Pengusaha Tolak Rencana Kenaikan Pungutan Ekspor CPO

21

JAKARTA. Rencana pemerintah menaikkan besaran pungutan ekspor minyak sawit mentah atau crude palm oil (CPO) ditentang pengusaha sawit. Mereka menilai kenaikan dana pungutan bisa menghambat ekspor CPO dan menurunkan daya saing produk CPO di pasar global.

Untuk itu, gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia (GIMNI) mendesak pemerintah menimbang ulang rencana kenaikan pungutan ekspor CPO ini. Direktur Eksekutif GIMNI Sahat Sinaga menilai, kenaikan pungutan tidak tepat. Jika tarif dinaikkan, ekspor dalam bentuk sawit mentah maupun dalam bentuk olahan akan terbebani.

Sehat bilang, sejak tahunn lalu, volume ekspor produk hilir seperti minyak goring kemasan melandai sebesar 15%. Saat itu pungutan ekspor yang berlaku sebesar US$ 20 per ton. “Bahkan ekspor biodiesel turun 100% atau sama sekali tidak ada ekspor tahun ini,” ujar Sahat, Kamis (22/9).

Sahat mengatakan, pengusaha telah berkorban untuk menanggung subsidi biodiesel yang telah berlaku dalam kurun waktu setahun terakhir. Jadi, pemerintah tak lagi punya alasan untuk menambah beban pengusaha sawit.

Sahat menyarankan pemerintah untuk mengalokasikan dana subsidi dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) jika ingin membiayai program mandatory pencampuran biodiesel 20% dalam bahan bakar solar subsidi atau B20. Opsi itu lebih tepat darippada mengerek tarif pungutan ekspor CPO.

Apalagi, upaya meningkatkan konsumsi biodiesel sejalan dengan komitmen untuk menekan emisi karbon. Pemerintah menyatakan komitmen itu saat Konferensi Perubahan Iklim atau Conference of Parties ke-21 di Paris, Prancis November, tahun lalu. “Jadi, seharusnya ada subsidi dari pemerintah,” ujar dia.

Menurut Sahat, persoalan biodiesel merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat. Alhasil, ia meminta pemerintah jangan mengalihkan seluruh beban ke pengusaha sawit.

Rencana menaikkan besaran pungutan ekspor CPO pertama kali digulirkan oleh Plt Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Luhut Binsar Pandjaitan. Ia menyatakan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) tengah mengkaji menaikkan tarif pungutan ekspor CPO. Menurut Luhut, skema kenaikan pungutan ekspor ini akan diberlakukan dengan melihat harga CPO global. Jika harga tinggi, maka pungutan ekspor CPO bisa dinaikkan.

Belakangan ini, harga CPO memang dalam tren menguat di pasar global. Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) mengeluarkan estimasi jika harga CPO di bulan September bisa mencapai US$ 770 per ton ketimbang awal Agustus yang senilai US$ 700 per metrik ton.

Dirjen Industri Argo Kementerian Perindustrian (Kemperin) Panggah Susanto meminta jika rencana kenaikan pungutan ekspor CPO tetap jalan, maka tarif tidak dinaikkan terlalu tinggi. “Karena itu akan mempersulit industri hilir sawit yang tengah berkembang,” ujar dia.

Sumber: http://www.pemeriksaanpajak.com

http://www.pengampunanpajak.com

info@pengampunanpajak.com

Iklan


Kategori:pemeriksaan pajak

Tag:, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

w

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: