Pengusaha Ritel hentikan Program Plastik Berbayar

407dc-images1

Program ini dinilai memiliki payung hukum yang lemah sehingga rawan tuntutan hukum

JAKARTA. Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) menghentikan program kantong plastik berbayar yang dijalankan di took ritel modern seluruh Indonesia mulai 1 Oktober 2016. Langkah ini dilakukan Apindo hingga pemerintah menerbitkan aturan yang lebih kuat.

Ketua Umum Aprindo Roy N Mandey bilang, pengenaan biaya pada kantong plastik di toko ritel modern merupakan uji coba program pemerintah. Namun, uji coba ini dinilai semakin menuai pro kontra  di kalangan masyarakat. Peritel tidak hanya menerima kritikan, namun bisa berujung pada ancaman tuntutan hukum.

Itu bisa saja terjadi karena pemungutan itu tanpa berdasarkan peraturan hukum yang kuat. “Ini bisa saja terjadi meskipun kami telah melakukan sosialisasi program melalui berbagai media, personel toko, memasang Surat Edaran (SE) Dirjen Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), serta sarana informasi di toko anggota Aprindo,” kata Roy dalam rilisnya, Jumat (30/9).

Seperti diketahui, program kantong plastic berbayar di dasarkan Surat Edaran Dirjen Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Nomor SE/8/PSLB3/PS/PLB.0/5/2016 tentang Pengurangan Sampah Plastik Melalui Penerapan Kantong Belanja Plastik Sekali Pakai Tidak Gratis. Aturan ini menjadi dasar pengenaan biaya kantong plastik sebesar  Rp 200, sambil menunggu peraturan menteri yang saat ini masih dikaji.

Penghentian dilakukan Aprindo hingga ada aturan yang lebih kuat.

Surat edaran dikeluarkan setelah uji coba program kantong plastik berbayar berhasil dijalankan selama periode 21 Februari hingga 31 Mei 2016. Selama masa uji coba tersebut, pengelola toko ritel modern melaporkan pengeluaran kantong plastik kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) melalui Aprindo. Hasil dari laporan itu akan menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah.

Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi Kementerian LHK, terlihat penurunan penggunaan kantong plastik sebesar 25%-30% selama masa uji coba tiga bulan pertama. Pada periode tersebut, 87,2% masyarakat menyatakan dukungan dan 91,6% bersedia membawa kantong belanja sendiri dari rumah.

Memberatkan

Namun menurut Roy, saat ini, beberapa pemerintah daerah telah menerbitkan Peraturan Daerah (Perda) tentang pengelolaan sampah, khususnya penanganan limbah kantong plastik. Namun, isi dari Perda itu tidak sejalan dengan SE Kementerian LHK.

Hal tersebut mengakibatkan sebagian peritel mundur dari komitmen untuk menjalankan uji coba di tokonya, sehingga ditengarai memicu persaingan bisnis yang tidak sehat di indutri ritel modern. “Pada prinsipnya, Aprindo tetap mendukung program pemerintah. Namun, kami berharap peraturan menteri terkait penerapan kantong plastik tidak gratis dapat segera diterbitkan agar pelaksanaannya dapat berjalan lebih optimal. Aprindo juga siap memberikan masukan terkait peraturan menteri tersebut,” katanya.

Konsultan Hukum Frans Winarta & Patners, Michael Herdi Hadylaya dalam opininya di KONTAN, pernah menyebutkan, selain memiliki landasan yudiris yang lemah, kebijakan plastik berbayar juga memberatkan konsumen. Sebab, biaya atas pengendalian pencemaran sudah dimasukkan ongkos produksi kantong plastik. Belum lagi, selama ini, ada retribusi pengelolaan sampah yang sudah dipungut pemerintah daerah. Jika pengguna kantong plastik harus membayar lagi, berarti tiga kali pengguna kantong plastik bertanggung jawab atas satu perbuatan.

Selain tidak adil, ada masalah soal alokasi hasil penjualan kantong plastik yang tidak secara jelas pengaturannya.

Menghitung Efek Cukai Plastik ke Penerimaan

WACANA cukai plastik sudah terdengar lama. Namun wacana ini terus mendapatkan tantangan berbagai pihak, seperti dari Kementerian Perindustrian dan pengusaha.

Forum Lintas Asosiasi Pengguna dan Produsen Plastik (FLAPPP) berkerjasama dengan peneliti Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia menghitung, pengenaan cukai gelas plastik minuman sebesar Rp 50 dan botol plastik Rp 200 akan menurunkan permintaan minuman dalam kemasan Rp 10,2 triliun per tahun. Negara memperoleh penerimaan Rp 1,91 triliun per tahun dari pendapatan cukai baru, namun kehilangan penerimaan hingga Rp 2,44 triliun, akibat turunnya PPN dan PPh badan.

Akibat penolakan itu, rencana pengenaan cukai plastik kemasan pada 2016 diundur, sehingga target tambahan penerimaan cukai dalam APBN Perubahan tahun 2016 sebesar Rp 1,7 triliun tidak tercapai. Sebab, dari tambahan penerimaan itu, Rp 1 triliun berasal dari potensi penerimaaan barang kena cukai baru, yakni cukai plastik.

Sumber: http://www.pemeriksaanpajak.com

http://www.pengampunanpajak.com

info@pengampunanpajak.com

Iklan


Kategori:pemeriksaan pajak

Tag:, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: