Pemilik SPV aktif hanya perlu deklarasikan harta

Pemilik SPV aktif hanya perlu deklarasikan harta

JAKARTA. Pemerintah kembali menegaskan pengusaha yang memiliki perusahaan dengan tujuan tertentu atau special purpose vehicle (SPV) di luar negeri mendeklarasikan hartanya dalam program pengampunan pajak atau tax amnesty.

Deklarasi harta ini lebih ditujukan bagi SPV yang memiliki kegiatan operasional alias SPV aktif. Staf Menteri Keuangan Bidang Kebijakan Penerimaan Negara Astera Primanto Bhakti mengatakan, pihak yang ingin mengikuti tax amnesty hanya perlu mengungkapkan harta dalam SPV aktif tersebut.

Jika SPV aktif dimiliki lebih dari satu pihak, maka pihak tersebut tinggal mengungkapkan jumlah harta yang dimiliki di SPV-nya. “Jika hanya memiliki 50% (di SPV itu) yang dideklarasikan 50%,” katanya, Selasa (6/9).

Menurut Prima, SPV aktif wajib dideklarasikan. Lantaran aktif melakukan kegiatan usaha, pemerintah tidak mengatur kewajiban memasukkan SPV aktif tersebut ke dalam negeri. Sebab, menurut Prima, hal itu menjadi keputusan bisnis.

Adapun tata cara pengusaha yang memiliki SPV aktif yang ingin mengikuti tax amnesty, sama dengan tata cara mengikuti program tax amnesty secara umum yang diatur Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 118/PMK.03/2016 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak.

Dalam PMK diatur jika wajib pajak memiliki harta tidak langsung melalui special purpose vehicle (SPV), wajib pajak harus mengungkapkan kepemilikan harta beserta utang dan rinciannya dalam bentuk salinan digital (softcopy) dan formulir kertas.

Tarif tebusan 4%

Karena SPV aktif yang ikut tax amnesty hanya perlu dideklarasikan, pengusaha itu hanya dikenakan tarif tebusan deklarasi luar negeri. Yakni 4% dari harta bersih untuk periode surat pernyataan sejak tax amnesty berlaku hingga 30 September 2016. Begitu seterusnya sebesar 6% dan 10% hingga Maret 2017.

Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Kepatuhan Pajak Suryo Utomo menambahkan, seluruh SPV aktif yang ingin mengikuti program amnesti pajak, mengacu PMK 118/PMK.03/2016. “Ini berlaku untuk seluruh sektor bisnis, termasuk migas,” katanya.

Sementara bagi SPV yang tidak menjalankan kegiatan operasional, mengacu PMK Nomor 127/PMK.010/2016 tentang pengampunan pajak bagi pemilik SPV non operasional. Penegasan ini antara lain untuk menjawab keluhan pengusaha migas yang memiliki SPV namun memiliki aset kilang minyak di Indonesia.

Namun Ketua Apindo bidang Energi Sammy Hamzah menolak memberi keterangan lanjutan. “Nanti saja,” katanya.

 

Penulis : Adinda Ade Mustami

Sumber: KONTAN

http://www.pengampunanpajak.com

info@pengampunanpajak.com

 

 



Kategori:Pengampunan Pajak

Tag:, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: