Apindo: Dana Repatriasi Sangat Minim

tax7

Jakarta – Ketua Dewan Pertimbangan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Sofjan Wanandi mengakui, dana repatriasi yang tercatat selama tiga bulan pertama pelaksanaan tax amnesty sangat minim. Selanjutnya Apindo berharap dilibatkan dalam proses revisi Undang-undang Ketentuan Umum Perpajakan (KUP), revisi UU PPh, UU PPN serta soal pengadilan pajak.

Namun demikian, Sofjan memastikan sebenarnya pengusaha sudah membawa masuk uangnya sebelum Juli melalui back to back. “Karena ada kewajiban hold tiga tahun. Tetapi kalau kami memasukkan sebelum tax amnesty, uang itu bisa kami pakai lebih cepat,” ujarnya di Jakarta, akhir pekan lalu.

Sofjan memperkirakan dana repatriasi yang masuk lebih besar dari target Ditjen Pajak, yaitu mencapai Rp 400 triliun hingga Rp 500 triliun. Kecilnya repatriasi dalam program tax amnesty diakui Sofjan dikarenakan pengusaha juga masih bertanya-tanya apakah dana itu bisa langsung digunakan untuk investasi.

“Maka itu saya memperkirakan paling penting akhir tahun ini ke mana uang itu menetes? Sebab jangan sampai hanya masuk ke perbankan, masuk ke deposito lagi, tidak bisa dikeluarkan, dan bukan untuk menggerakkan ekonomi,” ujarnya.

Karena itu, Sofjan meminta pemerintah untuk segera mempersiapkan proyek-proyek apa yag bisa dimasuki swasta, entah melalui join ventura dengan BUMN, penyertaan saham, ataupun pembelian obligasi. “Ini yang kami harapkan pemerintah siap di akhir tahun dengan proyek-proyek yang ditawarkan, yang diharapkan itu bisa langsung menggerakkan ekonomi Indonesia,” ujarnya.

Memang benar, program pengampunan pajak periode I (Juli-September 2016) dinilai banyak kalangan mendulang sukses, salah satunya kalangan pengusaha.

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Hariyadi Sukamdani menilai realisasi tax amnesty periode I jauh melampaui perkiraan yang menjadi parameter kesuksesan. Namun demikian, pemerintah masih memiliki banyak pekerjaan rumah untuk melakukan reformasi perpajakan.

“Catatan bagi kami adalah, sesudah hari ini tentu tidak bisa hanya melihat dari jumlah deklarasi dan uang tebusan. Yang harus dilihat dalam proses selanjutnya yaitu reformasi peraturan perpajakan secara keseluruhan,” ujarnya.

Hariyadi mengatakan, pajak yang ada di Indonesia saat ini hanya dilihat sebagai sebuah fungsi anggaran, bukan fungsi stimulus. “Ke depan, kami mengusulkan reformasi menuju sistem perpajakan yang ramah bisnis, yang betul-betul mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia,” ujarnya.

Dia berharap, Apindo juga dilibatkan dalam proses revisi Undang-undang Ketentuan Umum Perpajakan (KUP), revisi UU PPh, UU PPN serta soal pengadilan pajak, sebagaimana dilibatkan dalam penyusunan UU Pengampunan Pajak. Selain reformasi perpajakan, Hariyadi juga meminta agar pemerintah mempercepat reformasi birokrasi. Dia berharap ke depan tidak ada lagi birokrasi yang korup.

Dalam kesempatan sama, Wakil Ketua Umum Apindo Shinta Kamdani mengatakan, iklim investasi yang baik tidak hanya ditentukan oleh insentif perpajakan. “Paket-paket kebijakan juga harus dijalankan. Karena pengusaha juga melihat persoalan legal di Indonesia itu bagaimana. Jad saya lihat, iklim investasi tetap menjadi kunci utama,” ujarnya.

Presiden Jokowi sendiri menilai antusiasme masyarakat untuk mengikuti program pertama pengampunan pajak yang berakhir 30 Sept. 2016 itu cukup memuaskan. Menurut Jokowi ini adalah bukti kepercayaan masyarakat terhadap merindah dan dunia usaha.

“Ini adalah sebuah kepercayaan, ada ‘trust’ dari masyarakat, dunia usaha, kepada pemerintah, khususnya di bidang perpajakan,” ujarnya saat mengunjungi Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak di Jakarta, Jumat (30/9).

Presiden hadir didampingi oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo, Direktur Jenderal Pajak Ken Dwijugiasteadi, Direktur Utama BEI Tito Sulistio dan Ketua Kadin Indonesia Rosan P Roeslani.

Presiden menyampaikan pencapaian uang tebusan dari amnesti pajak yang telah mencapai Rp97,1 triliun dari repatriasi maupun deklarasi sebesar Rp3.540 triliun, hingga berakhirnya masa tarif terendah, harus mendapatkan apresiasi.

Menurut dia, hasil yang baik ini tidak terlepas dari keterlibatan para wajib pajak, dunia usaha maupun masyarakat yang secara antusias telah mengikuti program amnesti pajak, terutama dalam periode September 2016.

Presiden juga menyampaikan terima kasih kepada para petugas pajak yang telah bekerja keras dalam sebulan terakhir untuk mengamankan jalannya program repatriasi modal maupun deklarasi aset ini hingga tengah malam.

“Saya telah menyampaikan kepada Menteri Keuangan dan Direktur Jenderal Pajak agar mereka diberikan apresiasi, karena telah memberikan pelayanan dan integritas dalam mengawal amnesti pajak,” kata Presiden.

Namun, Presiden mengingatkan kerja keras belum berakhir karena masih ada periode dua dan periode tiga hingga berakhirnya program amnesti pajak pada 31 Maret 2017.

Untuk itu, bagi wajib pajak yang tidak berminat untuk mengikuti amnesti pajak akan tertinggal, karena setelah ini pemerintah akan memperbaiki regulasi yang terkait dengan perpajakan agar kepatuhan makin meningkat.

Basis Data Pajak

Secara keseluruhan, Presiden menyampaikan keberhasilan program amnesti pajak bisa menjadi momentum yang baik untuk mereformasi sistem perpajakan terutama dalam memperluas basis data pajak maupun meningkatkan “tax ratio”.

Program pengampunan pajak pada periode pertama yang dimulai sejak akhir bulan Agustus hingga bulan September tahun 2016 berhasil mengajak 347.033 wajib pajak (WP) untuk menggunakan haknya.

“Selamat kepada 347.033 wajib pajak yang telah mendapat pengampunan pajak dan saya mengingatkan bahwa momen ini merupakan awal untuk menjadi wajip pajak yang patuh dan mengimbau wajib pajak agar ke depan tidak mengabaikan kewajiban perpajakan rutin,” ujar Menkeu Sri Mulyani Indrawati.

Dia menjelaskan masyarakat yang mengunakan haknya mengikuti progam amnesti pajak terdiri atas wajib pajak tidak lapor surat pemberitahuan tahunan (SPT) sebanyak 62.345 WP, Lapor SPT sebanyak 284.679 wajib pajak. “Dari total 347.033 ada sebanyak 14.135 wajib pajak yang baru memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak,” ujarnya.

Dia juga mengatakan surat pernyataan harta (SPH) yang masuk pada periode pertama sebanyak 351.999 terdiri atas orang pribadi Usaha Mikro Kecil dan Menegah (UMKM) sebanyak 53.673 dan orang pribadi non UMKM sebanyak 226.262, sedangkan Badan UMKM sebanyak 13.800 dan Badan non UMKM sebanyak 58.262.

“Uang tebusan yang berhasil dikumpulkan sebanyak Rp 86,94 triliun yang terdiri atas orang pribadi UMKM sebanyak Rp 2,55 triliun, orang pribadi non UMKM sebanyak Rp 74,85 triliun sedangkan Badan UMKM sebanyak Rp 17 miliar dan Badan non UMKM sebanyak Rp 9,37 triliun,” tutur dia.

Dia juga mengatakan deklarasi harta pada periode pertama berhasil terkumpul sebanyak Rp 3.516 triliun terdiri atas deklarasi harta dalam negeri sebanyak Rp 2.444 triliun, deklarasi luar negeri sebanyak Rp 937,1 triliun dan repatriasi sebanyak Rp 135,4 triliun.

“Secara rata-rata jumlah SPH per hari meningkat sangat signifikan dari 25 di bulan Juli 2016 menjadi 705 per hari di bulan Agustus 2016 dan melonjak menjadi 10.393 SPH per hari pada September 2016,” ujarnya.

Pendapat lainnya dilontarkan tim ekonom DBS Bank, yang memperkirakan lembaga pemeringkat internasional, Standard and Poor`s akan menaikkan peringkat utang atau investasi Indonesia menjadi layak investasi, jika dana repatriasi dan tebusan amnesti pajak terus meningkat dan sesuai target pemerintah.

“Dana repatriasi juga akan menjaga daya tahan rupiah terhadap terpaan volatilitas global dan kenaikan suku bunga Federal Reserve AS,” kata ekonom senior DBS Group Research, Philip Wee, melalui pesan elektronik di Jakarta, akhir pekan lalu.

Dari tiga lembaga pemeringkat internasional, yakni Standard and Poor`s (S&P), Fitch Ratings dan Moody`s Investor Service, hanya S&P yang belum memeringkat Indonesia sebagai layak investasi (investement grade).

Selain untuk menggenjot penerimaan negara dan membiayai proyek infrastruktur, Philip mengatakan, dana tebusan amnesti pajak juga akan memperbaiki kredibilitas fiskal pemerintah yang tercermin dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang sehat.

Dana tebusan amnesti pajak, kata dia, dapat menjadi andalan pemerintah untuk menjaga defisit APBN agar lebih terkendali dan tidak melebar di akhir tahun.

Derasnya dana repatriasi amnesti pajak, di samping kondisi fundamen ekonomi domestik yang membaik, membuat DBS menurunkan proyeksi rentang perdagangan rupiah terhadap dolar antara 5,5 persen hingga 6,1 persen.

Dolar AS pun diperkirakan Philip tidak akan menembus level Rp 14.000 dalam satu tahun ke depan.

“Kendati demikian, rupiah tidak berarti kebal terhadap pergerakan mata uang global. Contohnya ketika Tiongkok mendevaluasi mata uangnya pada Januari tahun ini, rupiah kembali terdepresiasi. Begitu pula ketika rakyat Inggris memutuskan untuk keluar dari Uni Eropa (Brexit) pada Juni lalu,” ujarnya.

Philip juga mengatakan rencana kenaikan suku bunga The Fed akan tetap mempengaruhi pergerakan rupiah ke depan. Faktor volatilitas rupiah ke depan, kata dia, berasal dari utang luar negeri yang terus meningkat serta cadangan devisa yang masih rendah.

“Tekanan jual terhadap rupiah dapat balik lagi jika utang luar negeri jangka pendek dan defisit transaksi berjalan memburuk lagi,” ujar Philip seperti dikutip Antara.

Sejalan dengan itu, kondisi fundamen ekonomi domestik juga, kata Philip, telah meningkatkan kepercayaan investor. Pertumbuhan ekonomi yang kembali ke rentang lima persen, kemudian inflasi dan defisit neraca transaksi berjalan yang terjaga membuat kepercayaan terhadap prospek ekonomi Indonesia meningkat.

“Faktor-faktor ini yang memberikan kontribusi pada ketahanan rupiah selama periode volatilitas global tahun ini,” tuturnya.

Sumber: NERACA

http://www.pengampunanpajak.com

info@pengampunanpajak.com

Iklan


Kategori:Pengampunan Pajak

Tag:, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: