DIUNDANGKANNYA pengampunan pajak pada 28 Juni lalu diduga dapat menggerakkan perekonomian nasional.
Salah satu instrumen peningkatan ekonomi nasional yang berdampak positif dengan kebijakan pengampunan pajak ialah sektor properti. Ketua Umum Real Estat Indonesia (REI) Eddy Hussy sangat bersyukur dengan adanya pengampunan pajak.

“Kami sangat berterima kasih kepada pemerintah dalam beberapa waktu lalu UU Tax Amnesty sudah disahkan DPR karena salah satunya dana repatriasi bisa digunakan untuk membeli properti,” ujar Eddy pada acara Halalbihalal REI di Jakarta, beberapa waktu lalu.

Menurutnya, pemerintah secara intensif melibatkan pengembang, dalam hal ini REI, untuk melakukan pembahasan agar jangan sampai dana pengampunan pajak tidak bisa digunakan untuk membeli properti.

“Kami bersyukur dana ini bisa digunakan untuk investasi di sektor properti. Dana dari luar negeri yang balik ke Indonesia harus mengendap selama tiga tahun dan tidak boleh keluar sebelum tiga tahun. Tax amnesty harus didukung agar bisa menggerakkan ekonomi secara umum dan akan banyak dana yang masuk ke Indonesia,” lanjutnya.

Di kesempatan yang sama, Direktur Utama BTN Maryono mengatakan pengampunan pajak sangat penting karena pemerintah secara umum bisa melakukan berbagai terobosan.

“Realisasi dana tax amnesty akan dimanfaatkan di bidang properti sekitar 60-70 persen. Maka dalam hal ini kita menjadi bank penampung dana repatriasi dan deklarasi dari tax amnesty ini. Sekarang ini hanya masalah administrasi.”

BTN bekerja sama dengan Danareksa dan manajer investasi sebagai bank penampung dana pengampunan pajak.

“Produknya bisa dimanfaatkan untuk obligasi yang return-nya bisa ditingkatkan. Kemudian ada sekuritisasi sehingga bisa dimanfaatkan anggota-anggota REI. Kami ajak anggota REI kalau ada partner dari luar negeri mau masuk di bidang properti, nanti kami juga bisa laksanakan pembiayaannya sehingga segmen BTN meningkat ke menengah atas juga, bukan hanya di sektor menengah bawah.”

Maryono menambahkan, BTN juga siap melakukan sosialisasi mengenai pengampunan pajak bersama REI. “Kita telah membuat MoU antara REI Jatim, BTN Jatim, dan Kantor Pajak Jatim agar anggota REI yang punya tunggakan pajak tidak diblokir dan disita asetnya, tapi diberi kesempatan mengangsur dengan cara menjual properti yang ada di BTN sehingga usahanya tetap bisa dijalankan.”

Bank tanah

Di sisi lain, Direktur Indonesia Property Watch, Ali Tranghanda, berpendapat pengampunan pajak sebenarnya ditujukan pada perekonomian secara umum.

“Kalau bicara ekonomi, unsurnya banyak. Tax amnesty saat ini mungkin tidak besar, tetapi aspek psikologisnya menentukan. Dana yang masuk dari luar negeri di triwulan II sudah meningkat 70 persen bila dibandingkan dengan triwulan 1. Itu yang membuat gairah investasi muncul lagi.”

Pengampunan pajak juga meningkatkan gairah investor. Ketika masuk, dana itu bisa diarahkan ke obligasi pemerintah dan juga bisa ke saham. “Yang perlu dipikirkan jangan sampai ketika dana yang masuk banyak akan keluar lagi nanti dalam beberapa tahun. Ini bahaya.”

Apabila dana pengampunan pajak masuk ke bursa saham, itu bisa ditarik kapan pun. Untuk itu, ia berpendapat perlu ada stimulus kebijakan agar dana pengampunan pajak masuk ke properti di Indonesia.

“Jadi, tanam uangnya di tanah kan susah ditariknya. Perlu ada stimulus dan kemudahan agar dana-dana yang masuk tersebut bisa ke sektor properti.”

Apabila ada investor asing yang masuk bekerja sama dengan pengembang lokal untuk mengembangkan suatu kawasan di Indonesia, dana-dana pengampunan pajak banyak yang bisa ditanam di sektor properti. Bila hal itu terjadi, pada tahun ini, properti menengah atas kemungkinan akan kembali menggeliat.

“Ketika sektor menengah atas naik lagi, tolong kendalikan harga tanahnya. Jangan sampai nanti properti menengah bawah kehabisan lahan lagi karena banyak dana tax amnesty yang masuk ke menengah atas. Jadi perlu ada bank tanah untuk properti menengah ke bawah.”

Dengan menggeliatnya pasar properti menengah atas akibat pengampunan pajak, Ali berpendapat pengadaan bank tanah oleh pemerintah menjadi perlu.

Selama ini hal itu sangat sulit terlaksana, padahal banyak tanah-tanah milik BUMN, pemda, dan pemerintah pusat yang tidak terpakai dan bisa digunakan untuk perumahan menengah ke bawah.

“Perlu ada ketok palu keputusan pemerintah untuk pengadaan bank tanah terutama yang berasal dari tanah BUMN. Misal ada keputusan dua persen tanah BUMN untuk bank tanah. Saat ini Dirut BUMN tidak berani tanda tangan pemberian tanah BUMN untuk bank tanah.”

Bank tanah, menurutnya, merupakan sektor strategis untuk menyelesaikan permasalahan perumahan dan pengontrolan harga properti, tetapi sayang selalu ditinggalkan dan diabaikan.

Sumber: metrotvnews.com

http://www.pengampunanpajak.com

info@pengampunanpajak.com

Kategori:Pengampunan Pajak

Tag:artikel pajak, berita pajak, berita pengampunan pajak, berita tax amnesty, cara ikut pengampunan pajak, cara ikut tax amnesty, dampak tax amnesty, DPR, efek tax amnesty, ikut pengampunan pajak, ikut tax amnesty, kebijakan negara, kebijakan pajak, kebijakan pemerintah, pajak, pajak indonesia, pelaksanaan pengampunan, pelaksanaan pengampunan pajak, pelaksanaan tax amnesty, pemutihan pajak, penerimaan negara, penerimaan pajak, pengampunan pajak, repatriasi dana, repatriasi dana dari luar negeri, tarif pengampunan pajak, tarif tax amnesty, tax amnesty, update tax amnesty