Jakarta – Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak akan menelusuri harta yang tidak dilaporkan selama program tax amnesty. Untuk itu, Ditjen Pajak menggelar pelatihan asset tracing bagi para pejabat bidang pemeriksaan dari seluruh Indonesia.

Pelatihan ini diselenggarakan di Kantor Pusat Ditjen Pajak dan menghadirkan satu narasumber Direktur Intelijen Perpajakan serta dua narasumber dari luar Ditjen Pajak yaitu perwakilan Komisi Pemberantasan Korupsi dan dari pihak konsultan.

Dalam paparannya, Direktur Intelijen Perpajakan menjelaskan, teknik dan metode yang dapat digunakan untuk menelusuri aset dengan menggunakan data yang dimiliki Ditjen Pajak sekaligus memberikan beberapa contoh kasus penelusuran aset yang pernah dilakukan Ditjen Pajak.

Sedangkan kedua narasumber eksternal menjelaskan metode dan teknis penelusuran aset untuk harta tidak bergerak dan harta dalam bentuk aset di perbankan beserta mode yang digunakan wajib pajak untuk menyembunyikan aset serta cara untuk mengatasinya.

“Sesuai Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016, apabila Ditjen Pajak menemukan harta yang tidak diungkapkan maka pada saat ditemukan harta tersebut dianggap sebagai penghasilan dan dikenakan pajak dengan tarif hingga 30% beserta sanksi hingga denda 200% bagi yang sudah ikut Amnesti Pajak tapi tidak melaporkan keadaan yang sebenarnya,” sebut keterangan tertulis Ditjen Pajak yang diterima detikFinance, Kamis (8/12/2016)

Saat ini, program tax amnesty telah memasuki bulan terakhir di periode kedua yang akan berakhir pada 31 Desember 2016. Periode ketiga, yaitu periode terakhir, akan berlaku sejak 1 Januari hingga 31 Maret 2017.

Oleh karena itu, Ditjen Pajak mengimbau seluruh wajib pajak untuk segera melaporkan dengan benar seluruh harta yang diperoleh dari penghasilan yang belum dikenakan pajak melalui program tax amnesty. Sehingga, seluruh catatan perpajakan dari tahun 2015 dan sebelumnya dapat diselesaikan serta tidak mengambil risiko dikenakan sanksi apabila Ditjen Pajak menemukan asset yang tidak dilaporkan dengan benar.

Informasi lebih lanjut, kunjungi laman http://www.pajak.go.id/amnestipajak atau hubungi Kring Pajak 1500 200 atau hotline Amnesti Pajak di 1500 745 atau Kantor Pelayanan Pajak terdekat. #PajakMilikBersama

Sumber: DETIK

http://www.pengampunanpajak.com

info@pengampunanpajak.com

Kategori:Pengampunan Pajak

Tag:artikel pajak, berita pajak, berita pengampunan pajak, berita tax amnesty, cara ikut pengampunan pajak, cara ikut tax amnesty, dampak tax amnesty, DPR, efek tax amnesty, ikut pengampunan pajak, ikut tax amnesty, kebijakan negara, kebijakan pajak, kebijakan pemerintah, pajak, pajak indonesia, pelaksanaan pengampunan, pelaksanaan pengampunan pajak, pelaksanaan tax amnesty, pemeriksaan, pemeriksaan pajak, pemutihan pajak, penerimaan negara, penerimaan pajak, pengampunan pajak, repatriasi dana, repatriasi dana dari luar negeri, tarif pengampunan pajak, tarif tax amnesty, tax amnesty, update tax amnesty