Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) secara langsung melakukan sosialisasi pengampunan pajak atau tax amnesty kepada ribuan pengusaha di Jawa Barat (Jabar). Presiden didampingi langsung oleh Ibu Negara Iriana Jokowi. Jokowi datang lebih cepat pada pukul 15.30 WIB dari yang dijadwalkan pukul 16.00 WIB.

Kegiatan dibuka pada tepat pada pukul 15.30 WIB setelah sebelumnya menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Kegiatan ini kerja sama antara Direktorat Jenderal Pajak dan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Jawa Barat.

Ketua Apindo Jawa Barat, Dedi Widjaja menegaskan, jika para pengusaha di Jawa Barat siap mensukseskan program amnesti pajak. Sekitar 3.500 pengusaha hadir dalam kegiatan ini.

“Tanpa masukan dari pajak akan sulit membangun negara. Kami siap mendukung program tax amnesty, dan siap mensukseskan. Karena ini merupakan sebuah bentuk praktik langsung dalam wujud bela negara,” ujarnya di Grand Ball Room Hotel Intercontinental, Dago Pakar, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Senin (8/8/2016).

Menurutnya, semangat pemerintah untuk mencoba mengembalikan uang dari luar ke dalam negeri ini, adalah hal yang baik bagi para pengusaha. Menurut Dedi, dengan adanya payung hukum yang dibuat oleh pemerintah dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak adalah hal yang positif bagi para pengusaha khususnya di Jabar.

“Sebagai pengusaha sekaligus wajib pajak, semangat perubahan dari Bapak Presiden membuat kami tergugah, untuk menjawab semua keraguan yang selama ini menghambat kita melakukan wajib pajak,” lanjutnya.

Sementara itu, Jokowi mengatakan, jika pemerintah saat ini sedang mengerjakan pembangunan untuk investasi jangka menengah-panjang. Menurut mantan Wali Kota Solo ini, para pengusaha di Jawa Barat diharapkan dapat mengikuti program ini.

“Gampang kok tinggal lapor saja berapa yang dipunya. Kita hanya ingin arus investasi masuk sebanyak-banyaknya ke Indonesia. Sama kayak uang sebanyak-banyaknya masuk ke Indonesia,” Ucap Jokowi dihadapan ribuan para undangan yang turut hadir dalam sosialisasi amnesti pajak.

Jokowi menyebutkan, sebenarnya uang masyarakat Indonesia yang disimpan di luar negeri itu banyak. Untuk itu, alangkah baiknya jika uang-uang tersebut disimpan di dalam negeri sehingga bisa menjadi sentimen positif untuk menguatkan nilai tukar rupiah.

“Ada yang di simpan di luar, ada yang di bawah kasur ada yang di bawah bantal. Saya tahu semuanya, kalau nggak percaya kita buka-bukaan. Untungnya (kalau disimpan di dalam negeri), bisa menguatkan nilai tukar rupiah, dan peningkatan cadangan devisa negara,” papar Jokowi.

Jokowi meyakinkan kepada para pengusaha jika data pemilik akan dijamin kerahasiaannya. Kalau sampai bocor akan ada hukuman yang akan dikenakan. Hal ini merupakan kesempatan bagi para pengusaha untuk membantu dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan peningkatan likuiditas perbankan.

Pemerintah akan sekuat tenaga untuk memperjuangkan tax amnesty demi kebaikan negara dan masyarakat. Ia berharap program ini akan dapat berjalan dengan sukses.

“Lima tahun hukuman penjara bagi orang atau petugas pajak yang membocorkan data, kurang apa coba? Pemerintah akan all out untuk mempertahankan undang-undang tax amnesty ini,” terangnya.

“Ini tax amnesty terakhir. Saya akan mengawasi sendiri pelaksanaan ini. Untuk apa? Untuk menjamin kenyamanan yang telah ikut berpartisipasi dalam tax amnesty ini, awas kalau ada yang main-main,” tegasnya.

Sumber: DETIK

http://www.pengampunanpajak.com

info@pengampunanpajak.com

Kategori:Pengampunan Pajak

Tag:artikel pajak, berita pajak, berita pengampunan pajak, berita tax amnesty, cara ikut pengampunan pajak, cara ikut tax amnesty, dampak tax amnesty, DPR, efek tax amnesty, ikut pengampunan pajak, ikut tax amnesty, kebijakan negara, kebijakan pajak, kebijakan pemerintah, pajak, pajak indonesia, pelaksanaan pengampunan, pelaksanaan pengampunan pajak, pelaksanaan tax amnesty, pemutihan pajak, penerimaan negara, penerimaan pajak, pengampunan pajak, repatriasi dana, repatriasi dana dari luar negeri, tarif pengampunan pajak, tarif tax amnesty, tax amnesty, update tax amnesty