Pemerintah Merevisi UU Ketenagakerjaan

999a8-1

JAKARTA. Pemerintah berencana merevisi UU No.13/2003 tentang Ketenagakerjaan. Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mengaku telah menerima pelbagai masukan dari berbagai kalangan untuk memperbaiki beleid ketenagakerjaan tersebut.

Meneteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri mengakui bahwa, selama ini, isi dari aturan itu masih belum mengakomodir persoalanketenagakerjaan. “(UU No 13/2003) ini masih dianggap kurang sip dalam menata ketenagakerjaan, kita perlu banyak penyesuaian, “kata Hanif, Rabu (12/10).

Meski tidak merinci, Hanif mengatakan, pasal di aturan itu masih banyak yang bolong sehingga tidak sinkron dengan aturan atau kebijakan yang lain. Menurutnya, aturan yang ada saat ini masih belum mencakup seluruh persoalan ketenagakerjaan, sehingga pembentukannya seolah tambal sulam.

Itu sebabnya, untuk memperbaiki sistem ketenagakerjaan yang masih carut marut itu, Kemnaker akan mengadakan pertemuan dengan berbagai pemangku kepentingan pada bulan November 2016 mendatang. Pertemuan tersebut lalu akan dilanjutkan dengan rembuk ketenagakerjaan nasional.

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Hariyadi Sukamdani menyatakan , agar tidak terlalu sering dilakukan uji materi atau judicial review, aturan ketenagakerjaan ini harus dibereskan terlebih dulu.

Salah satu contoh maslaah yang masih menjadi polemic di kalangan pengusaha dalam aturan ketenagakerjaan yakni mengenai ketentuan kewajiban bagi pengusaha untuk membayarkan pesangon bagi para pekerjanya. Pengusaha merasa kewajiban membayarkan pensiun secara kumulatif dan pesangon kepada pekerja saat pemutusan hubungan kerja (PHK) akibat memasuki usia pesiun cukup membebani. “Padahal, selain dibebani dengan kewajiban pembayaran uang pesangon, pengusaha juga masih dibebani pembayaran uang penghargaan masa kerja bagi pekerja yang memenuhi syarat, “tuturnya.

Pemberian pensiun dan pesangon tersebut diatur dalam UU No 13/2003 pasal 156 dan pasal 167. Oleh karena itu, pengusaha menganggap ketentuan yang diatur dalam beleid tersebut tidak memberikan kepastian hukum.

Para pengusaha juga menilai, aturan itu tidak sinkron dengan kewajiban bagi pengusaha untuk pembayaran pensiun yang diatur dalam UU No 40/2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN).

Sumber : http://www.pemeriksaanpajak.com

http://www.pengampunanpajak.com

info@pengampunanpajak.com

Iklan


Kategori:pemeriksaan pajak

Tag:, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: