. Kementerian Keuangan (Kemkeu) mengusulkan pemangkasan anggaran belanja kementerian atau lembaga (K/L) dalam Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (RAPBN) 2017 sebesar Rp 20,76 triliun. Usulan diajukan dalam rapat kerja antara pemerintah dan Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Selasa (4/10).

K/L yang anggarannya bakal dibabat paling besar adalah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PU-Pera) sebesar Rp 3,75 triliun, Kementerian Perhubungan Rp 2,75 triliun, Kementerian Pertahanan Rp 2,5 triliun, Kepolisian Rp 2,3 triliun dan Kementerian Pertanian sebesar Rp 1,8 triliun.

Selain itu, anggaran Kemkeu diusulkan dipangkas Rp 1,4 triliun, Kementerian Kelautan dan Perikanan Rp 801,4 miliar, Kementerian Sosial Rp 800 miliar, dan Kementerian Agama Rp 576,8 miliar, dan Mahkamah Agung Rp 362,9 miliar. “Pemerintah usul mulai penyusunan, belanja 2017 di kendalikan dan dilakukan efisien,” kata Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan Askolani, Selasa (4/10).

Penyesuaian dilakukan lebih awal agar pelaksanaan anggaran tahun depan tidak terganggu pemotongan belanja. Dengan pemangkasan tersebut, pemerintah berharap anggaran belanja 2018 bisa disusun dengan pagu normal. “Arahnya mendorong belanja modal dan disesuaikan basis penerimaan,” kata Askolani.

Dengan begitu, anggaran K/L yang diusulkan pemerintah pada 2017 sebesar Rp 737,62 triliun. Jumlah itu turun dari usulan sebelumnya yang sebesar Rp 767,8 triliun. Ini menjadi pertama dilakukan pemerintah, sebab biasanya pemerintah memangkas anggaran di tengah-tengah berjalannya APBN.

Meski ada penghematan Kemkeu berjanji menambah anggaran K/L prioritas dan mendesak. Tambahan berasal dari realokasi anggaran cadangan belanja sebesar Rp 21 triliun, dari total anggaran cadagan belanja yang telah  di sepakati Rp 40,2 triliun.

Dalam pembahasan, Wakil Ketua Banggar DPR Said Abdullah meminta Kemkeu mengembalikan anggaran perumahan TNI dan Polri dari pos anggaran Kementerian PU- Pera. Hal itu sesuai kesepakatan rapat antara DPR dengan Menteri Keuangan, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN), dan Gubernur Bank Indonesia dalam pembahasan pendahuluan RAPBN 2017. “Untuk peningkatan kesejahteraan TNI dan Polri, anggaran perumahan prajurit TNI dan Polri tanpa mengurangi anggaran reguler,’ kata Said. Namun belum ada kesepakatan terkait usulan DPR ini.

Cadangan Risiko Fiskal Naik

CADANGAN risikko fiskal 2017 melonjak dua kali lipat. Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Askolani mengatakan, dalam Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (RAPBN) 2017, pemerintah menganggarkan cadangan belanja yang sebesar Rp 40,2 triliun,” katanya, Selasa (4/10).

Dengan demikian, anggaran cadangan risiko fiskal 2017 mencapai Rp 9,3 triliun. Untuk tahun ini, cadangan risiko fiskal sebesar Rp 5 triliun. Anggaran itu digunakan sebagai antisipasi perubahan asumsi harga dan lifting minyak. Anggaran itu juga dapat untuk mengantisipasi jika ada perubahan kebijakan dan mengendalikan defisit anggaran. “ Misalnya, perubahan subsidi energi,” tambahnya.

Sumber: http://www.pemeriksaanpajak.com

http://www.pengampunanpajak.com

info@pengampunanpajak.com

Iklan


Kategori:pemeriksaan pajak

Tag:, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: