Penerimaan Pajak Baru 58 Persen

JAKARTA, Pemerintah tetap berusaha mencapai target pajak sesuai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2016, yakni sebesar Rp 1.355,2 triliun. Direktur Penyuluhan Pelayanan dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jendral Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Hestu Yoga Saksama, mengatakan, sampai akhir September 2016, Kemenkeu mendapat penerimaan pajak sebesar Rp 791,9 triliun.

Secara realisasi angka, jumlah tersebut, menurut dia, tumbuh 15 persen dibandingkan tahun lalu atau year on year, dengan pencapaian hingga September mencapai Rp 687,7 triliun. “Kalau tahun lalu, sampai September itu 53 persen, sekarang sudah 58 persen. Kita tetap berusaha dalam tiga bulan ke depan,” kata Yoga kepada Republika, Ahad (9/10).

Ia mengatakan, meningkatnya pencapaian ini sejalan dengan program pengampunan pajak (tax amnesty) yang digagas pemerintah. Ia melanjutkan, pemerintah tetap menyosialisasikan tax amnesty di periode kedua ini. Kemudian memaksimalkan penerimaan rutin, yang pada tahun lalu berjumlah Rp 250 triliun.

“Kita tetap berusaha maksimal, kalau tidak tercapai (target Rp 1.355 triliun) mudah-mudahan minusnya tidak terlalu besar,” ujarnya. Tercatat, penerimaan uang tebusan tax amnesty berdasarkan Surat Setoran Pajak (SSP) per 30 September mencapai Rp 97,2 triliun.

Sebelumnya, pada pekan kedua September 2016, Kemenkeu merilis penerimaan pajak. Angka ini terdiri dari penerimaan pajak non-minyak dan gas bumi (migas) sebesar Rp 634,55 triliun dan penerimaan pajak penghasilan (PPh) migas sebesar Rp 21,554 triliun.

Direktur Potensi Kepatuhan dan Penerimaan Pajak Kemenkeu, Yon Arsal, menyebutkan, pertumbuhan terbesar didapat dari pajak bumi dan bangunan (PBB) yang mengalami kenaikan hingga 18 kali lipat dibandingkan periode yang sama tahun lalu. PBB menyumbangkan Rp 15,249 triliun, sementara PPh nonmigas menyumbang Rp 374 triliun, PPN dan PPnBM sebesar Rp 240,171 triliun, dan pajak lainnya sebesar Rp 5,1 triliun.

Sementara PPh migas, anjlok hingga 42 persen dibandingkan tahun lalu, menjadi Rp 21,5 triliun tahun ini yang disinyalir karena lesunya industri hulu migas. Sementara itu, kebijakan pengampunan pajak memberikan sumbangsih untung penerimaan PPh non-migas.

Yon menjelaskan, uang tebusan dari pengampunan pajak terkumpul Rp 120 miliar sepanjang Juli dan Rp 4,8 triliun sepanjang Agustus. Sementara, hingga pertengahan September ini uang tebusan dari pengampunan pajak terserap Rp 18,8 triliun.

Meski belum bisa mendongkrak penerimaan pajak secara drastis, Yon yakin tren pengajuan pengampunan pajak yang eksponensial bakal menghasilkan raihan yang signifikan pada akhir periode pertama September ini. “Terlebih raihan selama tiga hari belakangan, Selasa, Rabu, Kamis rata-rata sehari bisa Rp 2 triliun,” katanya.

Artinya, hitungan kasarnya, bakal ada tambahan lebih dari Rp 20 triliun hingga akhir September. Dia menjelaskan, mengantisipasi bakal membeludaknya wajib pajak besar yang akan mengikuti pengampunan pajak hingga periode pertama, Yon akan mengerahkan lebih banyak petugas yang siap membantu wajib pajak yang mau mendaftar.

Sementara itu, pemerintah menyiapkan sejumlah langkah untuk memastikan defisit anggaran tahun depan terjaga di bawah batas yang diizinkan Undang-Undang Keuangan Negara yakni sebesar tiga persen. Apalagi, berkaca kepada kondisi fiskal tahun ini, defisit terpaksa diperlebar dari angka yang tertuang dalam APBN-P 2016 sebesar 2,35 persen ke kisaran 2,5 hingga 2,7 persen.

Batas defisit ini mau tak mau harus ditaati pemerintah, karena ruang defisit sebesar 0,3 persen sudah ‘dipakai’ oleh daerah. Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kemenkeu, Suahasil Nazara, menyebutkan, demi menjaga defisit sesuai yang tertuang dalam asumsi dasar RAPBN 2017 pemerintah bertopang kepada kepastian penerimaan negara.

Suahasil menjelaskan, pihaknya telah berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal Pajak Kemenkeu dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kemenkeu untuk menggenjot penerimaan pada tahun depan. Untuk pajak misalnya, target pertumbuhan pajak sebesar 13 hingga 14 persen diyakini cukup beralasan. Apalagi, target tersebut dipatok bukan dari APBN-P 2016, melainkan berdasarkan realisasi yang sudah dicapai sepanjang tahun ini.

“Memastikan penerimannya tercapai. Itu (pajak dan bea cukai) harus dilakukan dengan benar, dengan sungguh-sungguh. Karena sekarang kan sudah kita hitung dengan tingkat pertumbuhan yang reasonable. Pertumbuhan alamiah pajak saja sekitar 9,1 persen. On top dari itu musti kerja keras, extraeffort sehingga bisa mendapatkan sampai 14 persen,” kata Suahasil beberapa waktu lalu.

Suahasil menambahkan, dengan segala perhitungan yang cermat dari angka realisasi yang ada saat ini, ia yakin tahun depan defisit tidak ada diperlebar secara signifikan seperti yang dilakukan pemerintah tahun ini. Sementara, risiko penerimaan hingga akhir tahun ini masih diproyeksikan di angka Rp 219 triliun.

Sebelumnya, pemerintah menargetkan pendapatan negara dalam RAPBN 2017 sebesar Rp 1.737,6 triliun dengan mengacu kepada tema kebijakan fiskal pada 2017 dan strategi yang mendukungnya. Sedangkan defisit APBN 2017 ditargetkan 2,41 persen dari produk domestik bruto (PDB).

Sumber: http://www.pemeriksaanpajak.com

http://www.pengampunanpajak.com

info@pengampunanpajak.com

Iklan


Kategori:pemeriksaan pajak

Tag:, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: