Jakarta – Direktur Eksekutif Nurjaman Center for Indonesian Democracy (NCID) Jajat Nurjaman mengatakan, tuduhan sebagai pengemplang pajak yang dinyatakan calon petahana Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) kepada cawagub Sandiaga Uno karena mengikuti program tax amnesty merupakan bentuk kepanikan.

Pasalnya, selain mengajak mengikuti tax amnesty, Sandiaga Uno juga menantang pembuktian terbalik harta yang dimiliki Ahok.

“Kalau memang sudah merasa trasparan dan tidak ada yang ditutupi, kenapa Ahok tidak berani menerima tantangan ini bukannya malah sebaliknya melakukan tuduhan yang tidak berdasar. Selain itu, sebagai calon petahana apa yang dilakukan Ahok tidak mencerminkan siap bersaing secara sehat dengan cara mengdiskreditkan salah satu lawan politiknya.

Menurut Jajat, apa yang dilakukan ahok kali ini bertentangan dengan salah satu alasan kenapa PDIP sebagai partai penguasa memberikan dukungannya karena Ahok dianggap bisa bersinergi dengan pemerintah pusat.

Namun dengan adanya kejadian ini saya kira harus menjadi catatan penting bagi PDIP karena pada kenyataannya Ahok tidak selalu bisa sejalan dengan pemerintah pusat.

“Apa yang dilakukan oleh Sandiaga Uno patut dijadikan contoh yang baik, karena meskipun belum menjadi pejabat sudah berani transparan dan bisa bersinergi dengan pemerintah pusat yang saat ini sedang gencar mensosialisasikan program tax amnesty. Untuk itu, sangat wajar jika pasangan Anies Baswedan-Sandiaga Uno merupakan kandidat kuat dalam pilkada DKI Jakarta 2017 nanti” tutup Jajat.

Sumber : DELIK NEWS

http://www.pengampunanpajak.com

info@pengampunanpajak.com

Kategori:Pengampunan Pajak

Tag:artikel pajak, berita pajak, berita pengampunan pajak, berita tax amnesty, cara ikut pengampunan pajak, cara ikut tax amnesty, dampak tax amnesty, DPR, efek tax amnesty, ikut pengampunan pajak, ikut tax amnesty, kebijakan negara, kebijakan pajak, kebijakan pemerintah, pajak, pajak indonesia, pelaksanaan pengampunan, pelaksanaan pengampunan pajak, pelaksanaan tax amnesty, pemeriksaan, pemeriksaan pajak, pemutihan pajak, penerimaan negara, penerimaan pajak, pengampunan pajak, repatriasi dana, repatriasi dana dari luar negeri, tarif pengampunan pajak, tarif tax amnesty, tax amnesty, update tax amnesty