JAKARTA – Pemerintah akan mendorong dana repatriasi tax amnesty untuk membiayai proyek infrastruktur melalui instrumen investasi surat utang atau obligasi infrastruktur. Diperkirakan hal itu nantinya akan membuat tenar insutrumen obligasi infrastruktur di kalangan para investor.

Kendati begitu menurut Analis PT Investa Saran Mandiri Kiswoyo Adi Joe, harus tetap berhati-hati dalam memilih obligasi infrastruktur. Sebab proyek-proyek infrastruktur juga berpotensi mangkrak. Hal itu juga yang membuat jenis obligasi ini sepi peminat.

“Potensi mangkrak itu masih tetap ada. Meskipun ada tax amnesty itu. Makanya ini tergantung pemerintah juga,” tuturnya saat dihubungi Okezone.

Dengan risiko yang masih ada, Kiswoyo menyarankan agar memilih obligasi infrastruktur yang memiliki proyek jangka pendek, setidaknya 3 sampai 5 tahun. Selain itu dia juga menyarankan agar memilih obligasi yang diterbitkan oleh BUMN infrastruktur.

“Kalau jangka panjang itu berpotensi untuk mangkraknya besar. Lalu yang paling penting pilih obligasi dari BUMN. Karena kalau BUMN biasanya tidak mungkin bangkrut, kalau bangkrut pun pasti ditolong pemerintah,” imbuhnya.

Selain itu Kiswoyo juga menyarankan agar memilih obligasi infrastruktur dari proyek-proyek infrastruktur prioritas pemerintah. Pasalnya pemerintah sudah menunjukan komitmennya untuk menyelesaikan proyek-proyek tersebut.

“Apalagi Pak Jokowi memprioritaskan proyek-proyek infrastruktur yang jangka pendek. Proyek-proyeknya yang dipastikan selesai sebelum masa jabatannya habis hanya dua sampai empat tahun, tidak jangka panjang. Jadi aman juga,” pungkasnya.

Sumber: okezone.com

http://www.pengampunanpajak.com

info@pengampunanpajak.com

Kategori:Pengampunan Pajak

Tag:artikel pajak, berita pajak, berita pengampunan pajak, berita tax amnesty, cara ikut pengampunan pajak, cara ikut tax amnesty, dampak tax amnesty, DPR, efek tax amnesty, ikut pengampunan pajak, ikut tax amnesty, kebijakan negara, kebijakan pajak, kebijakan pemerintah, pajak, pajak indonesia, pelaksanaan pengampunan, pelaksanaan pengampunan pajak, pelaksanaan tax amnesty, pemutihan pajak, penerimaan negara, penerimaan pajak, pengampunan pajak, repatriasi dana, repatriasi dana dari luar negeri, tarif pengampunan pajak, tarif tax amnesty, tax amnesty, update tax amnesty