Melawan Pesimisme terhadap Sukses Program “Tax Amnesty”

c571d-tax2bamnestiSebuah gerakan sistematis melawan program tax amnesty tersebar di sosial media. Pada sejumlah tulisan yang sudah menjadi viral disebutkan bahwa tax amnesty merupakan teror negara terhadap rakyatnya. Para wajib pajak ditakut-takuti agar membayar pajak. Lebih sadis lagi, rakyat pembayar pajak kini disebutkan menjadi korban pemerasan pemerintah lewat aparat pemungut pajak.

Ada sejumlah kekurangan yang perlu diakui DPR dan pemerintah. UU Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak baru disahkan 1 Juli 2016. Namun, sejak tanggal itu pula, target perolehan dana tax amnesty dihitung. Padahal, hingga akhir Juli, peraturan pelaksanaannya belum sepenuhnya rampung. Dalam waktu pendek, para pegawai pajak harus berpacu dengan waktu untuk memperoleh target penerimaan pajak 2016.

Program tax amnesty langsung menuai masalah karena target perolehan pajak Rp 165 triliun dari pengampunan pajak dibukukan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBNP). Dalam waktu jelang dua bulan, realisasi penerimaan pajak dari tax amnesty masih sangat rendah. Pemerintah menjadi objek cemooh. Pemerintah dinilai ceroboh dalam menyusun bujet, karena memasukkan sesuatu yang belum jelas sebagai penerimaan negara.

Hingga Sabtu, 27 Agustus 2016, realisasi tebusan pajak yang memanfaatkan amnesti pajak baru sebesar Rp 2,12 triliun atau 1,3 persen dari target. Dana tebusan ini berasal dari deklarasi dalam negeri sebesar Rp 80,1 triliun, deklarasi luar negeri Rp 14 triliun, dan repatriasi Rp 7,66 triliun. Dilihat dari skala usaha, dari dana tebusan Rp 2,12 triliun itu, orang pribadi non-UMKM Rp 1,78 triliun, badan non-UMKM Rp 212 miliar, orang pribadi UMKM Rp 122 miliar, dan badan UMKM Rp 5,38 miliar. Terbesar adalah orang kaya.

Kekurangan paling menonjol dari program pengampunan pajak adalah UU Pengampunan Pajak yang kurang jelas. Para wajib pajak umumnya ragu menggunakan fasilitas tax amnesty. Mereka khawatir bahwa janji pengampunan pajak hanya jebakan batman. Para wajib pajak ragu mendeklarasikan kekayaannya karena khawatir bisa dijadikan objek pemerasan aparat pajak pada masa akan datang.

Peraturan pelaksanaannya pun terlalu rumit. Formulir pajak tidak hanya mengerutkan dahi para wajib pajak, melainkan juga membingungkan para wajib pajak. Para pegawai pajak mengaku kerepotan untuk memahami peraturan pelaksanaan tax amnesty. Dengan target yang begitu tinggi, tidak sedikit pegawai pajak yang stres.

Tidak ada yang sempurna di bawah kolong langit. Program pengampunan pajak yang sudah diluncurkan perlu direspons positif. Kita yakin, berbagai kekurangan akan diperbaiki. Yang terpenting dari program tax amnesty adalah, pertama, niat baik dan keseriusan pemerintah untuk meningkatkan penerimaan negara dari pajak. Semua warga Indonesia yang memiliki kemampuan ekonomi dan mendapatkan kekayaan dari bumi Indonesia wajib membayar pajak.

Data Ditjen Pajak menunjukkan, dari 60-an juta orang Indonesia yang mampu membayar pajak–dengan penghasilan sebulan di atas pendapatan tidak kena pajak–yang memiliki NPWP baru 25 juta. Dari jumlah pemilik NPWP yang sedikit ini, yang menyerahkan SPT tahun 2015 hanya 10 juta. Jika dibedah, sekitar 9,2 juta WP perorangan itu adalah pekerja formal. Hanya sekitar 800.000 WP yang berasal dari sektor informal dan pekerja mandiri seperti dokter, guru, pengacara, dan artis.

Kedua, dana orang Indonesia yang selama ini diparkir di luar negeri diupayakan ditarik masuk ke Indonesia untuk menggerakkan ekonomi. Daripada terus-menerus menggerutu dan mengumpat mereka yang memarkir dana di luar negeri, lebih baik ada kebijakan konkret untuk menarik dana itu ke Indonesia. Program tax amnesty adalah langkah konkret pemerintahan Jokowi untuk menarik dana itu ke Indonesia, menambah investasi sekaligus penerimaan pajak.

Ketiga, ketika isu pengampunan pajak bagi orang tajir yang memarkirkan dana di luar negeri menjadi perbincangan ramai, muncul kritik keras bahwa pemerintah diskriminatif. Pemerintah dinilai hanya memanjakan orang kaya yang sudah mengemplang utang bank dan pajak. Merespons kritikan itu, pemerintah merumuskan program pengampunan pajak dengan lebih adil dan komprehensif. WP dalam negeri, termasuk pengusaha skala UMKM, pekerja mandiri, dan profesional juga diberikan fasilitas tax amnesty. Program pengampunan pajak lantas diarahkan untuk memperluas basis WP.

Keempat, penerimaan pajak yang rendah tak boleh terus-menerus dibiarkan. Pemerintah dengan dukungan DPR wajib meningkatkan penerimaan pajak. Hingga saat ini, tax ratio–rasio penerimaan pajak terhadap PDB–baru 12 persen. Jauh di bawah rata-rata tax ratio yang normal, yakni 16 persen. Jumlah WP harus ditingkatkan dan pajak yang dibayarkan setiap WP diupayakan sesuai kewajiban.

Dengan asumsi PDB Indonesia Rp 11.400 triliun, setiap kenaikan tax ratio 1 persen ada tambahan penerimaan negara Rp 114 triliun. Jika tax ratio naik 3 persen, ada tambahan penerimaan pajak Rp 342 triliun, sehingga total penerimaan pajak mencapai Rp 1.710 triliun. APBNP 2016 menargetkan penerimaan perpajakan Rp 1.539 triliun. Target ini dianggap terlalu ambisius karena dalam dua tahun terakhir, realisasi penerimaan pajak di bawah target. Namun, dibanding potensi, dengan tax ratio 15 persen, penerimaan pajak mestinya di atas Rp 1.600 triliun.

Kita menghargai upaya pemerintah dan DPR untuk menerapkan program tax amnesty, sebuah program yang oleh elite tertentu dianggap mustahil. Untuk bisa berdikari atau berdiri di atas kaki sendiri, Indonesia tidak bisa terus-menerus mengandalkan pinjaman luar negeri. Pajak adalah pengejawantahan yang pas dari semangat berdikari.

Namun, agar program ini bisa sukses, UU Pengampunan Pajak dan peraturan pelaksanaannya perlu dibuat lebih jelas dan tidak menimbulkan multitafsir. Untuk menarik dana dari luar negeri, pemerintah perlu melakukan pendekatan one-on-one dengan para pengusaha dan profesional kaya yang menanamkan dana di luar negeri. Dana yang ditarik ke Indonesia sebaiknya dalam jumlah yang signifikan untuk membangkitkan kepercayaan.

Para pejabat negara juga diimbau memberikan contoh nyata dengan mendeklarasikan kekayaan dan memanfaatkan program tax amnesty untuk membayar kewajiban pajaknya yang terutang. Langkah ini tidak saja mendatangkan apresiasi yang luas, tetapi merangsang para pengusaha dan profesional kaya serta pengusaha kelas UMKM untuk memanfaatkan tax amnesty dan selanjutnya membayar pajak dengan benar sesuai kewajiban.

 

Sumber : beritasatu.com

http://www.pengampunanpajak.com

info@pengampunanpajak.com



Kategori:Pengampunan Pajak

Tag:, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google

You are commenting using your Google account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: