Fakta Google raup Rp 5,5 T tapi nunggak pajak Rp 2 T di Indonesia

google

Pemerintah saat ini tengah mengejar tunggakan pajak para perusahaan asing yang beroperasi di Indonesia, salah satunya Google. Perusahaan asal Amerika Serikat ini dituding tak taat aturan pajak dengan menunggak pajak selama lima tahun.

Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan mengungkapkan bahwa Google terindikasi melakukan tindak pidana usai menolak pemeriksaan pajak. Google sendiri mengembalikan Surat Perintah Pemeriksaan atau SPP dari Ditjen Pajak.

Namun ternyata skema Google dalam menghindar dari pajak ini bukan hal baru, dan merupakan isu dunia. Tahun 2011 silam di Inggris, Google yang menguasai 90 persen market share untuk pencarian internet di Inggris, tak membayar sepeser pun untuk ‘pemasukan iklan’ Google di negeri Ratu Elizabeth tersebut. Padahal, jumlah tunggakannya mencapai 450 juta poundsterling.

Saat itu, banyak pakar pajak yang menilai Google terindikasi sengaja membuat pola penghindaran pajak, untuk meminimalisir pajak korporasi di AS yang wajib dibayar jika mendapat profit di luar Amerika Serikat.

Di 2012 silam, terbongkar pula skema Google dalam menghindari pajak. Bloomberg melaporkan bahwa Google menghindari membayar pajak pemasukan global sebesar USD 2 miliar, dengan memindahkan pendapatan mereka yang berjumlah hingga USD 10 miliar, ke Bermuda. Bermuda sendiri adalah negara yang tidak menarik pajak pendapatan perusahaan, dan negara yang merupakan Tax Haven atau suaka pajak.

Berdasarkan hal ini, Google bukannya jera, justru mereka merasa bangga dan jumawa. Sang pemimpin di era tahun 2012, Eric Schmidt, justru menyatakan bahwa ini adalah sebuah bentuk Kapitalisme. “Ini disebut kapitalisme. Kami bangga jadi perusahaan yang kapitalis. Saya tidak bingung akan hal ini,” ujar Eric.

Meski demikian, Google tercatat membayar pajak di Inggris, meski harus dibombardir dulu oleh parlementer negeri Ratu Elizabeth tersebut atas perilaku perpajakannya, hingga dua kali.

Di Indonesia, Google terdaftar sebagai badan hukum dalam negeri di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Tiga. Dengan status Penanaman Modal Asing (PMA) sejak 2011. Sejak saat itu, Google tak membayar pajak hingga saat ini. Artinya, Google tengah mengunggak pajak selama lima tahun di Indonesia.

Pemerintah pun tak tinggal diam dan berbalik mengancam perusahaan teknologi ini.

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengancam bakal membawa kasus pajak Google ke pertemuan internasional. Jika diperlukan, akan dibentuk forum khusus untuk menyatukan persepsi mengenai pajak perusahaan over the top (OTT).

“Saya lihat saja di negara-negara lain kompleksitas pemungutan pajak dari aktivitas ekonomi seperti ini, akan kita sikapi. Dan kalau kita merasa perlu ada forum internasional untuk menteri keuangan-menteri keuangan bisa sepakat sehingga tidak memiliki interpretasi sendiri, ya kita akan bawa,” ujar Sri Mulyani di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Jumat (16/9).

Menkeu Sri Mulyani mengatakan saat ini, pihaknya telah memerintahkan kepada jajaran Kementerian Keuangan untuk mempersiapkan segala dokumen.

“Sekarang saya minta DJP untuk memberikan kajian, proposal proses pemungutan pajak untuk aktivitas seperti itu,” katanya.

Apabila, Google tak kunjung bertindak kooperatif maka pemerintah akan menggunakan aturan hukum yang berlaku. Bahkan, Kemenkeu bakal membawa Google ke peradilan pajak.

“Ditjen pajak akan menggunakan pasal yang ada, kita punya wadah untuk mendiskusikan hal itu. Kalau sepakat atau tidak sepakat, ada peradilan pajak,” pungkas Sri Mulyani.

Senada dengan Sri Mulyani, Anggota Komisi XI DPR RI, Muhammad Misbakhun menegaskan, pemerintah harus tegas menegakkan aturan agar sikap Google tidak diikuti perusahaan multinasional lainnya untuk melakukan aksi serupa.

“Tindakan tegas ini penting supaya tidak menjadi preseden buruk bagi perusahaan multinasional lainnya yang beroperasi sejenis Google untuk tidak melakukan upaya yang sama terhadap otoritas pajak Indonesia,” kata Misbakhun.

Mantan pegawai Ditjen Pajak itu menambahkan, Google Indonesia tak bisa berkelit dari kewajiban pajak, meski statusnya hanya sebagai perwakilan Google Inc yang berbasis di California. Untuk itu, Politisi Golkar ini mengingatkan Google Indonesia untuk bersikap kooperatif kepada petugas pajak yang bekerja berdasarkan kewenangan sebagaimana diatur undang-undang.

Apabila pihak Google tidak menunjukkan sikap kooperatif kepada otoritas perpajakan di Indonesia, lanjutnya, maka pemerintah harus segera melakukan upaya terpadu untuk memberikan tindakan sepadan dan pantas. Yakni dengan menerbitkan Surat Ketetapan Pajak (SKP) secara jabatan kepada Google di Indonesia, atau bahkan memblokir operasionalnya di seluruh wilayah NKRI.

Lebih lanjut, Dia mengatakan, sikap Google merupakan bentuk arogansi terhadap otoritas pemerintah Republik Indonesia. Pemerintah jelas memiliki kewenangan untuk memungut pajak kepada entitas bisnis dari mana pun yang mendapatkan penghasilan di wilayah NKRI, sesuai dengan prinsip-prinsip aturan perpajakan yang diatur oleh undang-undang yang berlaku di Indonesia.

“Apa yang dilakukan oleh Google sudah mencerminkan adanya arogansi terhadap otoritas pemerintah Republik Indonesia. Karena itu, Saya mendukung penuh upaya Direktorat Jenderal Pajak melakukan tindakan yang keras terhadap Google sesuai aturan perpajakan yang ada,” pungkasnya.

Google merupakan perusahaan teknologi terbesar di dunia. Hal itu terlihat dari potensi bisnis yang masuk ke perusahaan tersebut.

Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan mencatat nilai pasar iklan di Indonesia mencapai Rp 11 triliun pada 2015. Dari nilai tersebut, diperkirakan dana yang masuk ke perusahaan teknologi raksasa asal Amerika Serikat (AS) mencapai Rp 5,5 triliun.

“Kita tahu dari prediksi saja. Nilai pasar iklannya kan Rp 11 triliun, setengahnya masuk ke Google,” ujar Kepala Kantor Wilayah DKI Jakarta Khusus Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Muhammad Hanif kepada merdeka.com di Jakarta, Kamis (13/10).

Hanif menegaskan angka tersebut baru penerimaan yang diterima Google dari iklan, bukan keuntungan atau tunggakan pajak perusahaan tersebut. Sedangkan, katanya, pajak dihitung dari keuntungan yang didapat dari perusahaan.

Apabila, wajib pajak (WP) badan usaha, maka dikenakan pajak sebesar 25 persen. Dengan begitu, Google, Facebook, Yahoo dan Twitter dikenakan pajak 25 persen dari keuntungan yang diperoleh.

Sebagai informasi, berdasarkan riset dari eMarketer, jumlah anggaran periklanan digital tahun 2015 diperkirakan bisa melebihi angka USD 800 juta atau setara Rp 10,4 triliun. Jumlah ini naik 80 persen dibandingkan anggaran tahun 2014 sebesar USD 460 juta atau setara Rp 6,1 triliun.

Dari anggaran tersebut, USD 130 juta atau Rp 1,7 triliun akan dihabiskan untuk iklan di perangkat mobile, naik 200 persen dari anggaran tahun lalu sebesar USD 40 juta.

Ini baru pendapatan tahun lalu yang didapat Google. Ditjen Pajak pun menghitung jumlah tunggakan Google selama lima tahun.

Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan membeberkan nilai tunggakan pajak perusahaan teknologi raksasa asal Amerika Serikat, Google ke Indonesia. Nilai tunggakan tersebut dihitung dari perkiraan penerimaan iklan yang didapat Google pada tahun lalu.

Kepala Kantor Wilayah DKI Jakarta Khusus Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Muhammad Hanif mengatakan nilai pasar iklan digital tahun lalu mencapai Rp 11 triliun. Dari jumlah itu, penerimaan iklan Google tembus Rp 5,5 triliun.

“Nilai pasar iklannya kan Rp 11 triliun, setengahnya masuk ke Google,” ujar Kepala Kantor Wilayah DKI Jakarta Khusus Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Muhammad Hanif kepada merdeka.com di Jakarta, Kamis (13/10).

Hanif menegaskan hitungan pajak berasal dari keuntungan yang didapat perusahaan atau badan usaha. Bukan dari penerimaan iklan setiap tahunnya.

Hanif menjelaskan hitungan keuntungan yang didapat Google selama 2015. Nilai pasar iklan Google mencapai Rp 5,5 triliun. Sedangkan, keuntungan yang didapat Google diperkirakan 30 persen dari penerimaan tersebut.

Sebagai analisa, penerimaan Google mencapai Rp 5,5 triliun dam keuntungannya 30 persen jadi profit Google tahun lalu mencapai Rp 1,65 triliun.

Kemudian, Google termasuk badan usaha tetap (BUT) yang dikenakan pajak badan usaha sebesar 25 persen. Jadi, tunggakan pajak Google diperkirakan mencapai Rp 412,5 miliar per tahun.

“Dari keuntungannya, diambil pajaknya 25 persen. Jadi lima kali tak lapor dikalikan lima saja Rp 2,06 triliun,” pungkasnya.

Pemerintah pun mendapat banyak dukungan guna mengejar tunggakan pajak Google. Salah satunya dari para pengusaha.

Ketua Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi), Bahlil Lahadalia angkat bicara terkait polemik pajak Google di Indonesia. Menurutnya, pemerintah harus terus mengejar pajak Google karena mereka melakukan aktivitas di Indonesia.

“Hipmi mendorong semua bayar pajak. Negara harus mengejar bagi badan usaha atau perorangan yang melakukan aktivitasnya di bangsa kita terkait ekonomi yang tidak membayar pajak harus membayar pajak tanpa kecuali,” ujarnya di Menara Bidakara, Kamis (6/10).

Bahlil tak mau pemerintah pandang bulu dalam mengejar pajak meskipun Google termasuk perusahaan asing. Jika Google tetap ngotot, Bahlil menyarankan agar pemerintah mengambil langkah tegas.

“Walaupun perusahaan asing, justru perusahaan asing yang belumb bayar pajak untuk negara kita. Kalau misalnya enggak mau melakukan itu, maka negara harus mengambil tindakan tegas,” tambahnya.

Kemudian dia juga beranggapan bahwa sangat tidak adil kalau selama ini Google tidak bayar pajak sedangkan WNI diwajibkan bayar pajak.

“Sangat engga adil, kita WNI diwajibkan bayar pajak. Mereka yang di luar cari duit di kampung kita masa engga bayar pajak. Sangat merugikan dan itu diskriminasi, itu melanggar UU,” jelasnya.

“Kalau kita WNI enggak bayar pajak, itu orang pajak bisa memeriksa dan penjara kita, harusnya bisa juga seperti itu, jangan hanya kepada WNI,” tegasnya.

Sumber : http://www.pemeriksaanpajak.com

http://www.pengampunanpajak.com

info@pengampunanpajak.com

Iklan


Kategori:pemeriksaan pajak

Tag:, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: