Menperin Ingin Pajak E-Commerce Diatur Sederhana

a0538-tax2bamnesti

JAKARTA — Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto menginginkan pajak untuk transaksi niaga elektronik (e-commerce) diatur lebih sederhana. Dengan demikian, nantinya kebijakan pajak terhadap sektor ini tak memberatkan para pelaku niaga elektronik.

“Sudah ada pembahasan. Sebetulnya yang kita harapkan sistem fiskalnya tidak disamakan dengan non-e-commerce,” kata Airlangga usai menghadiri talkshow “Menumbuhkan Ekonomi Kerakyatan, Memenangkan Masyarakat Ekonomi ASEAN” di Jakarta, Jumat (7/10) Menurut dia, industri yang tergabung dalam niaga elektronik masih terbilang baru sehingga perkembangannya perlu didukung. Pemerintah sudah mendapat saran dari berbagai pemangku kepentingan, termasuk Bank Indonesia, untuk pengenaan pajak dari perekonomian digital.

Terlebih, jelas Airlangga, nilai transaksi dari industri teknologi berbasis finansial itu terus meningkat setiap tahunnya. Namun, proses pembahasan peraturan perpajakan itu masih belum membuahkan hasil dan masih ada perbedaan soal besarnya pajak.

Dewan Pengawas Asosiasi Fintech Indonesia Dian Kurniadi mengaku tidak masalah dengan pengenaan pajak kepada pelaku industri niaga elektronik asalkan ada regulasi yang jelas untuk mengatur kewajiban perpajakan tersebut.

Untuk sementara, sambil menunggu adanya peraturan perpajakan bagi perdagangan daring, ia mengusulkan bisnis niaga elektronik dikenakan pajak yang terkait sektor jasa karena banyak unit bisnis teknologi finansial (fintech) telah berbadan hukum.

Tentunya, dalam bisnis fintech, kata dia, sebagian besar pendapatannya  berasal dari jasa. Untuk itu, tentunya kita bisa mengikuti regulasi perpajakan yang berlaku bagi sektor jasa.

Menurut Ketua Komisi VI Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia Ery Punta Hendraswara, pemerintah bisa memberikan insentif berupa penundaan pajak pada bisnis perusahaan rintisan (startup) yang rata-rata baru muncul selama setahun terakhir.

Namun, kata dia, setelah unit bisnis ekonomi digital tersebut telah berkembang dan menghasilkan omzet minimal dalam dua tahun, pemerintah bisa mulai mengenakan pajak kepada para pelaku usaha fintech.

”Pemerintah bisa memberikan penundaan pajak karena bisa saja selama dua tahun, bisnis ini belum ada profit. Perlu insentif maupun relaksasi seperti ini, atau berupa kemudahan lainnya agar suatu saat menjadi comply dengan pajak,” ujar Ery.

Bank Indonesia mencatat jumlah transaksi pembayaran daring di Indonesia sepanjang 2016 telah mencapai 14,48 miliar dolar AS. Menurut perkiraan, nilai transaksi ini terus bertambah hingga pada 2020 mencapai 130 miliar dolar AS.

Sebelumnya, Deputi Gubernur Bank Indonesia Ronald Waas mengatakan, pemerintah berhak memperoleh penerimaan pajak dari transaksi niaga elektronik meski saat ini peraturan perpajakan untuk industri tersebut masih dalam proses pembahasan.

“Kita memang sedang mencari titik di mana ini bisa dipungut pajak, tapi untuk fair-nya pemerintah bisa memperoleh pajak dari transaksi e-commerce,” kata Ronald.

Terbitkan aturan

Dalam waktu dekat, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) akan menerbitkan regulasi untuk mendukung perkembangan industri fintech, yaitu terkait tanda tangan digital para pelaku usaha fintech.

Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK Rahmat Waluyanto menjelaskan, OJK sudah membentuk Tim Pengembangan Inovasi Digital Ekonomi dan Keuangan yang merupakan gabungan satuan kerja di OJK untuk mengkaji dan mempelajari perkembangan industri ini.

”Kami akan menyiapkan CA (certificate authority) di sektor jasa keuangan,” kata Rahmat, Kamis (6/10). CA sebagai penerbit sertifikat suatu tanda tangan digital pelaku jasa keuangan, dapat menjamin bahwa suatu transaksi elektronik yang ditandatangani secara digital telah diamankan dan berkekuatan hukum.

Dengan demikian, lembaga jasa keuangan ataupun perusahaan fintech yang ingin menerapkan atau menggunakan tanda tangan digital wajib mendapatkan sertifikat OJK. Tanda tangan digital ini, kata Rahmat, baru akan diimplementasikan awal tahun depan.

”Namun, kalau bisa akhir tahun ini, bagus,” ungkap Rahmat. Selain itu, OJK juga akan meluncurkan Fintech Innovation Hub sebagai sentra pengembangan dan menjadi one stop contact fintech nasional untuk berhubungan dengan lembaga yang mendukung industri ini.

Kemudian, penerbitan Sandbox Regulatory untuk fintech. Peraturan ini mengatur hal-hal yang minimal agar tumbuh kembang fintech memiliki landasan hukum untuk menarik investasi, efisiensi, melindungi kepentingan konsumen, dan tumbuh berkelanjutan.

OJK pun akan melakukan kajian mengenai implementasi standar pengamanan data dan informasi dalam pengelolaan industri fintech dan kebutuhan Pusat Pelaporan Insiden Keamanan Informasi di industri jasa keuangan.

Hal lainnya adalah kajian vulnerability assessment (VA) tersentralisasi di industri jasa keuangan untuk memastikan postur serta kematangan/kesiapan penanganan keamanan informasi selalu terjaga. Hal itu guna menekan risiko serta ancaman keamanan informasi pada industri jasa keuangan.

Sumber : http://www.pemeriksaanpajak.com

http://www.pengampunanpajak.com

info@pengampunanpajak.com

Iklan


Kategori:pemeriksaan pajak

Tag:, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: