Bos Medco Group, Arifin Panigoro sore ini menyambangi kantor wilayah pajakJakarta Selatan I, Jl. Gatot Subroto, Jakarta. Kedatangan pengusaha berusia 71 tahun ini adalah dalam rangka ikut program Tax Amnesty atau pengampunan pajak.

Arifin mengatakan, ada yang unik dalam keikutsertaannya dalam program Tax Amnesty. Sebab, dirinya bingung harta mana lagi yang harus dilaporkan.

“Memang agak sedikit unik punya saya ini. Karena begitu lihat ada (Tax) Amnesty itu saya susah mencarinya (harta belum dilaporkan). Karena selama 15 tahun terakhir, tidak ada yang tidak kelewat, semua kita bayar, pajak maupun bukan pajak,” ujarnya di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Jakarta, Kamis (29/9).

Dia mengklaim, kekayaan yang didapat dari dan oleh perusahaan migas miliknya sudah patuh pajak. “Karena kalau teman-teman lihat di perusahaan minyak memang agak susah untuk macam-macam. Karena sebagian bukan pajak kan bagi hasil, kemudian sisanya kan baru kita bayar pajak lagi,” tambahnya.

Arifin melanjutkan, usai berkonsultasi, pada akhirnya dia memutuskan untuk mendeklarasikan harta pribadinya yang berada dalam bentuk saham.

“Ya lebih rumit lagi sih ada dua itu kita laporkan. Karena dilaporkan jadi ada saham dan jumlah sahamnya. Jadi kita deklarasikan, bahwa itu perusahaan asing tapi pemegang sahamnya itu adalah saya, ada adik saya, partner saya,” tandasnya.

Sumber : MERDEKA

http://www.pengampunanpajak.com

info@pengampunanpajak.com

Kategori:Pengampunan Pajak

Tag:artikel pajak, berita pajak, berita pengampunan pajak, berita tax amnesty, cara ikut pengampunan pajak, cara ikut tax amnesty, dampak tax amnesty, DPR, efek tax amnesty, ikut pengampunan pajak, ikut tax amnesty, kebijakan negara, kebijakan pajak, kebijakan pemerintah, pajak, pajak indonesia, pelaksanaan pengampunan, pelaksanaan pengampunan pajak, pelaksanaan tax amnesty, pemutihan pajak, penerimaan negara, penerimaan pajak, pengampunan pajak, repatriasi dana, repatriasi dana dari luar negeri, tarif pengampunan pajak, tarif tax amnesty, tax amnesty, update tax amnesty