TRIBUN-MEDAN.com, JAKARTA – Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak sudah memutuskan menghentikan semua proses penegakan hukum pajak demi kesuksesan program amnesti pajak.

“Yang jelas gini deh, sampaikan ke publik bahwa kita tidak melakukan law enforcement sama sekali, zero (penegakan hukum),” ujar Dirjen Pajak Ken Dwijugiasteadi di JIExpo Kemayoran, Jakarta, Senin (1/8/2016).

Ia menuturkan, penghentian pemeriksaan hukum pidana sudah diputuskan. Bahkan kata Ken, ia sudah membuat peraturan sebagai dasar keputusan tersebut.

“Sudah saya putuskan. Jadi yang sedang diperiksa berhenti saja,” kata Ken.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani menilai ada pandangan bahwa data pemeriksaan pidana pajak kerap dijadikan instrumen untuk menakuti para wajib pajak.

Kemenkeu, kata Sri, akan berusaha agar para aparat pajak tidak mengancam wajib pajak dengan data pemeriksaan tersebut.

Menkeu menuturkan sudah mengumpulkan para Kepala Kantor Wilayah Perpajakan di seluruh Indonesia untuk menghentikan semua pemeriksaan pidana perpajakan. (*)

Penulis: Sofyan Akbar

Sumber: tribunnews.com

http://www.pengampunanpajak.com

info@pengampunanpajak.com

Kategori:Pengampunan Pajak

Tag:artikel pajak, berita pajak, berita pengampunan pajak, berita tax amnesty, cara ikut pengampunan pajak, cara ikut tax amnesty, dampak tax amnesty, DPR, efek tax amnesty, ikut pengampunan pajak, ikut tax amnesty, kebijakan negara, kebijakan pajak, kebijakan pemerintah, pajak, pajak indonesia, pelaksanaan pengampunan, pelaksanaan pengampunan pajak, pelaksanaan tax amnesty, pemutihan pajak, penerimaan negara, penerimaan pajak, pengampunan pajak, repatriasi dana, repatriasi dana dari luar negeri, tarif pengampunan pajak, tarif tax amnesty, tax amnesty, update tax amnesty