Jakarta, CNN Indonesia — Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati telah bertemu dengan perwakilan lembaga pemeringkat internasonal, Standard and Poor’s (S&P) pada pagi ini, Jumat (24/3).

Pertemuan tersebut sebagai rangkaian kunjungan perwakilan S&P untuk meninjau perkembangan perekonomian Indonesia. Sebelumnya, Rabu (24/3) lalu, S&P telah bertemu dengan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution.

Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Suahasil Nazara yang turut hadir dalam pertemuan mengungkapkan, pertemuan yang berlangsung sekitar 3 jam itu membahas soal upaya Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dalam mengamankan fiskal, termasuk penerimaan pajak. Salah satu hal yang dijelaskan adalah program amnesti pajak (tax amnesty).

“Hasil tax amnesty akan kami gunakan untuk memperbaiki kepatuhan dan juga melihat basis data yang baru tentang pajak. Lalu, nanti kami optimalkan untuk membuat profilepajak,” tutur Suahasil saat ditemui usai menghadiri pertemuan di kantornya, Jumat (24/3).

Selain masalah fiskal, lanjut Suahasil, S&P juga tertarik dengan masalah pembiayan proyek infrastruktur baik melalui skema Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) maupun kerja sama dengan perusahaan pelat merah dan swasta atau skema Kerja Sama Pemerintah Badan Usaha (KPBU/PPP).

“Kami juga jelaskan kepada S&P, bahwa mekanisme pembangunan infrastruktur kita bukan hanya yang dari APBN namun juga dari PPP yang bersifat penjaminan dari pemerintah,” ujarnya.

Menurut Suahasil, S&P tidak memiliki alasan lagi untuk menahan rating kredit Indonesia. Tahun lalu, S&P masih menyematkan rating BB+ untuk Indonesia. Artinya, untuk menjadi ‘layak investasi’ (investment grade) rating S&P Indonesia harus naik setidaknya satu tingkat menjadi BBB-.

Susul Lembaga Lain

Dua lembaga rating internasional lain, Fitch dan Moody’s, sudah menyematkan peringkat layak investasi bagi Indonesia. Bahkan, pada penilaian terakhir, keduanya menyatakan rating Indonesia memiliki outlook positif atau ada potensi kenaikan peringkat ke depan.

“Beberapa [lembaga pemeringkat] yang dari Jepang, juga menaruh kita di investment grade. Bahkan, ada yang menaruh di outlook positif,” tambahnya.

Suahasil mengungkapkan, jika memperoleh peringkat ‘layak investasi’, maka Indonesia bisa menjangkau investor yang luas. Pasalnya, investor akan merasa lebih nyaman dengan kualitas kredit di Indonesia.

“Sekarang saja kita sudah cukup buktikan diri bahwa Indonesia punya cerita pembangunan ekoomi dan kebijakan fiskal yang cukup kredibel. Nah, ini yang kita sampaikan kepada rating companies,” ujarnya.

Sebagai informasi, penilaian S&P akan dilakukan pada satu hingga dua bulan ke depan. Hasil penilaian akan diumumkan setelah proses penilaian

Sumber : cnnindonesia.com

http://www.pengampunanpajak.com

info@pengampunanpajak.com

Kategori:Pengampunan Pajak

Tag:artikel pajak, berita pajak, berita pengampunan pajak, berita tax amnesty, cara ikut pengampunan pajak, cara ikut tax amnesty, dampak tax amnesty, DPR, efek tax amnesty, ikut pengampunan pajak, ikut tax amnesty, kebijakan negara, kebijakan pajak, kebijakan pemerintah, pajak, pajak indonesia, pelaksanaan pengampunan, pelaksanaan pengampunan pajak, pelaksanaan tax amnesty, pemeriksaan, pemeriksaan pajak, pemutihan pajak, penerimaan negara, penerimaan pajak, pengampunan pajak, repatriasi dana, repatriasi dana dari luar negeri, tarif pengampunan pajak, tarif tax amnesty, tax amnesty, update tax amnesty