Jakarta -Proses gugatan terhadap Undang-Undang (UU) nomor 11 tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak atau tax amnesty masih berlangsung di Mahkamah Konstitusi (MK). Pemerintah siap untuk menjawab gugatan.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati pun akan hadir dalam persidangan.

“Bu Menteri dan saya sendiri akan hadir di sidang,” kata Dirjen Pajak Ken Dwijugiasteadi di Gedung Djuanda, Kemenkeu, Jakarta, Selasa (6/9/2016).

Pemerintah juga telah menyiapkan beberapa ahli untuk mendukung program strategis yang sudah berjalan sejak dua bulan lalu tersebut. Tidak ada kekhawatiran bahwa UU pengampunan pajak kemudian akan dibatalkan oleh MK.

“MK, kan bukan orang sembarangan,” ujarnya.

Ken menjelaskan, program pengampunan pajak adalah kepentingan negara untuk menarik dana orang Indonesia yang selama ini parkir di luar negeri dan meningkatkan basis wajib pajak yang masih sulit untuk disentuh.

“Tax amnesty bukan untuk popularitas Ditjen Pajak atau Kemenkeu, bukan. Tax amnesty adalah kepentingan bangsa dan negara. Kalau mau melawan kepentingan bangsa dan negara, ya pikirkan saja sendiri,” terang Ken.

Penulis : Maikel Jefriando

Sumber : detik.com

http://www.pengampunanpajak.com

info@pengampunanpajak.com

Kategori:Pengampunan Pajak

Tag:artikel pajak, berita pajak, berita pengampunan pajak, berita tax amnesty, cara ikut pengampunan pajak, cara ikut tax amnesty, dampak tax amnesty, DPR, efek tax amnesty, ikut pengampunan pajak, ikut tax amnesty, kebijakan negara, kebijakan pajak, kebijakan pemerintah, pajak, pajak indonesia, pelaksanaan pengampunan, pelaksanaan pengampunan pajak, pelaksanaan tax amnesty, pemutihan pajak, penerimaan negara, penerimaan pajak, pengampunan pajak, repatriasi dana, repatriasi dana dari luar negeri, tarif pengampunan pajak, tarif tax amnesty, tax amnesty, update tax amnesty