Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) beranggapan, tak kondusifnya situasi politik dan keamanan di Ibukota DKI Jakarta beberapa waktu terakhir, memberi andil pada seretnya program pengampunan pajak atau tax amnesty periode II.

Direktur Eksekutif CITA Yustinus Prasetyo mengungkapkan, gejolak politik dan keamanan yang terpusat di DKI Jakarta menjadi parameter akan sentimen yang mempengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap program pemerintah, termasuk tax amnesty.

“Amnesti ini perkara kepercayaan. Politik yang agak mendung ini mempengaruhi dan Jakarta jadi parameter. Pasalnya, penegakan hukum mendapatkan tekanan sehingga membuat khawatir,” ungkap Yustinus di kawasan Harmoni, Jakarta, Rabu (30/11).

Yustinus mengatakan, pada periode I tax amnesty, situasi politik dan keamanan tak sepanas saat ini, sehingga kepercayaan masyarakat, khususnya wajib pajak (WP) kepada pemerintah dan perbankan mengalir dan bermuara dengan keikutsertaan pada tax amnesty.

Namun, aliran keikutsertaan tax amnesty boleh jadi ‘seret’ lantaran situasi politik dan keamanan saat ini, membuat banyak pihak menunggu dan menduga-duga terkait kebijakan yang akan diambil oleh pemerintah.

Pasalnya, banyak kebijakan dan program dalam dunia bisnis, baik perdagangan dan investasi yang ditentukan dari perhitungan keamanan politik dan hukum.

“Karena WP akan bawa uang dalam jumlah besar dan ketika melakukan investasi, mereka akan khawatir, apakah ini menguntungkan atau tidak,” ucap Yustinus.

Oleh karena itu, bila tak ingin tax amnesty ‘seret’ berkepanjangan, lanjut Yustinus, pemerintah perlu segera ‘mengamankan’ negara, terutama kisruh yang terpusat di DKI Jakarta.

“Perlu gerak cepat pemerintah untuk berikan sinyal kepada publik bahwa politik baik-baik saja, hukum bisa ditegakkan dan bukan karena adanya tekanan serta otoritas monter dan sistem keuangan kita kuat,” imbuh Yustinus.

Kepastian keamanan politik tersebut, disebut Yustinus, akan berhasil membuka lagi keran-keran pengalir dana dari WP pada program tax amnesty.

Satu hal lagi yang disebut Yustinus dapat menjadi stimulus keikutsertaan WP dalam tax amnesty, yakni transparansi dan peta jalan reformasi perpajakan.

“Apa saja agendanya sehingga masyarakat yakin ikut tax amnesty itu ada untungnya. Itu bahkan perlu dipaketkan dalam satu kebijakan sendiri,” tandasnya.

Bersebrangan dengan Yustinus, Anggota Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat dari Fraksi Golongan Karya (Golkar), Mohammad Misbakhun justru menganggap, situasi politik dan keamanan di dalam negeri belum memberikan sentimen negatif pada tax amnesty.