JAKARTA. Google meminta sejumlah prasyarat sebelum membayarkan pajak ke Indonesia. Salah satunya perbaikan aturan untuk memberikan kepastian hukum. Saat ini, pemerintah masih bernegoisasi dengan google, terutama terkait tarif pajak yang harus dibayarkan.

Kepala Staf Wakil Presiden Sofjan Wanandi menyatakan, Google beritikad membayar pajak, namun meminta sejumlah syarat. “Sebetulnya mereka mau bayar, namun mereka minta sejumlah aturan diperbaiki,” katanya di Kantor Menteri Perekonomian, Selasa (11/10).

Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara menjelaskan, hingga kini pemerintah terus berkomunikasi dengan Google. Dia berharap bisa duduk bersama dengan manajemen Google untuk menyelesaikan masalah ini.

Pemerintah telah menyiapkan langkah-langkah lain seiring dengan pernyataan penolakan Google melalui surat ke Pemerintah Indonesia. Namun ia masih merahasiakan langkah yang disiapkannya itu.

Penyelesaian pajak dengan Google akan dilakukan seiring dengan penyusunan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) tentang pungutan pajak ke perusahaan penyedia layanan berbasis aplikasi atau over the top (OTT). “Kalau selesai baru terapkan semuanya,” katanya.

Penulis : Adinda Ade Mustami

Sumber : KONTAN

http://www.pengampunanpajak.com

info@pengampunanpajak.com

Kategori:Pengampunan Pajak

Tag:artikel pajak, berita pajak, berita pengampunan pajak, berita tax amnesty, cara ikut pengampunan pajak, cara ikut tax amnesty, dampak tax amnesty, DPR, efek tax amnesty, ikut pengampunan pajak, ikut tax amnesty, kebijakan negara, kebijakan pajak, kebijakan pemerintah, pajak, pajak indonesia, pelaksanaan pengampunan, pelaksanaan pengampunan pajak, pelaksanaan tax amnesty, pemeriksaan, pemeriksaan pajak, pemutihan pajak, penerimaan negara, penerimaan pajak, pengampunan pajak, repatriasi dana, repatriasi dana dari luar negeri, tarif pengampunan pajak, tarif tax amnesty, tax amnesty, update tax amnesty