Opsi Alternatif Bila Tax Amnesty Tak Mempan

Pemerintah menyiapkan opsi pemotongan anggaran lagi agar deficit tidak membengkak

JAKARTA. Pemerintah sepertinya harus bersiap menghadapi kondisi terburuk di sisi fiscal bila program pengampunan pajak (tax amnesty) gagal mencapai target. Pasalnya, bila kebijakan amnesty ini gagal, deficit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2016 terancam melebar lebih dari 3% terhadap produk domestic bruto (PDB).

Maklum, hingga semester I 2016 saja realisasi deficit anggaran sudah mencapai Rp 230,67 triliun atau 1,8% dari PDB. Hingga akhir tahun pemerintah mematok deficit anggaran sebesar Rp 296, 72 triliun atau 2,4% dari PDB.

Pemerintah sejatinya menargetkan bisa meraup dana dari kebijakan pengampunan pajak hingga Rp 165 triliun pada tahun ini. Tapi, Bank Indonesia (BI) memperkirakan penerimaan pajak dari kebijakan ini hanya sekitar Rp 50 triliun atau sesuai baseline.

Bila ini terjadi, pemerintah sudah menyiapkan sejumlah opsi untuk mencegah pembengkakan deficit anggaran. Antara lain dengan memangkas kembali anggaran belanja negara tahun ini.

Staf ahli Wakil Presiden Sofjan Wanandi mengungkapkan, opsi pemangkasan belanja kembali ini sudah disiapkan oleh pemerintah. “Belanja yang dianggap paling tidak perlu, akan dipangkas lagi, “kata Sofjan, Jumat(22/7).

Pemangkasan dilakukan demi menjaga deficit anggaran tidak lebih dari 3% terhadap PDB. Meskipun demikian akan ada risiko yang harus ditanggung jika pemangkasan anggaran kembali dilakukan:ekonomi semakin lesu.

Opsi lainnya adalah dengan mengajukan revisi Undang-Undang (UU) tentang APBN yang menyebutkan batas maksimal deficit anggaran sebesar 3% dari PDB. Bahkan, dikabarkan, jika scenario revisi UU APBN ini gagal, pemerintah bakal menyiapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) guna merevisi UU APBN 2016 yang mewajibkan pemerintah menjaga deficit tidak boleh lebih dari 3%. Tapi keputusan itu, menurut Sofyan, tergantung pada menteri keuangan yang lebih mengerti tentang kondisi fiscal negara.

Namun, Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro menampik rencana pemerintah untuk menerbitkan Perppu tentang UU APBN. Sebab, ia meyakini kebijakan pengampunan pajak bisa mendorong penerimaan negara tahun ini. Sehingga deficit anggaran akan dijaga di bawah 3% terhadap PDB.

Ubah strategi

Direktur Eksekutif Center of Reform on Economic (CORE) Hendri Saparini mengungkapkan, pemerintah harus mengubah strategi kebijakan fiskalnya. Terutama ketika menyusun perencanaan anggaran, sehingga tidak meleset terlalu jauh.

Hendri bilang, pemerintah seharusnya punya persepsi bahwa anggaran yang disusun itu bukan untuk diubah. Karena revisi anggaran yang dibarengi dengan pemangkasan anggaran, bakal berdampak buruk bagi kinerja ekonomi pada tahun berjalan.

Sumber: Harian Kontan, 23 juli 2016

http://www.pengampunanpajak.com

info@pengampunanpajak.com



Kategori:Pengampunan Pajak

Tag:, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google

You are commenting using your Google account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: