JAKARTA — Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat telah menyiapkan sejumlah proyek infrastruktur senilai total Rp93,73 triliun yang dapat digunakan untuk menyerap dana repatriasi dan tebusan dari program amnesti pajak.
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basoeki Hadimoeljono menyatakan pihaknya berinisiatif untuk melakukan pemetaan terhadap proyek-proyek yang paling siap untuk menampung dana tersebut. Proyek ini nantinya akan diusulkan kepada Kementerian Keuangan untuk mendapatkan persetujuan.
“Kami sudah siapkan. Saya mengantisipasi kalau nanti ditagih Pak Presiden, saya sudah punya daftarnya, kira-kira proyek-proyek apa yang bisa dibiayai oleh tax amnesty,” ujarnya, kepada Bisnis, Kamis (27/10).
Pemetaan proyek dilakukan berdasarkan hasil dana amnesti pajak periode pertama yang berlangsung sejak Juli hingga September, di mana dana tebusan berjumlah Rp97,2 triliun dan repatriasi mencapai Rp137 triliun.
Berdasarkan hasil rapat kabinet, dana tebusan yang dialokasikan bagi Kementerian PUPR berjumlah Rp60,79 triliun, atau 62,5% dari total dana tebusan periode pertama. Dana ini terdiri dari Rp10,45 triliun untuk proyek Ditjen Sumber Daya Air seperti bendungan dan irigasi, Rp47,25 triliun untuk proyek Ditjen Bina Marga seperti jalan, dan Rp3,09 triliun untuk proyek Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di bawah Ditjen Cipta Karya.
Sementara itu, dana repatriasi yang dialokasikan untuk proyek infrastruktur di bawah Kementerian PUPR mencapai Rp32,94 triliun, terdiri dari Rp32, 148 triliun untuk tol Trans Sumatera, dan Rp800 miliar untuk PDAM.
Kepala Biro Komunikasi Publik Kementerian PUPR Endra Saleh Atmawidjaya menjelaskan, terdapat beberapa kriteria yang digunakan dalam memilih proyek yang disiapkan untuk menyerap dana hasil amnesti pajak. Pertama, proyek tersebut termasuk dalam rencana strategis (renstra) Kementerian PUPR 2015-2019. Kedua, proyek itu termasuk ke dalam Proyek Strategis Nasional (PSN).
Ketiga, proyek-proyek prioritas presiden dan keempat, proyek yang mengalami rekomposisi anggaran tahun Jamak 2016 akibat pemotongan anggaran, dan kebutuhan pembayaran lahan untuk jalan. Terakhir atau kelima, proyek yang diusulkan dapat berfungsi pada 2019/2016.
“Jadi, artinya tax amnesty itu untuk mengembalikan target-target yang memang selama ini terkendala akibat adanya pemotongan anggaran. Jadi dengan dana ini, dikembalikan ke track-nya,” ujarnya.
Dia menambahkan, faktor lainnya yang menjadi pertimbangan adalah adanya keuntungan yang dihasilkan dari proyek tersebut, berupa tarif untuk jalan tol atau PDAM yang menampung dana repatriasi.
SEKTOR PRODUKTIF
Menurutnya, proyek-proyek yang tidak memiliki keuntungan secara langsung, tetap layak untuk menampung dana tebusan sepanjang proyek tersebut mendukung sektor produktif lain dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Sejumlah proyek yang termasuk ke dalam kategori ini antara lain proyek bendungan, rehabilitasi jaringan irigasi, ruas jalan perbatasan, dan fly over.
Di kesempatan terpisah, Ketua Tim Implementasi Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP) Wahyu Utomo mengatakan telah mengidentifikasi 30 proyek infrastruktur prioritas yang potensial menampung dana repatriasi. Namun, dia menyatakan keputusan akhir mengenai hal tersebut masih akan dibahas bersama dengan menteri keuangan dan kalangan perbankan serta manajer investasi.
“Kami hanya memberikan input, analisis, bahwa proyek ini bisa menggunakan MTN , atau dana repatriasi melalui DIRE . Tapi keputusan akhirnya bukan dari kami, kami hanya mengidentifikasi,” ujarnya, Selasa (11/10).
Dia mengatakan nilai total 30 proyek prioritas KPPIP mencapai Rp1000 triliun, sehingga tidak semuanya dapat menyerap dan repatriasi. Dari segi skema pendanaan, dia menegaskan penggunaan dana repatriasi dimungkinkan untuk proyek yang dibiayai sepenuhnya oleh APBN atau merupakan penugasan kepada BUMN, tetapi tidak untuk proyek dengan skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha .
Dilihat dari jenis proyek, Wahyu menilai proyek infrastruktur dari sektor jalan tol dan pembangkit listrik menjadi proyek yang paling menarik minat investor. Hal ini karena kedua proyek ini menjanjikan keuntungan besar dalam jangka panjang.
Sumber: Bisnis.com
http://www.pengampunanpajak.com
Kategori:Pengampunan Pajak
PANDUAN LANGKAH DEMI LANGKAH DALAM MELAKUKAN PENGISIAN DAN PELAPORAN PPS – PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA 
Slide Pengampunan Pajak 2022 – Slide Program Pengungkapan Sukarela – Slide Tax Amnesty Jilid 2 
PENGAMPUNAN PAJAK 
Tinggalkan Balasan