SPV versus Amnesti Pajak

621a7-tax-amnesty

Pemerintah baru saja menerbitkan beberapa beleid untuk melengkapi regulasi program pengampunan pajak yang sedang berjalan. Di antara regulasi yang banyak mendapat perhatian public adalah Peraturan Menteri Keuangan Nomor 142/PMK.010/2016 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 127/PMK.010/2016 tentang Pengampunan Pajak bagi Wajib Pajak yang Memiliki Harta Tidak Langsung Melalui Special Purpose Vehicle (SPV)

Kedua Peraturan Menteri Keuangan ini diterbitkan untuk memberikan pengaturan lebih detail atas ketentuan Pasal 13 Ayat (9) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.03/2016 yang mengharuskan wajib pajak yang memiliki harta tidak langsung melalui SPV untuk mengungkapkan kepemilikan harta beserta utang yang berkaitan secara langsung dalam surat pernyataan harta untuk mendapatkan fasilitas pengampunan pajak sesuai dengan Undang- Undang Nomor 11 tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak

Penggunaan SPV bukanlah hal yang baru dalam kegiatan bisnis international. Karena proses pendiriannya yang mudah, SPV lazim digunakan oleh korporasi dan perorangan untuk mengelola aset (termasuk intangibles dan financial instruments), sekuritisasi, mengumpulkan pembiayaan, manajemen risiko dan financial engineering.

Berdasarkan laporan tahunan 2014 yang dipublikasikan oleh perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, penulis mencatat terdapat lebih dari 550 SPV yang telah didirikan oleh emiten Indonesia untuk kegiatan bisnisnya terutama sebagai Investment Intermediary SPV (30%), Services SPV (18%), Sales and Distributon SPV (11%) dan Holding SPV (7%). Lebih lanjut, Negara utama yang menjadi pilihan lokasi pendirian SPV adalah Singapura (37%), Belanda (10%), British Virginia Island (9%) dan Malaysia (8%).

Di samping korporasi, subjek pajak orang pribadi juga secara aktif menggunakan SPV untuk mengelola asetnya. Pada tahun 2013, The International Consortium of Investigative Journalists mencatat terdapat 2.961 warga Negara Indonesia yang terdaftar sebagai pemilik SPV di berbagai Negara sejak tahun 1970. Selanjutnya, pada tahun 2015, dokumen Panama Papers mengungkapkan terdapat 803 warga Negara Indonesia yang menjadi pemegang saham SPV di berbagai Negara tax haven.

Sisi negatifnya, SPV yang dibentuk di Negara tax haven kerap digunakan sebagai sarana untuk melakukan penghindaran pajak dengan memanfaatkan tarif pajak yang rendah serta keterbatasan informasi yang dapat diakses oleh otoritas perpajakan akibat ketatnya ketentuan bank secrecy.

Direktorat Jenderal Pajak, pada tahun 2004 berhasil mengungkap beberapa skandal penghindaran pajak oleh perusahaan manufaktur Indonesia melalui pembentukan Finance SPV di Mauritius yang berujung pada terminasi persetujuan penghindaran pajak berganda antara Republik Indonesia dan Republik Mauritius pada tahun 2005.

Peraturan Menteri Keuangan ini mengatur persyaratan bagi wajib pajak yang ingin mendapatkan pengampunan pajak untuk mengungkapkan kepemilikan harta tidak langsung melalui SPV yang berada di Indonesia (deklarasi dan/atau repatriasi) berserta utang yang berkaitan secara langsung. Nilai harta tidak langsung yang diungkapkan adalah sebesar nilai harta SPV dikurangi nilai kepemilikan saham pada SPV yang telah dilaporkan pada SPT Tahunan Pajak Penghasilan Terakhir (jika ada) dikalikan dengan proporsi nilai masing-masing harta tidak langsung melalui SPV.

Apabila wajib pajak mendirikan finance SPV dan menggunakannya untuk mendapatkan pembiayaan atau memberikan pembiayaan atau memberikan pembiayaan kepada pihak lain dengan skema intercompany loan atau back-to-back maka harta dan kewajiban yang timbul dari transaksi tersebut harus ditiadakan. Namun demikian, dana yang ditempatkan pada pihak lain oleh SPV dapat diperhitungkan sebagai pengurang dalam menentukan nilai harta bersih yang menjadi dasar penghitungan uang tebusan.

Sasaran utama Peraturan Menteri Keuangan ini adalah SPV yang tidak melakukan kegiatan usah aktif. Lebih lanjut, wajib pajak dapat membubarkan atau melepaskan hak kepemilikan atas SPV dengan melakukan pengalihan hak atas harta dari yang semula atas nama SPV menjadi atas nama wajib pajak atau badan hukum lain yang sahamnya dimiliki oleh wajib pajak di Indonesia melalui proses pengalihan harta menggunakan nilai buku (pooling of interests). Apabila memenuhi persyaratan yang ditetapkan, pajak penghasilan atas pengalihan harta perusahaan cangkang tersebut dapat dibebaskan.

Implikasi kebijakan dan harapan

Peraturan Menteri Keuangan ini merupakan langkah maju dalam upaya pemerintah untuk mencegah praktik penghindaran pajak dengan menggunakan skema transaksi international. Regulasi ini diharapkan dapat mengembalikan SPV kepada fungsi idealny sebagai instrument untuk manajemen aset dan transaksi international.

Lebih lanjut, wajib pajak dapat lebih transparan dalam melaporkan penghasilannya dan SPV pasif yang kerap digunakan untuk penghindaran pajak dapat berkurang secara signifikan.

Momentum pengampunan pajak juga dapat dijadikan sebagai langkah awal penerapan ketentuan “Scheme Registration” yang banyak diterapkan di sejumlah Negara maju seperti kanada atau Selandia Baru untuk memastikan bahwa skema transaksi internasional yang dilakukan oleh wajib pajak mempunyai tujuan bisnis yang bonafid dengan melakukan registrasi ke otoritas perpajakan.

Namun, pemerintah juga perlu mempertimbangkan dampak kontraproduktif dari regulasi terutama pilihan untuk membubarkan SPV yang akan sulit diimplementasikan mengingat, pada umumnya, SPV memiliki kewajiban hukum kepada pihak lain.

Penulis: Subagio Effendi, Akademisi Perpajakan di ABFII Perbanas

Sumber: KONTAN

http://www.pengampunanpajak.com

info@pengampunanpajak.com

Iklan


Kategori:Pengampunan Pajak

Tag:, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: