JAKARTA. Pemerintah resmi membentuk Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli) melalui peraturan Presiden No 87/2016. Saber Pungli akan berada langsung dibawah Presiden Joko Widodo.
Komando satgas dan pengendali berada dibawah Wiranto, selaku Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan. Sementara, wakil ketua pelaksana I dan II satuan tugas diemban oleh Dirjen Kementerian Dalam Negeri dan Jaksa Agung Muda bidang Pengawasan.
Sedangkan anggota satgas terdiri dari unsur Polri, Kejagung, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Hukum dan HAM, PPATK, Ombudsman, BIN, dan Polisi militer. “Polisi militer dilibatkan supaya kalau pungutan liar dilakukan oleh TNI, mereka tidak segan untuk menindak,” kata Wiranto di Kantor Presiden, Jumat (21/10).
Menurut Wiranto, tim Saber Pungli membuat tiga saluran bagi masyarakkat yang mau mengadukan pungli. Pertama melalui website saberpungli.go.id. “Disitu ada form pengaduan, silakan isi nanti pengaduan langsung masuk ke satgas untuk diselesaikan,” ujarnya.
Saluran kedua melalui layanan pesan singkat (SMS) ke nomor 1193. Dan saluran ketiga melalui call center 193. Wiranto meminta public tidak ragu untuk menyampaikan aduan mereka ke Satgas Saber Pungli. Dia menjamin, data pelapor akan aman.
Para pengusaha menyambut positif upaya pemberantasan pungli yang dilakukan pemerintah. Pasalnya, pungli menjadi salah satu biaya ekonomi tinggi di Indonesia. Ade Sudrajat, Ketua Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) mengatakan, salah satu titik yang paling sering dijadikan lahan basah oleh para oknum pungli ada di perizinan. Untuk itu, ia berharap pemerintah membenahi sistem tersebut dengan membuat perizinan secara daring (online). “Selama perizinan masih man to man bertemu muka, pasti pungli terjadi,” katanya.
Hal senada diungkapkan Wakil Ketua Kadin Jakarta, Sarman Simanjorang. Menurutnya, dunia usaha perlu mendapat prioritas di bidang pengurusan izin. Ia melihat saat ini proses perizinan masih berbelit-belit, sehingga bisa memicu adanya pungli.
Misalnya saja pada izin ekspor-impor di pelabuhan yang melibatkan beberapa kementerian dan lembaga. Lalu ada juga potensi pungli di pemeriksaan barang di pelabuhan, jembatan timbang, dan pemeriksaan komoditi pertanian.
Begitu pun pada proses izin pendirian bangunan (IMB), peruntukan lahan, dan pengawasan pembangunan. “Kita berharap tim saber mampu menjangkau dan menangkap oknum-oknum yang melakukan pungli dan menindaknya secara tegas,” harapnya.
Kepala Polri, Jenderal Tito Karnavian mengatakan, sebagai ujung tombak Saber pungli, pihaknya akan bersikap professional dalam melayani seluruh laporan pungli yang masuk. Jika ada oknum kepolisian yang terlibat, ia juga tidak akan ragu-ragu untuk menindak.
Untuk itu, Polri menyiapkan anggota tim dari unsur Kepolisian yang professional. “Kami juga akan buat sistem berlapis di internal,” katanya.
Sumber: http://www.pemeriksaanpajak.com
http://www.pengampunanpajak.com
Kategori:pemeriksaan pajak
PENGAMPUNAN PAJAK 
Tinggalkan Balasan