Agenda Pasca Amnesti Pajak

ampunpajak1

Ronde pertama program amnesty pajak telah berakhir. Dari jumlah angka-angka yang tertera di dashboard  amnesty pajak yang dilaporkan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP), menunjukkan nilai fantastis. Total uang tebusan mencapai Rp 97,2 triliun, yang berasal dari deklarasi aset dalam negeri sebesar Rp 2.533 triliun, deklarasi aset luar negeri sebesar Rp 951 triliun dan repatriasi sebesar Rp 137 triliun. Sehingga, total dana yang telah dilaporkan sudah mencapai Rp 3.621 triliun.

Masih ada dua ronde lagi, yang nanti akan berakhir di bulan April 2017. Tapi, dua ronde terakhir tidak akan seagresif ronde pertama, karena tarif tebusannya tinggi. Kemungkinan target penerimaan amnesty pajak sebesar Rp 165 triliun akan sedikit meleset. Diprediksi hanya mencapai Rp 150 triliun. Disisi pemerintah, pencapaian ini dianggap sangat luar biasa. Presiden juga memberikan apresiasi terhadap kinerja DJP dalam pelaksanaan program amnesty pajak.

Melihat angka-angka itu, ada empat aspek yang perlu menjadi alat introspeksi terhadap agenda reformasi perpajakan di Indonesia. Karena, kebijakan amnesty pajak hanya bagian kecil dari reformasi perpajakan yang harus segera dilakukan. Pertama, tingginya animo masyarakat dalam program ini menunjukan bahwa tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, terutama hal perpajakan semakin baik. Ini menjadi angin segar di saat badai ketidakpercayaan public terhadap otoritas perpajakan yang selama ini dianggap korup.

Kedua, besarnya dana yang dilaporkan, terutama dari deklarasi aset menunjukan selama ini, negara kehilangan banyak potensi penerimaan pajak. Hal ini disebabkan banyak faktor. Faktor utama adalah tingginya ketidakpatuhan wajib pajak (WP) dalam melaporkan kewajiban pajaknya. Tingkat kepatuhan pajak di Indonesia saat ini baru 60,2%. Rendahnya tingkat kepatuhan juga diperburuk oleh daya jangkau DJP menggali potensi pajak. Hingga saat ini, hanya sekitar 30 juta WP yang terdaftar dalam sistem administrasi perpajakan. Padahal potensinya sebesar 60 juta.

Ketiga, angka tersebut juga menunjukan bahwa banyak WP terutama orang pribadi (pengusaha) yang terlibat menyembunyikan aset mereka agar tidak terdeteksi oleh sistem perpajakan di Indonesia. Menjadi aneh ketika aset-aset itu ternyata mereka simpan di dalam negeri. Tentu ini menjadi pukulan telak bagi DJP, yang radarnya tidak berfungsi mendeteksi aset-aset tersebut, yang sebenarnya ada di depan mata sendiri.

Keempat, rendahnya dana yang berasal dari deklarasi aset luar negeri dan repatriasi menunjukan bahwa tujuan utama program amnesty pajak untuk menarik dana warga negara Indonesia (WNI) di luar negri tidak tercapai dengan baik. Ini menjadi pekerjaan rumah terbesar bagi DJP, karena ada ketidakinginan dana itu masuk dalam sistem perpajakan dan keuangan di Indonesia. Dan menurut berbagai versi jumlahnya sangat besar.

Berpijak dari kondisi di atas, tidak boleh pemerintah jumawa dengan keberhasilan sementara  dari program amnesty pajak. Tidak akan berarti semua pencapaian amnesty pajak jika pemerintah tidak segera menata persoalan perpajakan di Indonesia. Jika amnesty pajak hanya digunakan untuk instrumen pajak jangka pendek atau sekedar penambahan penerimaan pajak dan adanya pemutakhiran data WP, maka ke depan bersiaplah menerima kenyataan tingkat kepatuhan WP kembali turun dan agenda perbaikan perpajakan menemui jalan terjal.

Untuk itu, pemerintah harus bersiap diri menyusun agenda reformasi perpajakan paska program amnesty pajak. Ada beberapa hal yang perlu dilakukan perbaikan segera. Pertama, penataan regulasi perpajakan melalui revisi paket undang-undang perpajakan. Hal ini harus segera dilakukan pemerintah sebagai dasar yuridis reformasi perpajakan di Indonesia. Beberapa revisi sudah masuk ke dalam program legislasi nasional (prolegnas) tapi berjalan lambat. Pemerintah bersama legislatif harus memastikan segera menyelesaikan beberapa revisi paket undang-undang perpajakan.

Kedua, memperbaiki sistem administrasi perpajakan. Salah satu yang perlu dibenahi adalah sistem informasi dan database perpajakan. Data-data amnesti pajak harus terkelola dalam sistem informasi dan database yang baik dan masuk dalam sistem administrasi perpajakan, sehingga dapat dioptimalkan dalam jangka panjang. Salah satu yang perlu diterapkan adalah penggunaan single identification number (SIN). SIN sebagai instrumen mengintegrasikan semua data seperti data kependudukan, data keuangan, data kepemilikan aset dan data perpajakan. SIN harus tertulisasi dalam sistem administrasi perpajakan.

Ketiga, penegakan hukum dan perbaikan sistem peradilan pajak. Setelah adanya soft oriented policy melalui amnesty pajak, paska amnesty pajak pemerintah harus tegas dalam penegakan hukum perpajakan. Tanpa itu, program amnesty pajak akan sia-sia. Pemerintah harus menindak praktik WP yang menghindar dan mengelak dari pajak. Jika perlu dibentuk tim khusus untuk mengejar data-data aset yang disembunyikan oleh WP. DJP harus akktif dalam forum kerjasama perpajakan antar negara dan melaksanakan model-model pencegahan praltikpenghindaran pajak dan pengelakan pajak global seperti base erosion and profit shifting (BEPS) dan automatic exchange of information (AEoi).

Sistem peradilan pajak juga perlu diperbaiki, karena fungsi penegakan hukum episetrumnya di peradilan pajak. Banyak kasus tidak tertangani baik karena minimnya infrastruktur seperti jumlah kantor peradilan pajak dan sumber daya manusia (SDM). Sistem pengawasan peradilan pajak juga sangat lemah, karena fungsinya melekat di eksekutif, padahal peradilan merupakan fungsi yudikatif. Untuk itu, peradilan pajak sebaiknya berada di bawah yudikatif. Sehingga, secara infrastruktur dan SDM bisa diperkuat.

Keempat, penguatan kelembagaan perpajakan. Perbaikan regulasi, sistem administrasi perpajakan dan penegakan hukum belum cukup memperbaiki sistem perpajakan di Indonesia. Diperlukan penguatan kelembagaan, baik secara kapasitas maupun kapabilitas. Pemisahan DJP dari Kementerian Keuangan menjadi Badan Otoritas Penerimaan Negara menjadi sangat penting untuk mendorong peningkatan kapasitas dan kapabilitas kelembagaan perpajakan.

Untuk itu pemerintah bisa mengadopsi model semi-autonomous revenue authority (SARA), yang efektif memperbaiki sistem kelembagaan perpajakan. Adanya wewenang yang besar dalam model SARA, membuat otoritas perpajakan bisa menjalankan fungsi kelembagaan, administrasi perpajakan dan penegakan hukum yang lebih baik. Apalagi model SARA didukung oleh kekuatan politik di pemerintahan dan parlemen yang kuat akan jauh lebih efektif.

INS – 03 /PJ/ 2016

INS – 08 /PJ/2016

penulis : Wiko Saputra

Sumber: KONTAN

http://www.pengampunanpajak.com

info@pengampunanpajak.com

 

Iklan


Kategori:Pengampunan Pajak

Tag:, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: