JAKARTA – Bank Indonesia (BI) mengungkapkan penerapan kebijakan pengampunan pajak atau tax amnesty,membuat masuknya dana luar negeri ke dalam negeri atau repatriasi sebesar Rp560 triliun dengan penerimaan negara yang didapat sebesar Rp45,7 triliun.

“Jadi kita akan mempersiapkan diri dengan baik, yang penting kalau ada dana yang masuk diutamakan untuk beli SBN (Surat Berharga Negara). Tapi, dana yang masuk lain bisa dipakai untuk biaya saham, obligasi, ataupun bentuk investasi yang lain dalam bentuk deposito perbankan,”ujar Gubernur BI Agus Martowardojo, di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin (25/4/2016).

Untuk perbankan, kata Agus, saat kondisinya masih baik, di mana LDR perbankan di kisarkan 88-90 persen bila dana masuk (tax amnesty) bisa dipakai untuk saham, obligasi dan deposito. Tapi, jika memang terjadi penurunan LDR yang membuat biaya bank menjadi mahal, biasanya perbankan sudah siap mengatasi hal tersebut.

“Jika terjadi itu, perbankan sudah siap untuk nanti menyalurkan pembiayaan yang sekarang marak itu untuk hilirisasi seperti infrastruktur atau kegiatan-kegiatan produktif lainnya dan ini tentu bakal beri dampak positif bagi ekonomi Indonesia,” ujarnya.

Dia menekankan, tidak ada permasalahan instrumen apapun yang digunakan untuk repatriasi dana masuk tax amnesty. Menurut Agus, yang namanya pasar uang antar bank itu hidup dan BI akan memberikan perhatian kepada pasar uang supaya instrumen apapun bisa digunakan.

“Instrumen tahun pertama wajib reksa dana atau deposito bank BUKU 3 dan empat itu enggak fair. Saya melihat di era sekarang itu yang namanya pasar uang antar banki itu hidup dan BI empat bulan ke depan akan beri perhatian kepada pasar uang supaya dapat dilaksanakan,” tuturnya.

Menurutnya, kalau ada usulan BUKU kriteria tertentu, karena ada kesiapan lembaga keuangan perbankan dalam mempersiapkan jumlah dana yang besar. Namun, tetap nantinya akan terjadi pinjaman antar bank yang membuat likuiditas di pasar tetap baik.

“Secara umum likuiditas kita memadai dan gembira realisasi pencairan anggaran pusat, dan daerah harus memperbaiki realisasi anggaran,” ujarnya.

Sumber: okezone.com

http://www.pengampunanpajak.com

info@pengampunanpajak.com

Kategori:Pengampunan Pajak

Tag:artikel pajak, berita pajak, DPR, instrumen penampung dana dari luar negeri, instrumen penampung repatriasi dana, kebijakan negara, kebijakan pajak, kebijakan pemerintah, manfaat tax amnesty, pajak, pajak indonesia, pelaksanaan pemeriksaan, pelaksanaan pemeriksaan pajak, pelaksanaan pengampunan pajak, pelaksanaan tax amnesty, pemutihan pajak, penerimaan pajak, pengampunan pajak, repatriasi dana, repatriasi dana dari luar negeri, tax amnesty