Giliran Polisi Wajib Ikut Pengampunan Pajak

Hasil gambar untuk tax amnestyJAKARTA. Tidak hanya pegawai negeri sipil (PNS) digolongkan III ke atas yang diwajibkan ikut amnesty pajak, para penegak hukum dan anggota TNI juga dibidik ikut program pengampunan pajak jilid II.

Sinyal ini tampak saat Ditjen Pajak menggelar sosialisasi Program Amnesti Pajak di Kepolisian Daerah (Polda) Metro Jaya, Selasa (18/10). “Seluruh jajaran Polda mau tak mau harus ikut amnesty pajak,” tandas Direktur Penegakan Hukum Ditjen Pajak Dadang Suwarna saat sosialisasi di Polda Metro Jaya.

Menurut Dadang, potensi wajib pajak (WP) untuk mengikuti amnesty pajak di jajaran Polda Metro Jaya sangat besar. Tanpa mengatkan jumlahnya, dia bilang, semua pejabat Polri dari Polsek, Polres sampai Polda akan digiring mengikuti program pengampunan pajak ini. Agar efektif, Ditjen Pajak juga akan membuat kelas konsultasi amnesty pajak bagi perwira Polri.

Kapolda Metro Jaya Irjen M Iriawan juga mengaku telah menginstruksikan seluruh jajaran perwira di lingkungan Polda Metro Jaya ikut amnesty pajak. “Ada kewajiban untuk mengikuti ini,” ujar dia. Iriawan berharap, langkah ini bisa menjadi konstribusi Polda dalam mendukung program pemerintah.

Hanya dia belum bisa memprediksikan berapa potensi perwira polri yang akan ikut amnesty. “Nanti kalau kelasnya selesari, baru bisa diketahui berapa jumlahnya,” katanya. Yang jelas, hingga akhir tahun 2015, jumlah polisi Republik Indonesia mencapai 429.711 personel. Jelas ini potensi yang tak bisa dianggap kecil.

Kedepan, Polda berjanji membantu Pajak dalam sosialisasi amnesty pajak. “Kapolres bisa ikut menyosialisasikan ke Walikota, Bupati, Camat, sampai ke bawah,” katanya.

Direktur Eksekutif Central Indonesia Tax Analisis (CITA) Yustinus Prastowo berharap amnesty pajak bisa jadi momentum menciptakan aparatur Negara yang bersih, termasuk di kepolisian.

Namun, ini juga harus dibarengi perbaikan sistem pengawasan dan penegakan hukum. Tanpa pembenahan pengawasan dan penegakan hukum, Yustinus yakin, praktik pungutan liar maupun gratifikasi akan terus terjadi. Tak hanya di kepolisian, tapi di banyak lembaga dan kementerian yang berhubungan dengan layanan public.

Menurut dia, aparatur Negara yang ikut amnesty pajak secara tak langsung mengakui mendapatkan penghasilan di luar gaji resmi, baik itu usaha legal, tapi bisa juga dari pungli dan gratifikasi.

 

Sumber: Harian Kontan, 19-10-2016

http://www.pengampunanpajak.com

info@pengampunanpajak.com

Iklan


Kategori:Pengampunan Pajak

Tag:, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: