Jelang tutup pintu periode II program pengampunan pajak atau tax amnesty, Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (DJP Kemenkeu) optimistis keikutsertaan wajib pajak (WP) akan mengalir deras di Desember ini.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat (P2 Humas) DJP Kemenkeu, Hestu Yoga Saksama mengatakan, keyakinan itu muncul dari pengalaman periode I, di mana keikutsertaan WP langsung melonjak drastis di bulan terakhir.

“Memang begitu karakteristik masyarakat. Periode I kemarin, 90 persen dari 400 ribu WP masuk di September. Jadi, Desember ini pasti tetap banyak yang ikut tax amnesty,” ujar Yoga di kawasan Harmoni, Jakarta, Rabu kemarin (30/11).

Tak hanya membaca karakteristik masyarakat Indonesia, DJP mengklaim, dari sisi keikutsertaan WP di dua bulan pertama periode II sebenarnya sudah jauh lebih tinggi bila dibandingkan dua bulan pertama periode I.

Yoga mencatat, DJP mampu menjaring sekitar 21 ribu WP selama Juli-Agustus 2016 lalu. Sementara, sepanjang Oktober-November 2016, tangkapan DJP justru lebih gemuk, hampir empat kali lipat, mencapai sekitar 81 ribu WP.

Ia juga mencatat, berdasarkan laporan keikutsertaan harian, di dua bulan pertama periode I, keikutsertaan hanya sekitar 2 ribu WP per hari dari seluruh Indonesia. Namun, sejak akhir November, kenaikannya meningkat dua kali lipat, menjadi sekitar 4 ribu WP per hari dari seluruh Indonesia.

Kemudian, dari segi uang tebusan, setidaknya Rp30 miliar dikantongi DJP per hari dari dua bulan pertama periode I. Namun, jumlahnya kini meningkat mencapai Rp50 miliar.

Adapun optimisme DJP tersebut, kata Yoga, diteruskan dengan semakin rajin memetakan kalangan WP yang akan dibidik, termasuk melihat catatan potensi harta yang belum dilaporkan dalam Surat Tagihan Pajak (STP) serta strategi khusus yang akan digunakan.

“Misalnya pengacara, kami data harta yang belum dilaporkan. Kemudian sektor properti, kami banyak kerja sama dengan developer. Lalu, sektor perikanan, kemarin dari 9 ribu SPT, ternyata yang ikut tax amnesty baru 3.500 SPT, itu kami surati,” jelas Yoga.

Sementara dari segi teknis operasional, DJP memastikan, jelang tutup periode II, lembaga pengelola pajak rakyat itu akan kembali memaksimalkan jam operasional dan pelayanan.

“Minggu tanggal 4 Desember nanti kami buka seluruh Indonesia, petugas kami perbanyak lagi jelang tutup periode II, seperti untuk loket dan lainnya. Pokoknya kami siap untuk keadaan darurat seperti akhir periode I lalu,” imbuh Yoga.