Amnesti Pajak Periode II Fokus Sosialisasi ke UMKM

53b18-tax-amnesty

MATARAM, Pemerintah akan memfokuskan sosialisasi kepada wajib pajak usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) pada program pengampunan pajak (tax amnesty) periode II.

Direktur Peraturan Perpajakan I Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Arif Yanuar mengatakan, periode kedua ini akan banyak sosialisasi ke UMKM, di samping menyelesaikan wajib pajak besar terkait dana yang diusahakan repatriasi setelah periode pertama. ”Dalam hal ini omzetnya di bawah Rp4,8 miliar per tahun. Akan kita keluarkan peraturan- peraturan yang memudahkan, semoga dalam minggu ini keluar,” ujarnya di sela Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Iwapi XXVI di Lombok Raya Hotel, Mataram, Nusa Tenggara Barat, kemarin.

Arif melanjutkan, ada beberapa kemudahan untuk UMKM yang ikut serta dalam amnesti pajak. Para pelaku usaha bisa tanpa softcopy seandainya hartanya di bawah Rp20 miliar dan harta yang diikutsertakan dalam amnesti pajak di bawah 10 item . ”Lalu untuk UMKM, mereka bisa serahkan data kolektif ke asosiasi atau dikoordinasikan, silakan. Tujuannya karena, kita tahu UMKM terlalu sibuk sama kegiatannya, supaya enggak harus sibuk antre nanti bisa kolektif disampaikan kelompok-kelompoknya,” ujarnya.

Arif menuturkan, pemerintah mencoba menyosialisasikan ke seluruh UMKM baik perdagangan besar maupun usaha skala menengah dan kecil di seluruh Indonesia. ”UMKM sendiri tarif tebusannya ada dua macam, ada 0,5% dan ada UMKM yang sudah menggurita tarifnya 2%,” ungkapnya. Arif menambahkan, pemerintah tidak menargetkan jumlah wajib pajak UMKM yang akan mengikuti amnesti pajak. ”Yang boleh pakai tarif khusus adalah murni UMKM. Kalau penghasilan sudah campuran profesi lain di luar UMKM, itu tidak masuk skala kriteria UMKM,” katanya.

Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat (DPP) Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia (Iwapi) Nita Yudi mengimbau agar seluruh anggota Iwapi membantu menyukseskan program pemerintah dalam mengikut amnesti pajak. Namun, Iwapi juga menginginkan tarif tebusan untuk sektor UMKM bukan 0,5% melainkan bisa lebih rendah lagi. ”Kita ini karena 85% masih mikro dan kecil, masih bingung mana yang harus dilaporkan. Rata-rata apakah asetnya, dan itu rasanya angkanya masih angka yang cukup belum layak bagi UMKM,” ujarnya.

Menurutnya, pemerintah juga perlu melakukan pendekatan pada UMKM seperti memberikan penghargaan kepada UMKM yang taat pajak. ”Apakah nanti mendapat reward, apakah mendapat bonus, saya siap membantu program pemerintah dan terus melihat jumlah persentase yang reasonable untuk UMKM,” kata Nita.

Sumber: SINDO

http://www.pengampunanpajak.com

info@pengampunanpajak.com

Iklan


Kategori:Pengampunan Pajak

Tag:, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: