Pengampunan Pajak Jilid II Rusak Kredibilitas Sri Mulyani?

Jakarta. Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati memberi kesempatan kepada peserta pengampunan pajak (tax amnesty) untuk mendeklarasikan harta yang belum sepenuhnya dilaporkan dalam Surat Pernyataan Harta (SPH). Mereka tinggal mengungkapkan harta tersebut di Surat Pemberitahuan (SPT) Masa Pajak Penghasilan (PPh).

Pengampunan pajak jilid II ini akan diatur dalam revisi Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 118/PMK.03/2016 tentang Pelaksanaan Undang-undang (UU) Nomor 11 Tahun 2016 mengenai Pengampunan Pajak.

Pengamat perpajakan dari Universitas Indonesia (UI), Ruston Tambunan, berpendapat, penerimaan pajak yang masih jauh dari target dan potensi kekurangan (shortfall) cukup besar memaksa pemerintah membuka periode tax amnesty jilid II.

“Target penerimaan kan belum tercapai, shortfall tinggi, dan perkiraannya hanya tercapai 90 persen. Kemudian seolah-olah muncul ada tax amnesty jilid II atau perpanjangan lewat PMK,” kata Ruston saat dihubungi, Jakarta, Senin (20/11/2017).

Untuk diketahui, hingga Oktober 2017, tercapai Rp 858,05 triliun atau 66,85 persen dari target di Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2017 sebesar Rp 1.283,6 triliun.

Dalam UU Nomor 11 Tahun 2016, diakui Managing Partner Center for Indonesian Tax Studies & Consultancy (CITASCO) ini jelas disebutkan bahwa pelaksanaan program tax amnesty berakhir pada 31 Maret 2017. Pemerintah juga menjanjikan bahwa ini tax amnesty 2016-2017 menjadi program tax amnesty terakhir.

“Faktanya, kini tidak segarang UU-nya. Dulu protes sana-sini untuk tax amnesty, tapi sekarang ada lagi tax amnesty. Kenapa dikasih kesempatan setahun, kok tidak dimanfaatkan. Kredibilitas hukum atau pemerintah dipertanyakan, ada tax amnesty lagi, dan dasarnya cuma PMK,” kata Ruston.

Dia menduga, basis data yang diperoleh pemerintah, dalam hal ini Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak, dari program tax amnesty tahun lalu tidak berhasil merekam seluruh harta Wajib Pajak (WP). Dengan demikian, Ditjen Pajak kesulitan melakukan penegakan hukum pasca-tax amnesty.

“Saya pikir data harta-harta itu belum ter-capture dengan baik dan belum cukup kuat untuk Ditjen Pajak melakukan penegakan hukum. Jadi sekarang diimbau lagi oleh Menkeu suruh betulkan SPT, padahal kalau sudah punya datanya bisa langsung dicocokkan, sehingga jika ada harta yang ditemukan bisa dianggap tambahan penghasilan dan kena denda 200 persen,” jelas Ruston.

Menurut Ruston, WP atau peserta tax amnesty memang memiliki kewajiban untuk melaporkan hartanya periode 2016-2017 dalam SPT Tahunan PPh. Namun untuk periode 2015 ke bawah, sudah diatur dengan jelas dalam UU Tax Amnesty.

“Kalau ditemukan harta 2015 ke bawah belum diungkap, dan ditemukan oleh Ditjen Pajak, maka akan dianggap sebagai tambahan penghasilan dan kena denda 200 persen. Jadi revisi PMK ini dan UU Tax Amnesty, tidak sinkron,” tegasnya.

Ruston tak menjamin pengampunan pajak jilid II ini dapat meningkatkan kepatuhan WP dan ujung-ujungnya mendongkrak penerimaan pajak hingga akhir tahun.

“Apakah ini cara Menkeu di last minutes memberi kesempatan lagi ke WP untuk memperbaiki kepatuhannya. Dengan tarif 30 persen, 25 persen, dan 12,5 persen tidak menjamin juga akan meningkatkan penerimaan,” katanya.

Sumber: liputan6.com

http://www.pengampunanpajak.com

info@pengampunanpajak.com

Iklan


Kategori:Pengampunan Pajak

Tag:, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

w

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: