KPK Awasi Celah Korupsi Tax Amnesty

KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) bertekad mengawal pelaksanaan undang-undang tentang Pengampunan Pajak atau tax amnesty dari segala bentuk praktik korupsi. Langkah itu untuk mencegah pengemplang pajak melakukan praktik curang meski sudah diringankan negara.

“Dalam konteks antikorupsi, KPK wajib mendekati upaya tax amnesty ini dengan upaya utama meminimalkan transaksi atau niat-niat jahat yang awal dan ujungnya korup,” tegas Wakil Ketua KPK Saut Situmorang saat dihubungi Media Indonesia, kemarin.

Saut mengakui Indonesia bukan satu-satunya negara yang memilih jalan pengembalian hak negara dari pengemplang pajak lewat tax amnesty. Langkah pengampunan pajak yang sudah disepakati hampir seluruh partai politik di negeri membuat kebijakan itu sulit dibantah atau dibatalkan.

KPK hanya bisa melakukan pendekatan dari sisi efisiensi dalam pemberantasan korupsi. Adapun sisi fiskal dan moneter dari kebijakan tax amnesty merupakan ranah pemerintah.

“Jelas kita harus banggakan semua warga negara yang taat pajak. Pemerintah pasti punya daftar mana yang jahat, mana baik selama ini sehingga kita bisa tahu siapa sebenarnya yang bisa kita banggakan selama ini,” paparnya.

Saut menyatakan, bagi KPK yang tersisa kini ialah upaya pemberantasan korupsi dengan jauh lebih masif, konsisten, dan keras.

Kebijakan pengampunan pajak berlaku untuk semua wajib pajak yang ingin mendapatkan pengampunan, kecuali wajib pajak yang tengah menghadapi perkara pidana atau menjalani hukuman pidana. Wajib pajak yang mendapatkan fasilitas pengampunan mendapatkan perlindungan.

UU Pengampunan Pajak menetapkan semua data, informasi, surat pernyataan peserta tax amnesty tidak dapat dijadikan sebagai dasar penyelidikan, penyidikan, atau penuntutan pidana terhadap wajib pajak. Pihak-pihak terkait seperti Menteri Keuangan dan pegawai Kementerian Keuangan pun dilarang membocorkan data dan informasi wajib pajak peserta.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo menegaskan UU Pengampunan Pajak yang telah disahkan DPR pada Selasa (28/6), bukan dimaksudkan sebagai upaya pengampunan bagi para koruptor ataupun pemutihan terhadap aksi pencucian uang. Pemerintah hanya ingin mendorong pengusaha yang memarkir harta di negara-negara tax haven mengalihkannya ke Indonesia.

Penulis: Cah/P-1

Sumber: mediaindonesia.com

http://www.pengampunanpajak.com

info@pengampunanpajak.com



Kategori:Pengampunan Pajak

Tag:, , , , , , ,

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: