Pemahaman Pengusaha terhadap Paket Kebijakan Masih Minim

jokowi

JAKARTA. Presiden Joko Widodo telah mengeluarkan 13 paket kebijakan ekonomi sejak pertengahan tahun lalu. Namun efektivitas dari paket-paket tersebut hingga kini masih minim. Salah satu yang menjadi kendala yakni pemahaman kalangan dunia usaha.

Hal itu terungkap dari survey persepsi dunia usaha terhadap regulasi yang tertuang dalam paket kebijakan ekonomi I-XIII yang dilakukan oleh Bank Indonesia (BI). Survey yang dilakukan terhadap 300 responden tersebut menunjukkan bahwa secara rata-rata, baru 57,6% responden yang memahami regulasi yang dikeluarkan.

Adapun regulasi yang paling dipahami yaitu peraturan tentang pengupahan, dengan persentase pemahaman sebesar 91,3%. Regulasi yang paling dipahami lainnya yaitu peraturan tentang penilaian kembali aktiva tetap untuk tujuan perpajakan dan peraturan mengenai penetapan penyesuaian tarif tenaga listrik dengan persentase masing-masing sebesar 81% dan 80,3% dari total responden.

Sedangkan regulasi yang minim dipahami responden yaitu mengenai pelaksanaan pembangunan dan pengembangan kilang minyak, tata cara pemberian izin khusus di bidang minerba, dan kredit usaha rakyat berorientasi ekspor. Dari tiga regulasi tersebut, responden yang memahami masing-masing hanya 39,7%, 41,3%, dan 45,3%. “Ini jadi masukan bagi kami untuk melakukan sosialisasi,” kata Sekretaris Kelompok Kerja (Pokja) III Satuan Tugas Satgas Percepatan dan Efektivitas Pelaksanaan Paket Kebijakan Ekonomi Budi Santoso, Selasa (11/10).

Deputi Gubernur Senior BI Mirza Adityaswara yang juga Ketua Pokja III mengatakan, beberapa peraturan juga perlu menjadi perhatian. Pertama, aturan ketenagakerjaan agar berdampak positif terhadap aspek bisnis. Kedua, aturan penetapan harga gas bumi agar berdampak positif terhadap daya saing.

Hingga 4 Okt 2016, pemerintah telah menerbitkan 202 regulasi dari 204 regulasi. Pemerintah juga telah menerbitkan 24 aturan turunan dari 26 aturan turunan yang seharusnya diterbitkan.

Dari aturan tersebut, Pokja II telah melakukan uji substansi terhadap 126 peraturan. Hasilnya, 94 aturan telah selesai, 31 aturan direkomendasikan untuk disempurnakan, dan satu aturan direkomendasikan untuk dicabut. “Tidak semata-mata menerbitkan regulasi, tetapi disempurnakan,” kata Sekretaris Pokja II Satya Bhakti Parikesit.

Kepala BKPM yang juga merupakan Ketua Pokja I Thomas Trikasih Lembong mengatakan, akan lebih gencar lagi melakukan sosialisasi. Diantaranya kepada para Duta Besar Indonesia, serta para pengusaha melalui Trade Expo yang akan dilaksanakan pada 13-14 Oktober 2016.

Ia memperkirakan dampak paket kebijakan ekonomi terhadap pergerakan ekonomi domestic baru akan terasa dua tahun mendatang.

Sumber: http://www.pemeriksaanpajak.com

http://www.pengampunanpajak.com

info@pengampunanpajak.com

Iklan


Kategori:pemeriksaan pajak

Tag:, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: