Pajak Restoran Dongkrak PAD

7

TANJUNG SELOR – Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan penerimaan dari pungutan pajak, retribusi daerah, pengelolaan sumber daya alam yang dipisahkan dan pendapatan lain-lain. Pajak hotel dan restoran termasuk di dalam pajak daerah yang dipungut Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Bulungan setiap tahunnya.

Hotel dan restoran merupakan sektor potensial dalam peningkatan efektivitas penerimaan pajak Kabupaten Bulungan. Sektor pajak yang dipungut Dispenda terdapat 11 item, terdiri dari pajak hotel, restoran, reklame, penerangan jalan, hiburan, mineral bukan logam dan batuan, air bawah tanah, sarang burung walet, bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan, serta Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

Untuk pajak restoran, hingga 31 Agustus 2016, realisasinya telah mencapai Rp 1,2 miliar. Diperkirakan hingga akhir tahun mendatang, pajak restoran bakal bertambah menjadi Rp 1,8 miliar. Jumlah tersebut diprediksi mengalami peningkatan dari tahun lalu yang hanya sebesar Rp 1,5 miliar.

Seperti disampaikan Kepala Dispenda Bulungan P Tumanggor. Peningkatan dari sektor restoran dikarenakan perubahan status Tanjung Selor yang merupakan Ibu Kota Kalimantan Utara sejak 4 tahun terakhir. Dia menilai, menjadi ibu kota provinsi memberikan dampak positif bagi pengusaha rumah makan dan warung di Tanjung Selor.

“Penarikan pajak restoran menyesuaikan tarif penjualan yang dimiliki tiap pengusaha rumah makan maupun warung-warung. Kita kenakan pajak 10 persen dari omzet penjualan mereka,” terang Tumanggor saat dikonfirmasi media ini, Jumat (7/10).

Selain itu, lanjut Tumanggor, langkah yang dilakukan saat ini adalah menjemput bola agar PAD dari sektor pajak daerah bisa terealisasi. Apalagi, anggaran Kabupaten Bulungan mengalami defisit. Sehingga Dispenda melakukan upaya untuk menggali potensi yang ada untuk menambah PAD. “Kita pun mengimbangi pemasukan melalui PAD, apalagi untuk dana transfer tahun ini mengalami pengurangan,” ujarnya.

Mengenai pajak restoran, diakui Tumanggor, masih ada salah paham di kalangan masyarakat terutama pemilik warung makan. Pajak yang dikenakan 10 persen, tidak dikeluarkan melalui pemilik warung. Tetapi, dibayar melalui pembeli yang makan di warung atau restoran tersebut.

“Misalnya, di restoran harga nasi goreng satu porsi Rp 20 ribu, kena pajak 10 persen berarti dijual Rp 22 ribu. Ketika pembeli harus mengeluarkan biaya Rp 22 ribu kepada pemilik restoran atau warung, sedangkan Rp 2 ribu itu merupakan pajak yang harus dibayarkan,” urainya.

Menurutnya, pungutan wajib pajak restoran berdasarkan peraturan daerah (Perda) Nomor 9 Tahun 2011 tentang pajak-pajak daerah. Sesuai perda tersebut, yang dikenakan pajak mencakup restoran, usaha katering, warung makan, jasa boga, dan kantin. Bila hal tersebut tidak dipatuhi pengusaha rumah makan, bakal ada sanksi yang diberikan. Mulai dari pembinaan, disidik, hingga ke pengadilan. Dia juga mengatakan, sektor pajak hotel dapat mendongkrak PAD Bulungan. Meskipun belum terlalu besar pendapatan yang diperoleh, tetapi jumlah pendatang yang ke Tanjung Selor cukup signifikan.

“Tentunya masyarakat yang datang ke Tanjung Selor menggunakan fasilitas perhotelan yang ada. Secara otomatis ada masukan untuk PAD kita,” imbuhnya.

Selain itu, sektor pajak penerangan jalan dan BPHTB juga diperkirakan meningkat hingga akhir tahun ini. Terutama dari BPHTB, saat ini jual beli tanah cukup tinggi karena banyak yang ingin berinvestasi.

Sumber: PROKAL

http://www.pengampunanpajak.com

info@pengampunanpajak.com

Iklan


Kategori:pemeriksaan pajak

Tag:, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: