Dirjen Pajak Tolak Negosiasi dengan Google

google

MALANG, Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (Ditjen Kemenkeu) Ken Dwijugiasteadi memastikan tidak akan bernegosiasi dengan Google terkait pembayaran pajak. Ia mengatakan, setiap wajib pajak (WP) harus mengikuti aturan yang ada di Indonesia.

“Kita bukan sedang berbelanja, jadi tidak ada negosiasi, yang ada pemeriksaan dan hitung-hitungan dengan wajib pajak,” kata Ken, di Universitas Brawijaya, Malang, Rabu (12/10).

Pernyataan Ken itu menyusul upaya pemerintah untuk mendesak Google untuk membayar pajak atas kegiatan dan operasionalnya di Indonesia. Ditjen Pajak Kemenkeu mengestimasi total tunggakan pajak Google di Indonesia pada 2015 saja, terhitung lebih dari Rp 5 triliun. Angka itu tentu berpotensi terus membengkak bila ditambahkan pula total tunggakan beberapa tahun sebelumnya atau bahkan bila ditambah tunggakan tahun ini.

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Khusus Muhammad Hanif mengatakan, potensi tunggakan pajak Google tahun ini, bila mereka tidak mau kooperatif dalam membayar pajak, bisa lebih besar dari tunggakan 2015 lalu. Hal itu, lanjutnya, berkaca pada pertumbuhan pasar iklan melalui konten internet atau over the top (OTT) yang mencapai 20 hingga 30 persen per tahun.

Hanif memerinci, hitungan pemerintah atas tunggakan pajak Google berasal dari estimasi pasar iklan untuk OTT internasional yang beroperasi di Indonesia. Potensi pasar iklan OTT di Indonesia tercatat sebesar 830 juta dolar AS dan dikuasai oleh OTT besar, yakni Google dan Facebook.

Kedua OTT raksasa tersebut memegang 70 persen dari seluruh pasar iklan OTT di Indonesia. Artinya, Google memiliki potensi atas 50 persen dari 830 juta dolar AS potensi perputaran uang dari periklanan di dunia maya atau sekitar 400 juta dolar AS yang senilai sekitar Rp 5,5 triliun.

Pada Selasa (11/10), Menteri Komunikasi dan Informasi Rudiantara menjelaskan pemerintah tetap meminta pihak Google melunasi tunggakan pajak. Hanya saja kali ini Rudiantara bersedia melakukan pembahasan dengan Google untuk duduk bersama melakukan negosiasi.

“Saya dorong terus. Saya minta tunjukin adanya good will, duduk sama-sama selesaikan masalah ini. Tapi saya ajak terus mereka untuk duduk bersama-sama,” kata Rudiantara.

Rudiantara menyebutkan, pihak Google pada dasarnya menyatakan bahwa mereka tidak memiliki intensi untuk menolak. Mau tak mau, Google memang harus membayar tunggakan pajak selama ini. Menurut dia, ke depan pihaknya akan kembali membahas hal ini dengan Kemenkeu dan pihak Google Indonesia untuk melanjutkan penyelesaian kasus ini.

Pemerintah, kata Rudiantara, juga menyesuaikan dengan perkembangan perpajakan Google di negara lain. Pemberlakuan ini berlaku pula untuk perusahaan layanan konten via internet atau over the top lainnya, termasuk Facebook, Twitter, Youtube, dan lainnya.

Indonesia memang sedang gencar menarik penerimaan dari sektor pajak, untuk menutup defisit fiskal di tahun anggaran 2016 ini. Salah satu jurus terbaru yang akan ditempuh pemerintah adalah menarik pajak dari selebgram, julukan bagi selebritas Instagram, dan penjual produk daring (online) baik lewat Facebook atau forum-forum seperti Kaskus.

Direktur Potensi Kepatuhan dan Penerimaan Pajak Kemenkeu Yon Arsal mengungkapkan, strategi ini diproyeksikan bisa meraup penerimaan pajak sebesar 1,2 miliar dolar AS atau setara dengan Rp 15,6 triliun, dengan nilai tukar Rp 13 ribu per dolar AS. “Pasar online, transaksi harian, penjualan langsung dan peng-endorse, mereka semua adalah subjek pajak kalau mereka punya pemasukan yang harus dilaporkan,” ujar Yon, seperti dikutip Bloomberg.

Yon mengatakan, pihaknya sedang dalam tahap kajian dan diskusi untuk memutuskan bagaimana pemerintah bisa melaksanakan kebijakan ini secara efektif. “Kami masih berdiskusi untuk memutuskan bagaimana pelaksanaannya dengan cara dan mekanisme yang efektif. Meski nantinya akan ada tarif (pajak) yang berbeda untuk setiap jenis bisnis yang dijalankan,” ujar Yon.

Catatan pemerintah, penerimaan pemerintah dari uang tebusan sudah menyentuh Rp 97,4 triliun sejak kebijakan amnesti pajak dijalankan pada Juli lalu. Berbagai upaya menaikkan penerimaan pajak ini menjawab proyeksi defisit fiskal dari penerimaan pajak sebesar Rp 218 triliun tahun ini.

Sumber: http://www.pemeriksaanpajak.com

http://www.pengampunanpajak.com

info@pengampunanpajak.com

Iklan


Kategori:pemeriksaan pajak

Tag:, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: