Jakarta – Per tanggal 1 Januari 2017, JPMorgan Chase Bank tidak lagi menjadi mitra kerja Kementerian Keuangan (Kemenkeu) untuk segala aspek. Penyebabnya adalah JPMorgan melalui hasil risetnya dianggap telah mengganggu stabilitas sistem keuangan nasional.

Hal ini dilandasi oleh Surat Menteri Keuangan Nomor S-1006/MK.08/2016 yang diterbitkan pada 17 November 2016.

Demikian dikutip detikFinance, Senin (2/1/2017) dari surat Ditjen Perbendaharaan Nomor S-10023/PB/2016 untuk JPMorgan Chase Bank N.A. Surat ditandatangani oleh Dirjen Perbendaharaan Marwanto Harjowiryono tanggal 9 Desember 2016.

Ada beberapa hal penting sebagai bagian dari pemutusan kontrak kerja sama. Berikut isinya:

a. Tidak menerima setoran penerimaan negara dari siapapun di seluruh cabang JPMorgan Chase Bank NA sebagai Bank Persepsi.

b. Menyelesaikan segala. Perhitungan atas hak dan kewajiban terkait pengakhiran penyelenggaraan layanan JPMorgan Chase Bank N.A sebagai Bank Persepsi.

c. Segera melakukan sosialisasi kepada semua unit/staff dan nasabah terkait dengan berakhirnya status bank persepsi dimaksud.

Sumber: Detik.com

http://www.pengampunanpajak.com

info@pengampunanpajak.com

Kategori:Pengampunan Pajak

Tag:artikel pajak, berita pajak, berita pengampunan pajak, berita tax amnesty, cara ikut pengampunan pajak, cara ikut tax amnesty, dampak tax amnesty, DPR, efek tax amnesty, ikut pengampunan pajak, ikut tax amnesty, kebijakan negara, kebijakan pajak, kebijakan pemerintah, pajak, pajak indonesia, pelaksanaan pengampunan, pelaksanaan pengampunan pajak, pelaksanaan tax amnesty, pemeriksaan, pemeriksaan pajak, pemutihan pajak, penerimaan negara, penerimaan pajak, pengampunan pajak, repatriasi dana, repatriasi dana dari luar negeri, tarif pengampunan pajak, tarif tax amnesty, tax amnesty, update tax amnesty