Batasan Luas Kawasan Industri Akan Dirombak

e25d4-baesystemssubmarinesolusi3

Pengusaha berharap tidak ada batasan luasan lahan

JAKARTA. Pemerintah akan merombak sejumlah aturan yang membatasi perkembangan kawasan industry Tanah Air. Salah satunya terkait pembatasan luas kawasan industry yang saat ini hanya diperbolehkan maksimal 400 hektare (ha) di satu provinsi untuk satu kelompok usaha.

Nantinya, kelompok usaha kawasan industry akan diperbolehkan memiliki lahan lebih dari 400 ha di satu provinsi. Menteri Perindustrian Airlangga Hartanto mengatakan, batasan kepemilikan lahan kawasan industry 400 ha memang masih terlalu kecil, sehingga membuat perusahaan kesulitan mengembangkan.”Lihat Jababeka sudah 1.000 ha, dan Sei Mankei 2.000 ha, “ujarnya, Rabu (12/10).

Hanya saja, saat ini, Airlangga belum bisa menyebutkan berapa luas lahan penambahan yang akan diberikan oleh pemerintah.

Asal tahu saja, berdasar Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN Nomor 2/1999 tentang Izin Lokasi Kawasan Industri, luasan lahan kawasan industry oleh satu kelompok perusahaan dibatasi maksimal 400 ha untuk satu provinsi. Sedang penguasaan lahan di seluruh Indonesia , kelompok usaha di batasi maksimal 4.000 ha.

Tidak ada batasan

Budi Santoso, Wakil Ketua Pelaksana Dewan Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) mengatakan, keberadaan batasan tersebut memberatkan kalangan dunia usaha. Khususnya, ketika pengusaha kawasan industry ingin memperluas kawasan industry.

Saat ini, kata dia, untuk memperluas kawasan industry pun, pengusaha harus mendapatkan rekomendasi dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang dengan proses dan standar yang tidak jelas. Untuk itu, diperlukan ketegasan pemerintah.

Nah, rencana perluasan batasan lahan kawasan industry ini, juga telah dikomunikasikan dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang. “Sudah dibahas, intinya ya pembatasan lahan kawasan industry harus diperluas, “katanya.

Sanny Iskandar, Ketua Umum Himpunan Pengusaha Kawasan Industri berharap dalam revisi peraturan tersebut, batasan luasan lahan kawasan industry tidak hanya ditingkatkan, tapi dihilangkan total. Menurutnya, pembatasan saat ini sudah tidak diperlukan lagi. “Buat apa, kan semua sudah disesuaikan dengan rencana tata ruang wilayah, dalam PP No.142 tahun 2015 juga tidak ada pembatasan itu, “katanya.

Sumber : http://www.pemeriksaanpajak.com

http://www.pengampunanpajak.com

info@pengampunanpajak.com

Iklan


Kategori:pemeriksaan pajak

Tag:, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: